Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat selama hampir sebulan terakhir tak lagi sekadar mengaburkan jarak pandang. Keluhan gangguan kesehatan seperti mata perih, tenggorokan kering, radang hingga sesak napas terus bermunculan, sementara kegiatan belajar mengajar kembali terganggu dan dipindahkan ke sistem daring. Di tengah kondisi yang berlarut, pemerintah didesak segera mengambil langkah nyata untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menghentikan sumber-sumber pembakaran.
Seorang guru TK yang tinggal di Kota Baru, Kota Pontianak, Ester merasakan langsung dampak kabut asap terhadap kesehatannya. Ibu dua anak itu mengalami iritasi mata dan tenggorokan, serta kerap sesak napas ketika terlalu lama berada di luar rumah.
“Mata saya perih tiap kena asap, tenggorokan kering. Saya penyintas Covid, jadi mudah sesak. Beberapa orang di sekitar saya juga sudah mengeluh batuk, pilek, juga sesak napas,” ujar Ester kepada Prohealth, Rabu 26 Agustus 2026.
Menurut Ester, kondisi kabut asap semakin pekat terutama pada pagi dan sore hari. Asap bahkan masuk ke dalam rumah dan mengganggu aktivitas ia dan keluarganya. Kondisi ini membuat Ester semakin khawatir terhadap kondisi anak-anak. Sekolahnya yang diliburkan hampir sepekan membuat proses pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara kabut asap disebut telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang serius dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Sudah hampir satu bulan. Seharusnya ada penanganan lebih cepat dan tegas dari pemerintah juga pihak terkait agar ini tidak berulang saban tahun. Stop dulu lah bakar sampah, bakar hutan, dan lahan,” katanya.
Kekhawatiran terhadap terganggunya kegiatan belajar mengajar juga disampaikan Albarn, guru SD di Kubu Raya. Menurut dia, kabut asap yang masih tebal semakin menyulitkan aktivitasnya sehari-sehari yang masih harus bolak balik berangkat mengajar daring dari sekolah. “Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, saya khawatir akan berdampak pada pendidikan siswa karena pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan,” kata Albarn.
Bagi Albarn, peralihan ke pembelajaran daring bukanlah solusi yang sepenuhnya efektif. Anak-anak tetap kehilangan kesempatan belajar secara langsung dan sebagian menghadapi berbagai keterbatasan.
“Belajar daring sangat tidak efektif dan sangat memberatkan siswa. Karena itu, harapannya penanggulangan kabut asap ini segera dilakukan karena sudah sangat mengganggu aktivitas kami,” katanya.
Meski dia belum mengalami gangguan kesehatan karena bekerja di ruangan tertutup dan menggunakan masker tiap keluar ruangan, ia mendengar adanya warga yang kondisi pernapasannya memburuk akibat paparan asap. “Beberapa rekan kerja yang keluarganya yang punya riwayat asma malah gangguan pernapasan semakin parah sampai harus masuk rumah sakit gara-gara kabut asap ini,” ujarnya.
Situasi serupa juga dialami seorang pekerja, Deddy yang menyatakan terpaksa selalu memakai masker rangkap dua tiap beraktivitasi di luar rumah. Ia tidak mengalami gangguan kesehatan, namun tetangga sekitarnya sudah mengeluhkan gangguan pernafasan akibat paparan kabut asap. “Udara di Kubu Raya ini sudah sangat tidak sehat. Saya belum perlu ke faskes tapi kalau lihat situasi sekarang, para tenaga kesehatan perlu lebih intens melayani masyarakat yang terkena gangguan kesehatan,” kata Deddy.
Warga Sungai Raya Dalam, Kubu Raya lainnya, Winda tengah mengalami radang dan iritasi tenggorokan setelah terpapar kabut asap yang tak kunjung reda, kondisi yang telah didiagnosis oleh dokter. Di lingkungan tempat tinggalnya, kabut asap masih tampak pekat hingga membatasi jarak pandang sekitar 100 meter.
“Paparan kabut asap bikin saya radang dan iritasi selaput tenggorokan. Kabut asap ini sangat mengganggu,” kata Winda yang juga berprofesi sebagai tenaga pengajar.
Menurut dia, kondisi ini menimbulkan dilema bagi tenaga pendidik seperti dirinya. Pembelajaran daring memang dilakukan untuk menghindari anak-anak dari bahaya paparan asap, tetapi para guru juga tetap harus menjalankan tugas di tengah udara yang tidak sehat.
“Anak-anak belajar daring, tapi bagaimana nasib kami orang dewasa pengajar? Ada yang punya asma, ada juga yang seperti saya kena radang. Kami juga butuh kondisi udara yang sehat,” ujarnya.
Meski begitu, Winda mengapresiasi kerja tim pemadam yang terus berupaya menangani karhutla. Namun, ia menilai persoalan kabut asap tidak akan selesai jika pembakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. “Pemerintah harus memberikan solusi nyata di tengah kondisi ini, entah berupa peningkatan jaminan kesehatan atau bantuan bagi warga terdampak,” ujarnya.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sepanjang periode 1–24 Agustus 2026 terdeteksi sebanyak 202.848 titik hotspot di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 12.165 titik di antaranya merupakan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence.
Tren harian menunjukkan lonjakan jumlah hotspot pada sejumlah tanggal, yakni 872 titik pada 8 Agustus, meningkat menjadi 1.330 titik pada 19 Agustus, dan tercatat 1.046 titik per 22 Agustus. Kondisi ini menunjukkan peningkatan intensitas kebakaran menjelang akhir Agustus tanpa memperlihatkan tanda-tanda mereda.
Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi yaitu mencapai 4.472 titik. Kalimantan Tengah berada di urutan berikutnya dengan 1.954 titik. Sektor perkebunan/sawit menyumbang 776 hotspot, sedangkan sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menyumbang 483 hotspot. Kalimantan Barat mendominasi kedua sektor tersebut, dengan 573 hotspot dari sektor sawit dan 251 hotspot dari sektor PBPH.
Direktur WALHI Kalbar Sri Hartini menyebut jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi telah mencapai 4.638 titik per 25 Agustus 2026. Sementara itu, luas indikatif kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai 38.310 hektare. Menurut Sri, kondisi tersebut menunjukkan belum terlihat langkah konkret pemerintah dalam menanggulangi persoalan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
“Padahal (Presiden) Prabowo sudah berkunjung ke Kalbar juga kan? Tapi, ada banyak anak-anak, lansia, dan perempuan yang mengalami penyakit paru-paru, namun tidak ada upaya pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat di tengah kebakaran hutan dan lahan.” ungkap Sri dalam konferensi pers hybrid WALHI bertajuk “Indonesia Dicekik Asap, Rakyat Sesak Napas, Pemerintah Gimmick Saja?” di Pekanbaru, Riau, Selasa 25 Agustus 2026.
Provinsi Kalimantan Barat saat ini menetapkan status Siaga Darurat Bencana Asap hingga 15 November 2026 sebagai respons terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sementara itu, sejumlah wilayah termasuk Kota Pontianak, telah meningkatkan status penanganan menjadi Darurat Karhutla seiring kabut asap yang semakin pekat dan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjalankan program “Oase Udara” di sejumlah fasilitas kesehatan di Kalbar. Program ini bertujuan memastikan ketersediaan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan atau ISPA akibat paparan kabut asap.
Namun, Sri menilai program tersebut belum cukup menjawab kebutuhan warga terdampak kabut asap, terutama mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Menurut dia, keterbatasan akses dan jarak yang jauh membuat bantuan oksigen di fasilitas kesehatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di 14 kabupaten/kota di sana.
“Masyarakat yang jauh dari kota tidak dapat akses, apalagi lokasi puskesmas yang menyediakan fasilitas itu jauh dari jangkauan penduduk yang terpapar asap dan jumlahnya mungkin lebih banyak. Sebaran hotspot yang kebakaran itu jalurnya jauh sementara api terus meluas,” ucapnya.
Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan warga Kalimantan Barat kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, kasus ISPA pada kelompok rentan meningkat tajam sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Tercatat sebanyak 47.262 balita, 27.222 anak-anak, dan 20.202 lansia mengalami ISPA.
Selain itu, dampak karhutla dan kabut asap juga merambah sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah menerbitkan surat edaran yang meminta siswa TK, PAUD, SD, dan SMP di bawah Pemerintah Kota Pontianak untuk tidak mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar dialihkan ke sistem daring.
Di luar Kalimantan, Sumatra Selatan mencatat 770 titik hotspot high confidence tertinggi. Di Sumatra, analisis WALHI menemukan 72 hotspot high confidence berada di dalam konsesi perusahaan, dengan sektor kehutanan atau PBPH mendominasi sebanyak 56 titik dan perkebunan sawit 16 titik.
Karhutla di Sumatra Selatan pun menunjukkan peningkatan signifikan memasuki Agustus 2026. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatra Selatan Ersyah menyebut Agustus menjadi periode dengan aktivitas karhutla paling masif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya sejak Januari. Peningkatan tersebut, ujarnya, menjadi sinyal bahwa ancaman karhutla kian serius dan membutuhkan penanganan yang lebih kuat terutama ketika memasuki periode rawan kebakaran pada musim kemarau.
“Dalam beberapa hari terakhir, Sumatra Selatan tercatat sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Kondisi ini bukan karena polusi kendaraan, melainkan asap dari kebakaran hutan dan lahan,” kata Ersyah dalam konferensi pers yang sama.
Di Sumatra Selatan, ia menilai, belum terlihat kebijakan khusus dari pemerintah kota maupun kabupaten untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kualitas udara akibat karhutla. Di Kota Palembang, misalnya, kegiatan Car Free Day (CFD) tetap digelar meski kualitas udara pada Minggu lalu berada dalam kondisi tidak sehat dan kabut asap menyelimuti wilayah kota sejak pagi hingga sore.
Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat mempertanyakan keputusan pemerintah yang hanya menggeser jam sekolah, tanpa meliburkan siswa, meski kualitas udara disebut mencapai angka 334 atau kategori sangat tidak sehat. Menurut Ersyah, pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan sebaran dan tingkat paparan karhutla di setiap wilayah, termasuk langkah perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
“Bicara penanggulangan bencana karhutla, kita harus lihat sebarannya. Berapa anak, perempuan, laki-laki agar tepat sasaran penanggulangannya. Tapi, sampai hari ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan tidak menyediakan data terpilah tersebut. Bagaimana mau bikin kebijakan kalau data terpilah saja tidak ada?” ujarnya.
Data yang dihimpun WALHI Sumatra Selatan mencatat sebanyak 259.297 warga Sumatra Selatan mengalami ISPA akibat paparan asap karhutla. Dampak karhutla tidak hanya dirasakan pada kualitas udara dan kesehatan, tetapi juga telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla.
“Kegagalan mencegah karhutla pada akhirnya dibayar oleh masyarakat. Bagi WALHI Sumsel, keselamatan rakyat tidak boleh diukur hanya dari kemampuan pemerintah memadamkan api atau menyediakan anggaran penanganan setelah kebakaran terjadi,” ucap Ersyah.
Comments are closed.