Kajian Komunitas Teras tentang konflik tata ruang dan ekspansi proyek strategis nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara (Sultra) memantik respons dari berbagai kalangan baik pemerintah pusat, daerah, hingga organisasi masyarakat sipil. Pemerintah (pusat) klaim PSN sudah melalui mekanisme evaluasi berlapis dan menjadi kepentingan nasional. Sisi lain, pemerintah daerah (pemda) merasa kerap tak terlibat sejak awal. Pemerintah Sultra, misal, menyebut sejumlah PSN di wilayahnya muncul tanpa komunikasi memadai. “PSN itu tiba-tiba muncul. Kami di daerah tidak diberi informasi sejak awal. Tiba-tiba ada penambahan proyek, termasuk kawasan industri baru,” kata Nurfitrah Edyansyah, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sultra dalam diskusi kajian tentang konflik tata ruang dan ekspansi PSN di Jakarta, Kamis (12/3/26) . Kehadiran tiga kawasan industri baru dalam skema PSN di Sultra, katanya, tanpa proses konsultasi yang jelas. Akibatnya, pemda alami dilema. Terutama ketika wilayah yang direncanakan telah padat dengan izin atau ruang hidup masyarakat. “Kalau semua wilayah sudah masuk izin, lalu ditambah lagi PSN, pertanyaannya: masyarakat mau tinggal di mana?” katanya. Secara formal, pemda memang memiliki ruang untuk memberikan masukan, baik menerima dengan syarat maupun menolak dalam forum pembahasan teknis. Namun, dalam praktiknya, ruang tersebut sangat terbatas. Lokasi penambangan ilegal tanpa IUP dan Amdal di Desa Oko-Oko, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Foto: Gakkum LHK Wilayah Sulawesi. Dalih pemerintah pusat Dedi Rohimat S, Perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, penetapan PSN tidak secara tiba-tiba. Dia bilang, ada tahapan evaluasi yang libatkan lintas kementerian. Dia berdalih, setiap PSN, melalui kajian…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.