Athena punya amfiteater, Jawa punya kelir wayang, Gen Z punya kolom komentar. Kenapa kritik terhadap kekuasaan selalu butuh panggung untuk bisa lolos?
Kekuasaan hampir selalu gagal melarang tawa, dan yang bisa dilakukannya cuma mengatur di mana tawa itu boleh terjadi.
Karena itu hampir setiap zaman menyediakan satu panggung, yaitu ruang yang secara resmi dianggap hiburan tapi di dalamnya kritik bisa lewat tanpa diproses.
Ilmuwan politik James C. Scott menyebut isi ruang itu hidden transcript: kritik terhadap penguasa yang sengaja dibungkus cerita, simbol, atau lelucon. Bungkus itulah yang memberi si pengkritik satu kalimat penyelamat ketika ditanya balik, “ini kan cuma pertunjukan.”
Bentuk panggungnya terus berganti sepanjang sejarah, dari amfiteater batu di Athena, ke kelir wayang di Jawa, sampai kolom komentar dan halaman FYP hari ini. Hampir selalu, penghuninya itu orang muda.
Antigone, karakter teater Sophocles, masih belia ketika ia menantang rajanya di atas panggung Athena. Yang bikin meme soal menteri hari ini pun rata-rata belum tiga puluh tahun.
Mei 2026 silam, jutaan orang menyanyikan lagu buatan AI berjudul “MBG: Mas Bahlil Ganteng”, yang liriknya menyebut buah paling manis adalah “Buahlil” dan memanggil seorang menteri “my little bolu ketan”. Sekilas itu cuma keisengan warganet yang kurang kerjaan, tapi dibaca lewat kacamata Scott, itu pertunjukan.
Lalu panggung seperti apa sebenarnya yang sedang dipakai generasi hari ini? Dan trik apa yang mereka warisi dari para penulis lakon dua ribu tahun lalu?
Trik Thebes, dari Sophocles sampai Konoha
Trik paling tua di panggung ini adalah memindahkan latar cerita ke tempat lain.
Antigone karya Sophocles dipentaskan di Athena, tapi ceritanya sama sekali bukan tentang Athena. Latarnya Thebes, kota lain, di zaman mitos, jauh dari politik sehari-hari penontonnya.
Plotnya sederhana. Seorang perempuan muda menguburkan jasad kakaknya yang mati sebagai pemberontak, padahal Raja Creon melarangnya, dan atas pembangkangan itu ia dihukum mati.
Jadi orang Athena menonton anak muda yang berani bilang ada hukum lebih tinggi daripada titah penguasa. Creon di situ bukan cuma seorang raja, melainkan laki-laki tua yang menolak mendengar suara yang lebih muda dari dirinya.
Penonton bebas menempelkan wajah Creon ke pejabat mana pun yang sedang mereka benci. Tapi secara teknis lakon itu bicara soal raja kota lain di zaman mitos, jadi tak ada satu nama Athena pun yang bisa merasa dituduh.
Jarak itulah perisainya.
Aristophanes, penulis lakon berbeda, memilih perisai yang berbeda pula, yaitu label komedi. Ia mengejek jenderal dan politisi Athena secara terang-terangan lewat Knights, bahkan menyeret nama Socrates ke atas panggung lewat Clouds, dan relatif aman karena Festival Dionysia dianggap ajang hiburan alih-alih forum politik.
Ironisnya, festival itu dibiayai oleh negara yang justru sedang ditertawakan di dalamnya.
Jawa punya versi sendiri lewat Punakawan: Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Menurut tradisi diciptakan sebagai penyambung lidah rakyat kepada penguasa.
Pada adegan goro-goro, dalang melepas mereka mengkritik apa saja, dan mereka dimaafkan karena diposisikan sebagai orang kecil yang lugu dan tak tahu adat.
Kalau kritiknya kelewat keras, toleransi tetap diberikan, sebab yang bicara memang bukan bangsawan. Pola serupa muncul di Uni Soviet, di mana kekesalan warga menyalurkan diri lewat anekdot politik dari mulut ke mulut, jauh dari mesin cetak yang diawasi negara.
Sekarang perhatikan kebiasaan warganet Indonesia menyebut negaranya “Konoha” atau “Wakanda”, yang pada dasarnya adalah trik Thebes versi 2020-an.
Kritiknya dialamatkan ke desa ninja fiksi atau negeri Marvel, bukan ke Republik Indonesia, dan satu akronim yang beredar bahkan memelintir Konoha jadi “Kingdom of Nepotism, Oligarchy and Hidden Ambition“.
Motifnya bukan estetika, karena beberapa laporan media mengaitkan pemakaian istilah itu dengan kekhawatiran terjerat UU ITE.
“Mas Bahlil Ganteng” bekerja dengan trik lain lagi, yaitu memuji secara berlebihan. Fenomenanya bermula dari cara Bahlil menyapa lawan bicaranya dengan “Kanda” dan “Dinda” di sebuah wawancara YouTube, yang lalu dibalas warganet dengan membanjiri kolom komentarnya dengan puja-puji hiperbolis dan absurd.
Pernyataan kebijakan pun ikut terserap ke dalam format itu, sampai salah satu bait lagunya menyebut “semenjak kakanda bilang matikan kompor”, kalimat yang aslinya sama sekali bukan lirik cinta.
Esai Mojok membaca fenomena ini sebagai oppositional reading: publik menolak pesan seorang pejabat dengan memelintirnya jadi satire, bukan dengan membantahnya.
Pujian memang bungkus paling licin, sebab tidak ada pasal untuk menyebut seorang menteri ganteng.
Tentu tidak semua meme adalah perlawanan, dan sebagian besar memang cuma lucu. Scott sendiri mengingatkan panggung semacam ini bisa berfungsi sebagai katup pelepas tekanan ketimbang ancaman nyata bagi kekuasaan.
Golkar, partai yang dipimpin Bahlil, merespons lagu itu dengan santai dan menyebutnya bentuk apresiasi warganet atas kerja sang ketua umum. Respons itu bukan tanda warganet kalah, melainkan bukti bungkusnya bekerja terlalu rapat untuk dibongkar siapa pun.
Kalau triknya sudah dipakai sejak zaman Sophocles, apa sebenarnya yang berubah di panggung hari ini? Dan siapa yang kini sesungguhnya memegang kendali atasnya?
Dalang Sudah Pergi, Algoritma Menggantikannya
Yang berubah bukan kecepatannya, melainkan hilangnya sutradara.
Setiap panggung lama punya satu orang yang memilih kritik mana yang layak diselundupkan: penulis lakon di Athena, dalang di balik kelir. Mereka menanggung risikonya sendiri, tapi mereka juga yang menentukan ke arah mana sindiran itu ditembakkan.
Panggung meme tidak punya sosok itu sama sekali. “Mas Bahlil Ganteng” lahir dari komentar acak entah siapa, dirakit kreator lain, lalu disebarkan jutaan akun yang tak pernah berkoordinasi.
Ini memberi perlindungan yang tak pernah dimiliki Aristophanes, sebab tidak ada satu penulis yang bisa diasingkan dari kota. Tapi hilangnya sutradara sekaligus menghilangkan kemudi.
Dalang memilih isu mana yang layak disindir di sela goro-goro, sementara algoritma memilih berdasarkan apa yang paling enak diulang. Akibatnya “Buahlil” menyebar jauh lebih cepat daripada kritik atas kebijakan energi yang diurus Bahlil sebagai Menteri ESDM.
Bendera One Piece yang berkibar jelang Agustus 2025 menandai batas panggung ini: begitu sebuah simbol jadi terlalu terang dan tak lagi bisa disangkal sebagai lelucon, sebagian politikus langsung menyebut kata makar.
Panggung perlawanan, dengan demikian, tidak pernah hilang. Ia cuma berpindah tangan: dari negara ke seniman, lalu dari seniman ke mesin rekomendasi.
Perpindahan terakhir inilah yang paling menentukan: panggungnya terbuka untuk siapa saja, tapi pilihan sasarannya diserahkan pada pihak tanpa kepentingan politik.
Gen Z hari ini mewarisi trik Sophocles dan para dalang, tapi tidak mewarisi kemudinya. Dan selama kemudi itu dipegang algoritma, kritik yang sampai ke publik akan selalu kritik yang paling gampang dinyanyikan, bukan yang paling perlu didengar. (R100)
Comments are closed.