“Kawasan Hutan Lindung Eks Program Strategis Nasional PIK 2 yang telah dicabut dan dikerjakan PT Mutiara Intan Permai Seluas 1.601 hektar ini dalam pengawasan Pemerintah Indonesia. C.Q Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. ” Begitu bunyi plang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) saat menyegel kawasan hutan lindung Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, seluas 1.601 hektar ini dengan pengembang PT Mutiara Intan Permai (PIM). Pada 13 Maret lalu, pemerintah menyita hutan lindung dalam kawasan yang pernah jadi bagian proyek strategis nasional pemukiman mewah Pantai Indah Kapuk 2. Febrie Adriansah, Ketua Pelaksana Satgas PKH juga Jampidsus Kejaksaan Agung mengatakan, tengah melakukan langkah – langkah mengevaluasi secara menyeluruh guna pengelolaan lahan sesuai aturan. ‘’Lahan ini resmi sepenuhnya kembali ke tangan negara. Kami memastikan tidak ada lagi penguasaan lahan yang menabrak aturan hukum,’’ katanya keterangan resmi. Plang penyegelan oleh Satgas PKH di area PIK 2 Tangerang, Banten.Foto: M Ikbal/Mongabay Indonesia Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang diketahui PJ Gubernur Banten Al Muktabar pernah mengajukan penurunan status hutan lindung Pakuhaji– masuk pengembangan PIK 2— jadi hutan produksi. Permintaan perubahan kawasan hutan lindung ini ditandatangani Gubernur Banten 18 Desember 2023 dalam surat yang ditujukan kepada Muktabar, Direktur Utama Perum Perhutani. Surat itu menjelaskan beberapa poin. Pertama, di pesisir utara Kabupaten Tangerang terdapat peruntukan hutan lindung yang sebagian besar berubah fungsi jadi lahan budidaya. Terutama, tambak ikan, lahan terlantar, terkena abrasi, dan sebagian kecil hutan mangrove. Kedua, menyebut, Surat Bupati Tangerang Nomor 650/2243-DTRB tertanggal 3 Juli 2023 perihal penatagunaan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.