Jakarta, Arina.id—Setelah hampir dua dekade menguasai Jalur Gaza, Hamas resmi membubarkan pemerintahannya dan menyerahkan kewenangan administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for Gaza Administration/NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
Langkah ini diambil ketika proses perdamaian yang didukung Amerika Serikat, yang menghasilkan gencatan senjata tahun lalu, sebagian besar terhenti dan pembombardiran Jalur Gaza oleh Israel terus berlanjut.
Para analis mengatakan Hamas kemungkinan berupaya menekan Israel dengan menggunakan tindakan ini untuk menarik perhatian Presiden AS Donald Trump, dan menunjukkan bahwa kelompok tersebut berkomitmen untuk menyerahkan pemerintahan dan memungkinkan pembangunan kembali Gaza yang hancur secara damai.
Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengatakan kepala administrasi Hamas, Mohammed al-Farra, resmi membongkar diri pada Senin. Bersamaan dengan itu, Hamas membubarkan pemerintahan yang dipimpinnya dan menyerahkan pengelolaan sipil kepada NCAG, komite teknis Palestina yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Kami berharap langkah penting ini dapat membantu mengakhiri agresi, menghentikan genosida, memastikan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, membuka kembali perbatasan bagi bantuan kemanusiaan, serta mengakhiri kebijakan kelaparan,” ujar al-Thawabta dikutip Al Jazeera, Rabu (8/7/2026).
Ia menegaskan, pegawai yang selama ini menangani layanan publik akan tetap bekerja sebagai aparatur sipil di bawah koordinasi NCAG agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama masa transisi.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah positif dalam implementasi kesepakatan gencatan senjata. Menurutnya, Hamas sengaja melepaskan kendali pemerintahan agar tidak ada lagi alasan bagi Israel untuk terus melanjutkan serangan.
“Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza untuk menghilangkan dalih apa pun bagi pendudukan yang terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan,” kata Qassem.
Langkah ini mengubah politik terbesar Hamas sejak kelompok tersebut mengambil alih Jalur Gaza dari Fatah pada tahun 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina pada tahun 2006. Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada bulan Oktober 2025, Hamas beberapa kali menyatakan siap mundur dari pemerintahan sipil, meskipun persoalan pelucutan senjata kelompok itu hingga masih kini menjadi isu yang belum terselesaikan.
Dalam pernyataan resminya, Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut Mohammed al-Farra mengajukan pengunduran diri sekaligus mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah sebagai bentuk keseriusan Hamas dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai serta menyederhanakan proses transisi administratif.
Seorang pejabat Hamas juga menyatakan menginginkan NCAG segera mulai bekerja mengelola administrasi Gaza di bawah skema yang didukung Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di wilayah Palestina tersebut.
Sementara itu, kondisi kemanusiaan di Gaza masih memburuk. Sejak gencatan senjata disepakati pada Oktober 2025, sedikitnya 1.005 orang dilaporkan tewas. Secara keseluruhan, korban jiwa sejak perang dimulai pada Oktober 2023 telah mencapai sedikitnya 73.098 orang.
Israel juga masih menguasai sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza, sehingga sebagian besar warga Palestina terpaksa bertahan di kawasan-kawasan sempit dengan akses yang sangat terbatas terhadap bantuan kemanusiaan. Situasi ini membuat proses pemulihan dan pemulihan Gaza masih menghadapi tantangan besar meskipun Hamas telah melepaskan kendali pemerintah sipil.
Comments are closed.