Jakarta, Arina.id—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana Gaza yang dipimpin Amerika Serikat dan telah disetujui Hamas. Sikap tersebut menandai perbedaan terbuka terbaru antara Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekaligus mencerminkan tekanan politik yang dihadapi Netanyahu menjelang pemilu Israel.
Mengutip AFP, Minggu (9/8/2026), penolakan Netanyahu disampaikan setelah lebih dari sepekan ia secara bertahap mengkritik rencana tersebut. Padahal, sebelumnya Netanyahu telah menerima jaminan bahwa Israel tidak harus segera menarik pasukannya dari Gaza.
Tekanan dari para sekutu Netanyahu di kubu sayap kanan kemudian mendorongnya mengambil sikap lebih tegas terhadap kesepakatan tersebut.
“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet, merujuk pada dokumen 15 poin yang disepakati Hamas pada akhir Juli.
Netanyahu juga menegaskan bahwa militer Israel tidak akan menarik pasukan dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti.
“Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti, dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta warga kami,” kata Netanyahu.
Netanyahu Sebut Trump Sahabat Terbesar Israel
Meski menolak rencana tersebut, Netanyahu tetap menyebut Trump sebagai “sahabat terbesar kami di Gedung Putih”. Namun, ia menegaskan bahwa Israel tetap akan menyampaikan keberatannya kepada pemerintah Amerika Serikat.
“Mereka memiliki gagasan; beberapa di antaranya dapat kami terima dan beberapa tidak, dan kami tahu bagaimana mempertahankan pendirian kami dalam masalah ini,” ujarnya.
Netanyahu merupakan pemimpin Israel dengan masa jabatan terlama. Menjelang pemilu 27 Oktober 2026, sejumlah jajak pendapat menunjukkan posisinya berada dalam persaingan ketat atau bahkan tertinggal.
Pemilu tersebut menjadi pemilu pertama Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.
Menurut sejumlah jajak pendapat, rencana Gaza tidak populer di kalangan basis pendukung sayap kanan Netanyahu. Sejumlah anggota kabinet dari kelompok sayap kanan bahkan mendesaknya untuk membatalkan rencana tersebut.
Sementara itu, Hamas menyatakan mendukung rencana Gaza tersebut beberapa hari setelah memilih pemimpin baru, Khalil al-Hayya.
Hamas kemudian meminta Washington memberikan tekanan kepada Netanyahu agar menerima rencana tersebut.
“Kami berharap para mediator dan penjamin Amerika memberikan tekanan kepada Netanyahu dan pemerintahnya untuk mematuhi peta jalan tersebut, serta tidak menghambat proses ini karena alasan politik internal dan pemilu,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan masih berkomitmen terhadap rencana tersebut.
Hubungan Netanyahu dan Trump Mulai Berjarak
Sebelumnya, Netanyahu banyak mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump dalam politik domestik Israel. Trump sendiri mengambil sejumlah langkah yang menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel, termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.
Trump juga bergabung dengan Netanyahu pada akhir Februari dalam melancarkan perang terhadap Iran. Namun, hubungan keduanya kemudian menghadapi perbedaan sikap ketika Trump mendorong gencatan senjata dan penyelesaian konflik.
Trump mengambil langkah tersebut ketika perang mulai memengaruhi popularitasnya dan menyebabkan harga minyak melonjak.
Dalam rapat kabinet, Netanyahu kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap Iran. “Dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” kata Netanyahu.
Ia selama bertahun-tahun menuduh Teheran berupaya mengembangkan kemampuan nuklir.
Pekan lalu, Netanyahu juga memerintahkan serangan baru terhadap Lebanon sebagai respons atas apa yang disebut Israel sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah yang didukung Iran. Serangan tersebut terjadi ketika Israel dan Lebanon tengah menggelar pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat.
Rencana Gaza Persoalkan Penarikan Pasukan Israel
Rencana Gaza merupakan tahap terbaru dari gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan diumumkan pada Oktober. Kesepakatan tersebut telah mengurangi operasi militer Israel di Gaza, tetapi belum menghentikannya sepenuhnya.
Dalam rencana tersebut, Hamas akan menyerahkan senjatanya kepada badan pemerintahan Palestina yang sedang dibentuk.
Israel kemudian dijadwalkan mulai menarik pasukan secara bertahap seiring dengan proses pelucutan senjata Hamas. Namun, mekanisme tersebut ditolak Netanyahu.
Setelah bertemu Netanyahu pada pekan lalu, Board of Peace, badan yang dibentuk untuk menjalankan kesepakatan tersebut, mengubah ketentuannya. Israel disebut hanya perlu menarik pasukan setelah Hamas mengalami pelucutan senjata secara “lengkap”.
Namun, perubahan tersebut tetap belum cukup untuk meyakinkan Netanyahu.
“Kami berbicara tentang pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata fiktif,” katanya pada Minggu.
Operasi Militer Israel di Gaza Berlanjut
Mesir, yang menjadi salah satu mediator utama, menyerukan seluruh pihak untuk memenuhi komitmen masing-masing dan menghindari tindakan yang dapat menghambat kemajuan proses perdamaian.
Seruan tersebut disampaikan dalam pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
Di tengah penolakan Netanyahu terhadap rencana tersebut, operasi militer Israel di Gaza tampaknya mengalami penurunan sejak kesepakatan diumumkan. Namun, operasi tersebut belum sepenuhnya berhenti.
Pada Minggu, tembakan Israel melukai seorang anak yang kemudian dibawa ke rumah sakit di Khan Yunis, menurut juru bicara pertahanan sipil Mahmoud Bassal.
Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah otoritas Hamas menyebut operasi Israel telah menewaskan 1.258 warga Palestina sejak gencatan senjata.
Data tersebut, menurut laporan AFP, dinilai dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada periode yang sama, militer Israel melaporkan lima tentaranya tewas.
Comments are closed.