Dengarkan artikel ini:
Dua puluh tujuh tahun lalu, jemari Djamari Chaniago ikut menutup karier Prabowo Subianto di ruang sidang militer. Kini, jemari yang sama justru kembali berada di lingkar kekuasaan Prabowo, di kursi yang pernah mengantar SBY menuju Istana. Sebagai sosok Menko Polkam, jabatannya ikut menentukan seperti apa kondisi Indonesia di bulan Agustus 2026 ini seiring wacana demonstrasi yang muncul.
Di sebuah ruangan tertutup markas Kostrad, Cijantung, pertengahan 1998, belasan perwira tinggi TNI duduk memutuskan nasib seorang letnan jenderal. Namanya Prabowo Subianto, menantu presiden yang baru saja lengser. Dewan Kehormatan Perwira, forum tertinggi etika militer, merekomendasikan satu hal: pemberhentian dari dinas ketentaraan. Karier Prabowo di ABRI, yang sempat digadang-gadang bakal sampai ke kursi Panglima, tamat di ruangan itu.
Dua puluh tujuh tahun kemudian, 17 September 2025, di Istana Negara, presiden ke-8 Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan seorang jenderal purnawirawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Presiden itu Prabowo Subianto. Jenderal yang disumpahnya bernama Djamari Chaniago, salah satu perwira yang dulu duduk di Dewan Kehormatan yang sama. Riwayat itu tidak lantas membuat keduanya bermusuhan, kata seorang pengamat politik dan keamanan yang menganalisis penunjukan ini.
Publik menyebutnya sekadar reshuffle. Bagi siapa pun yang pernah mempelajari anatomi kekuasaan di Republik ini, kursi yang baru diduduki Djamari itu jauh lebih besar dari sekadar posisi teknis. Itu adalah kursi security czar, orang yang mengoordinasikan TNI, Polri, dan BIN atas nama presiden. Dan sejarah kursi itu, jika ditelusuri, selalu bercerita tentang satu hal: bukan siapa yang paling cakap menjaga keamanan negara, melainkan siapa yang paling aman untuk dipercaya presiden.
Kursi yang Pernah Melahirkan Presiden
Posisi ini lahir dari reformasi 1998, diwariskan dari struktur lama Menko Polkam era Soeharto, lalu berpindah tangan dari Wiranto ke tokoh demi tokoh yang kelak jadi nama besar sendiri. Wiranto menjabatnya pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, sebelum akhirnya kursi itu jatuh ke tangan seorang jenderal lain yang jauh lebih sabar bermain politik: Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY memegang posisi ini dua kali, di bawah Presiden Wahid dan kemudian Megawati Soekarnoputri. Ia keluar dari kabinet Megawati pada 2004 setelah, menurut catatan sejumlah sumber, merasa disisihkan dari lingkaran dalam presiden. Beberapa bulan sesudahnya, jenderal yang tersingkir itu justru mengalahkan bosnya sendiri dalam pemilihan presiden langsung pertama Indonesia. Kursi Menko Polkam, dengan kata lain, pernah jadi mata air kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan presiden yang menciptakannya.
Sesudah era SBY, kursi ini terus berpindah: Wiranto kembali menjabatnya di masa Jokowi, lalu diserahkan kepada akademisi hukum Mahfud MD yang bertahan hampir lima tahun sebelum mundur menjelang Pemilu 2024. Mahfud digantikan sementara oleh Tito Karnavian sebelum akhirnya diserahkan ke Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI. Ketika Prabowo membentuk kabinet sendiri pada Oktober 2024, kursi ini sempat diserahkan ke Budi Gunawan, sosok intelijen kawakan yang dekat dengan Megawati.
Kurang dari setahun kemudian, kursi itu kosong lagi.
Krisis yang Menciptakan Ruang Kosong
Akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi menjalar ke berbagai kota, sebagian berujung kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan. Komnas HAM mencatat sepuluh orang tewas dalam kekerasan yang menyertai demonstrasi selama sepekan itu.
Sepekan berselang, Istana mengumumkan reshuffle. Budi Gunawan resmi diberhentikan dari jabatan Menko Polkam melalui Keputusan Presiden Nomor 86P Tahun 2025. Juru bicara presiden membantah pemberhentian itu terkait langsung dengan kerusuhan, menyebutnya semata bagian dari evaluasi menyeluruh. Publik boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pasti, kursi Menko Polkam untuk sementara waktu diisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim, sementara istana mencari pengganti definitif.
Sembilan hari kemudian nama itu muncul: Djamari Chaniago, purnawirawan letnan jenderal kelahiran Padang, 8 April 1949. Ia menjadi menteri tertua yang pernah dilantik dalam sejarah Kabinet Indonesia, berusia 76 tahun saat mengucap sumpah. Di hari pelantikan yang sama, Prabowo bahkan menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal TNI penuh kepadanya, berbarengan dengan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan untuk mantan Kabareskrim Ahmad Dofiri. Sebuah kehormatan yang jarang diberikan, dan hampir tidak pernah untuk dua orang sekaligus di hari yang sama.
Menariknya, kursi yang diserahkan ke Djamari sudah bukan Menko Polhukam yang lama. Sejak Prabowo menata ulang kabinetnya, fungsi hukum dipisah ke koordinator sendiri di bawah Yusril Ihza Mahendra, menyisakan Menko Polkam sebagai kursi yang lebih murni: politik dan keamanan saja, tanpa embel-embel hukum yang dulu memperlambatnya. Kursi itu makin ramping, makin fokus pada satu fungsi tunggal, mengoordinasikan aparat.
Bukan Soal Memaafkan, Tapi Soal Fungsi
Cerita paling mudah untuk dipercaya tentang penunjukan Djamari adalah cerita rekonsiliasi: presiden yang besar hati mengangkat kembali orang yang dulu memutus kariernya, bukti bahwa dendam lama bisa dikubur demi negara. Djamari sendiri bercerita bahwa jalannya menuju kursi ini justru lewat kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bukan lewat rekonsiliasi personal dengan Prabowo.
Max Weber, seratus tahun lalu, sudah memetakan kenapa kekuasaan semacam ini bekerja begitu. Dalam otoritas patrimonial, loyalitas yang dihargai bukan loyalitas pada institusi atau aturan, melainkan loyalitas personal, jaringan, senioritas, kedekatan dengan lingkaran yang tepat. Djamari punya semuanya: senior di angkatan, dihormati lintas faksi militer, anggota Gerindra, dan yang paling penting, dekat dengan orang yang dekat dengan presiden.
Tapi ada satu lapis lagi yang baru terlihat kalau ditelisik lebih dalam, dan di sinilah letak ironinya. Djamari bukan sekadar jenderal senior yang dihormati. Dia jenderal senior yang sudah selesai. Di usia 76, tak ada lagi ambisi elektoral yang bisa dikejarnya, tak ada panggung 2029 yang menantinya seperti dulu menanti SBY di kursi yang sama. Dan itulah justru yang membuatnya aman untuk dipilih.
Prabowo, dari semua orang, tahu betul bahaya kursi ini. Dia hidup lewat sejarah di mana kursi Menko Polkam pernah jadi batu loncatan bagi bawahan untuk mengalahkan presidennya sendiri. Memilih Djamari bukan tentang memaafkan orang yang pernah mencabutnya dari ABRI. Itu tentang memilih orang yang, secara struktural, tidak mungkin lagi jadi ancaman seperti SBY dulu. Jemari yang dulu ikut memutus, kini dipasang kembali justru karena jemari itu sudah tak punya jalan untuk mencengkeram apa pun untuk dirinya sendiri.
Kekuasaan, dalam bahasa Foucault, memang lebih sering bekerja lewat fungsi ketimbang lewat kepribadian. Kursi itu tidak peduli siapa yang mendudukinya, asal orang itu menjalankan perannya sebagai penyambung kehendak dari atas ke aparat di bawah. Djamari, Budi Gunawan, Mahfud, Wiranto, SBY, semua cuma jemari yang berganti-ganti pada tangan yang sama.
Jadi siapa sebenarnya yang menang di ruangan Cijantung tahun 1998 itu? Yang dipecat, atau yang memutuskan pemecatan? Dua puluh tujuh tahun kemudian, keduanya duduk di ruangan yang sama, hanya posisi mejanya yang bertukar.
Pertanyaan lanjutannya adalah apakah kini Djamari bisa mengamankan situasi politik domestik dan mencegah “tragedy Budi Gunawan” terulang lagi? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
Comments are closed.