Jakarta, NU Online
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa tidak boleh ada hal yang mencederai penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU. Ia meminta agar tidak ada pihak yang membuat klaim keterlibatan pejabat pemerintah dalam proses penyelenggaraan muktamar. Ia menyebut hal itu sebagai seruan kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan yang dapat mencederai jalannya muktamar.
“Karena itu, jangan ada itu. Tidak boleh ada itu. Itu seruan kepada seluruh pihak untuk menghindari hal-hal yang mencederai (muktamar),” ujarnya usai pertemuan Silaturahim Kiai Sepuh NU di Gedung PBNU lantai 8, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam dinamika yang beredar menjelang Muktamar ke-35 NU, meski ia mengakui ada isu yang menyebut nama pejabat tertentu. Ia menyebut kemungkinan hal itu ulah oknum yang belum tentu mencerminkan kebijakan resmi pemerintah.
Ia meminta agar tidak ada pihak yang membuat klaim keterlibatan pejabat dalam proses menuju muktamar, dan menyebut hal itu sebagai seruan bagi semua pihak untuk menjaga muktamar tetap murni.
“Jadi, yang kita anggap itu merupakan cara-cara tidak terpuji itu adalah tindakan yang tidak fair play di dalam muktamar, baik itu pejabat, tapi saya yakin pemerintah tidak akan ikut campur, ya. Itu keyakinan kita itu. Jadi, kalaupun ada oknum itu mungkin belum tentu itu kebijakan pemerintah,” kata Kiai Ma’ruf.
Kiai Ma’ruf mengungkapkan bahwa informasi dan dinamika terkait intervensi tersebut belakangan semakin marak beredar. Karena itu, para kiai sepuh berkumpul untuk meminta agar hal-hal tersebut dihentikan sebelum Muktamar ke-35 berlangsung.
“Jangan ada di dalam Muktamar Ke-35 ini supaya Muktamar berjalan mulus, murni, sesuai dengan akhlak Nahdlatul Ulama, untuk menjaga kemurnian NU, supaya muktamar ini muktamarnya para ulama, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” pungkasnya.
Salah satu poin seruan tersebut adalah menghormati kedaulatan muktamirin. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang menjadi ruang bagi para muktamirin untuk membawa amanat dari struktur dan jamaah NU.
“Kedaulatan tersebut harus dihormati sepenuhnya. Tidak boleh ada desain, mekanisme, pengondisian, ataupun rekayasa yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kebebasan dan kedaulatan muktamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya,” demikian Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly menyampaikan poin kedua seruan para ulama sepuh.
Menurut para ulama sepuh, Muktamar harus menjadi tempat kehendak muktamirin dinyatakan secara merdeka, bukan tempat keputusan yang telah dikondisikan sebelumnya sekadar mendapatkan pengesahan.
Selain KH Ma’ruf Amin, forum tersebut juga diikuti KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, KH Muadz Thohir, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Muhyiddin Ishaq, dan KH Muhibbul Aman Aly. Hadir pula secara daring KH Said Aqil Siroj, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Anwar Manshur, KH Zuhri Zaini, KH Idris Hamid, KH Muhtadi Dimyati, KH Nuruzzahri.
Comments are closed.