Di sebuah kamar yang sunyi, Offred, tokoh utama dalam novel The Handmaid’s Tale berbaring tanpa kuasa atas tubuhnya sendiri. Ia tidak lagi memiliki nama, pilihan, atau kehendak. Tubuhnya direduksi menjadi alat reproduksi bagi negara.
Offred memang sosok yang hidup dalam dunia fiktif yang dibangun oleh Margaret Atwood. Namun kisahnya menunjukkan kepada kita hal yang terjadi ketika negara mulai merasa berhak mengatur tubuh perempuan.
Di dunia yang dibayangkan oleh Margaret Atwood dalam novel The Handmaid’s Tale, perempuan kehilangan nama. Tubuhnya menjadi milik negara. Kita mungkin tidak hidup di sana, tetapi pertanyaannya tetap relevan. Sejauh mana tubuh perempuan di Indonesia benar-benar menjadi miliknya sendiri?
Offred hidup di Republik Gilead yang menggulingkan kekuasaan Amerika Serikat. Singkat kata, Gilead adalah gambaran kekuasaan diktator militeristik. Mereka sepenuhnya menguasai perempuan untuk melakukan dua hal: patuh dan bereproduksi. Perempuan seperti Offred adalah handmaid; mereka dipertahankan karena indung telur mereka dianggap masih bagus untuk hamil dan melahirkan. Para handmaid ditempatkan di satu bangunan, hanya boleh berinteraksi dengan sesama mereka, dilarang membaca buku apa lagi melawan. Pekerjaan mereka hanya hamil—dihamili paksa oleh sang Jenderal—lalu melahirkan. Jika melawan dan membangkang, mereka dibunuh.
Baca Juga: Dari Novel Teenlit, Remaja Perempuan Temukan Ruang Aman Pencarian Jati Diri
Indonesia tentu bukan Gilead. Kita tidak hidup dalam rezim totaliter yang secara terang-terangan mencabut identitas perempuan dan menjadikannya alat negara. Namun bukan berarti persoalan otonomi tubuh perempuan tidak ada. Justru di sini, ia hadir dalam bentuk yang lebih halus dan sering kali terlegitimasi. Kontrol terhadap tubuh perempuan masih terus berlangsung melalui kebijakan, norma sosial, maupun tafsir moral yang dilembagakan.
Salah satu arena paling jelas adalah kesehatan reproduksi. Di Indonesia, akses terhadap layanan seperti kontrasepsi dan aborsi masih sangat dibatasi. Aborsi secara hukum hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Itu pun dengan prosedur yang panjang serta sulit diakses. Dalam praktiknya, banyak perempuan yang berada dalam situasi rentan terpaksa mencari jalan lain yang tidak aman.
Berbagai studi kesehatan menunjukkan bahwa praktik aborsi tidak aman masih berkontribusi terhadap kematian ibu. Organisasi seperti World Health Organization (WHO) mencatat bahwa secara global aborsi tidak aman merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu. Pola ini juga tercermin di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di titik ini terlihat bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pelindung kehidupan, tetapi juga membatasi pilihan perempuan atas tubuhnya sendiri. Argumen moral sering digunakan untuk membenarkan pembatasan tersebut. Namun seperti yang digambarkan dalam The Handmaid’s Tale. Ketika moralitas dipaksakan tanpa mempertimbangkan agensi individu, yang muncul bukan perlindungan melainkan penundukan.
Kontrol terhadap tubuh perempuan juga muncul dalam bentuk yang lebih subtil melalui regulasi berbasis norma kesusilaan. Perempuan sering menjadi subjek utama dalam pengaturan, mulai dari cara berpakaian hingga perilaku di ruang publik. Dalam beberapa kebijakan lokal, terdapat aturan yang secara implisit menempatkan perempuan sebagai penjaga moralitas publik. Tubuh perempuan menjadi simbol kehormatan kolektif sehingga perlu diatur demi menjaga tatanan sosial.
Baca Juga: Novel ‘Di Tanah Lada’: Saat Rumah Tak Jadi Ruang Aman Bagi Anak
Namun pertanyaannya: siapa yang menentukan batas moral tersebut dan mengapa perempuan yang paling sering menanggung bebannya?
Dalam The Handmaid’s Tale, kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia bekerja melalui normalisasi, melalui kebiasaan, bahasa, dan struktur sosial yang membuat penindasan terasa wajar. Hal serupa dapat dilihat ketika perempuan didorong untuk menerima pembatasan atas tubuhnya sebagai sesuatu yang lumrah bahkan demi kebaikan bersama. Ketika pilihan untuk menentukan kehamilan, berpakaian, atau mengekspresikan diri dibatasi dan pembatasan itu diterima tanpa banyak pertanyaan, di situlah otonomi mulai terkikis.
Isu ini juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Perempuan dari kelompok rentan sering menghadapi pembatasan yang lebih besar. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis membuat perempuan semakin sulit mendapatkan layanan yang aman dan legal. Dalam kondisi seperti ini, pilihan bukan hanya dibatasi oleh hukum tetapi juga oleh realitas struktural.
Mengaitkan Indonesia dengan Gilead bukan untuk menyamakan keduanya secara langsung. Justru kekuatan The Handmaid’s Tale terletak pada kemampuannya menjadi cermin sekaligus peringatan tentang bagaimana kontrol terhadap tubuh perempuan bisa berkembang secara bertahap. Tidak selalu melalui perubahan besar, tetapi lewat akumulasi kebijakan, norma, dan praktik yang sedikit demi sedikit menggerus otonomi individu.
Baca Juga: Dari Novel ‘Entrok’ Kita Belajar: Bagaimana Ketidakadilan terhadap Perempuan Dilanggengkan
Lantas, sejauh mana kita menyadari proses ini?
Dalam konteks Indonesia, diskursus tentang tubuh perempuan sering terjebak antara moralitas dan kebebasan tanpa ruang yang cukup untuk membicarakan otonomi secara utuh. Padahal otonomi tubuh bukan sekadar soal kebebasan tanpa batas. Melainkan hak dasar untuk membuat keputusan atas tubuh sendiri dengan informasi yang cukup dan tanpa paksaan.
Opini publik dan kebijakan negara seharusnya tidak menempatkan perempuan sebagai objek yang perlu diatur, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan. Ini berarti membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan seksual yang komprehensif, layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau, serta ruang dialog yang tidak menghakimi.
Offred mungkin hanya tokoh fiksi, tetapi suaranya merepresentasikan sesuatu yang universal. Keinginan untuk memiliki kendali atas diri sendiri. Ketika ia berusaha mempertahankan identitasnya sebagai manusia, kita diingatkan bahwa di balik setiap kebijakan dan norma terdapat individu dengan kehidupan, harapan, dan hak yang nyata.
Baca Juga: Novel ‘Raumanen’ dan ‘Badai Pasti Berlalu’ Ceritakan Beban Emosional Perempuan di Percintaan Tanpa Status
Apakah Indonesia sedang menuju Gilead, atau sudah menjadi wujud kekuasaan militeristik yang menindas dan membunuh perempuan? Kita boleh merenungi hal itu sekarang. Jangan mengabaikan tanda-tanda kecil yang mengarah pada pembatasan otonomi. Justru dengan menyadari bahwa kontrol bisa hadir dalam bentuk yang halus, kita memiliki kesempatan untuk mencegahnya sebelum menjadi sesuatu yang lebih besar.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah kita hidup di dunia seperti The Handmaid’s Tale; tapi apakah kita cukup waspada untuk memastikan bahwa kita tidak pernah sampai ke sana?
Perubahan tidak pernah dimulai dari kekuasaan. Tetapi dari kesadaran bahwa tubuh perempuan bukan milik negara, bukan pula milik norma yang membungkam. Ia milik perempuan itu sendiri. Dari kesadaran itulah gerakan tumbuh, dari keberanian untuk mempertanyakan, menolak, dan menuntut ruang yang adil.
Seperti yang diingatkan oleh The Handmaid’s Tale, diam hanya akan memperpanjang kuasa. Maka yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar kewaspadaan, tetapi keberanian kolektif untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun tubuh yang diperlakukan sebagai alat, melainkan sebagai manusia yang utuh dan merdeka.
(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)
Comments are closed.