- Mulai Juli lalu, Pemerintah Indonesia luncurkan Program Biodiesel B50. Klaim pemerintah program ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, meningkatkan konsumsi minyak sawit domestik, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kajian Traction Energy Asia bersama Universitas Padjajaran menemukan B50 menyimpan banyak biaya tersembunyi yang harus jadi perhitungan.
- Andi Novianto, Analis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)-Kementerian Perekonomian, mengakui, ada tiga tantangan utama dalam penerapan B50. Yakni, ketersediaan bahan baku, kesiapan sarana dan prasarana serta kebutuhan insentif dari pungutan ekspor turunan produk sawit.
- Rafika Farah Maulia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat–Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), mengingatkan, ada konsekuensi kerugian yang harus ditanggung dari program B50 ini terutama karena berkurangnya suplai minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO dalam negeri.
- Kajian ini merekomendasikan, reformasi kebijakan biodiesel sekarang, karena bauran sudah melampaui titik aman. Selain itu juga harus melibatkan pekebun mandiri dalam rantai pasok dan biaya peremajaan kebun. Perlu peremajaan kebun tua dengan produktivitas rendah karena sawit dari lahan yang ada meringankan tekanan anggaran, harga pangan dan hutan. Opsi lain, mengganti bahan baku sawit dengan minyak jelantah.
Mulai Juli lalu, Pemerintah Indonesia luncurkan Program Biodiesel B50. Klaim pemerintah program ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, meningkatkan konsumsi minyak sawit domestik, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kajian Traction Energy Asia bersama Universitas Padjajaran menemukan B50 menyimpan banyak biaya tersembunyi yang harus jadi perhitungan.
“B50 hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila kebijakan di belakangnya direformasi. Karena mandat B50 sudah berjalan, reformasi menjadi keharusan,” kata Yayan Satyakti, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran dalam diskusi di Jakarta, akhir Juli lalu.
Kajian mereka menemukan, Indonesia merugi di setiap tahun untuk setiap skenario dan kerugian itu makin dalam selama B50 berjalan tanpa reformasi. Seluruh dampak kerugian tahunan kebijakan B50 bisa mencapai Rp273 triliun pada 2035. Dengan reformasi penuh, kerugian bisa turun jadi Rp95 triliun.
Dia bilang, B50 menggantikan sekitar Rp200 triliun solar impor per tahun. Ini lebih besar dari klaim pemerintah sendiri. Namun biaya produksi biodiesel lebih tinggi daripada biaya impor solar, hingga setiap liter campuran perlu subsidi.
“Ketahanan energi itu nyata, tapi bahan bakarnya tidak murah,” kata Yayan.
Selain itu, katanya, peluncuran B50 tahun ini adalah jebakan. Harga minyak tinggi pada 2026 mempersempit selisih antara solar dan biodiesel, hingga program ini nyaris impas.
Ketika harga minyak kembali normal, biaya yang sesungguhnya muncul sekitar Rp80-Rp100 triliun per tahun.
Menurut Yayan, rencana anggaran yang tersusun berdasarkan angka tahun peluncuran akan meleset jauh.
Dia juga menilai program ini menggerus anggaran sendiri karena pengelola dana yang membayar subsidi biodiesel, BPDPKS yang kini menjadi BPDP, dibiayai pungutan atas ekspor minyak sawit.
Sedang B5o, justru mengalihkan sawit yang sama menjauh dari ekspor. Hitungan kajian ini, negara kehilangan penerimaan sekitar Rp626 triliun sepanjang dekade, dan dana tetap defisit setiap tahun selama tak reformasi kebijakan.
Tak kalah penting, ujar Yayan, pangan ikut tertekan karena minyak sawit yang sama juga untuk produksi minyak goreng. Ketika bahan bakar mengambil porsi panen lebih besar, tekanan terhadap harga MinyaKita ikut naik.
“Bahan bakar dan pangan memperebutkan panen yang sama,” ujarnya.
Belum lagi hutan yang menanggung tagihan terbesar. Karbon yang lepas ketika lahan terbuka untuk kebun baru, sekitar Rp180 triliun per tahun atau hampir lima kali lipat bila reformasi berjalan dan sebagian besar terjadi di lahan gambut yang kaya karbon.
Sampai 2035, pembukaan lahan itu menambahkan hampir lima miliar ton CO2 ke atmosfer.
Hasil pemodelan tim ini menawarkan bauran paling seimbang berada pada sekitar B25. Ketika ketergantungan, keamanan energi dan lingkungan diberi bobot yang sama, model menunjukkan titik paling seimbang berada pada B25. Artinya, Indonesia kini berjalan pada bauran dua kali lipat dari tingkat itu.
Temuan tak kalah penting, kalau ada reformasi B50 bisa memberi hasil lebih baik daripada B40.
“Reformasi akan memberi dampak positif, bukan angka bauran.”
Ketika bauran melampaui rentang itu, komponen mesin lebih cepat aus mulai dari injektor, filter hingga sistem bahan bakar. Kajian ini menaksir biaya yang harus pemilik kendaraan tanggung untuk perbaikan dan umur mesin yang lebih pendek sekitar Rp71 triliun per tahun pada B50 atau lima kali lipat dari B40.
Kerusakannya juga makin cepat, karena peningkatan bauran di atas batas aman menimbulkan biaya lebih besar daripada langkah sebelumnya.
Kajian ini menegaskan, komponen penentu, adalah lahan dan karbon. Sedangkan kerusakan mesin merupakan biaya tambahan yang lebih kecil namun pemilik kendaraan rasakan pertama kali.
“Pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah berasa rasio bauran, melainkan bagaimana kebijakannya ditata.”
Biaya yang membuat B50 sulit dipertanggungjawabkan berasal dari cara merancamg program ini, bukan dari target bauran itu sendiri. “Setiap tahun mandat berjalan tanpa reformasi, tagihannya terus berjalan pula.”
Subsidi berlapis
Rafika Farah Maulia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat–Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), mengingatkan, ada konsekuensi kerugian yang harus ditanggung dari program B50 ini terutama karena berkurangnya suplai minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO dalam negeri.
Per Desember 2025 tercatat 47,9% CPO untuk campuran biodiesel. B50, hampir pasti berpotensi mengambil sebagian kuota CPO domestik yang mengurangi pasokan untuk pangan, bahan kimia, kosmetik, dan lain-lain.
“Ada food vs energy yang perlu diperhatikan. Bisa juga mendorong inflasi untuk minyak goreng,” katanya.
Mengutip data BPS, kata Rafika, peningkatan produktivitas sawit hanya 1,64% dan porsi ekspor menurun karena untuk fame.
Dalam tiga tahun terakhir, nilai insentif untuk program biodiesel terus meningkat secara signifikan. Pada 2025, insentif tersalur mencapai Rp47 triliun, naik 170% dari 2023.
Berdasarkan laporan tahunan BPDP, sekitar 95% dana mereka teralokasi untuk mendukung program biodiesel, sedang porsi kegiatan lain seperti penelitian dan pengembangan (R&D) serta peremajaan sawit rakyat relatif kecil.
Kondisi ini, memunculkan kritik bahwa fungsi BPDP makin terkonsentrasi sebagai lembaga pendanaan biodiesel.
Skema pembiayaan biodiesel juga bisa menciptakan subsidi ganda. Selisih antara harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan HIP solar melalui dana BPDP agar Pertamina dapat membeli biodiesel dengan harga setara solar.
Sisi lain, harga jual biosolar kepada masyarakat tetap subsidi melalui APBN. Dengan demikian, katanya, dukungan fiskal dari dua sumber sekaligus, yaitu, dana BPDP dan anggaran negara.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan insentif tersebut dan apakah skema ini masih tepat untuk mendukung pengembangan energi? kata Rafika.
Ketergantungan tinggi terhadap insentif juga menunjukkan bahwa industri biodiesel belum sepenuhnya mampu berdiri mandiri.
Selama ini, BPDP hampir setiap tahun harus mengeluarkan insentif untuk menjaga keekonomian biodiesel. Di saat sama, penurunan kuota ekspor CPO berpotensi mengurangi penerimaan dana sawit, sedang kebutuhan subsidi terus meningkat.
Kondisi ini, katanya, menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal program biodiesel dalam jangka panjang.
Pengalaman pada Mei-Juli 2022 memperlihatkan, bagaimana kebijakan larangan ekspor CPO menyebabkan pasokan minyak sawit dunia meningkat hingga harga CPO jatuh.
Meskipun Indonesia merupakan produsen CPO terbesar dunia, posisi itu belum cukup kuat untuk menentukan harga di pasar global.
Tantangan lain, ketergantungan pada metanol sebagai bahan baku pendukung produksi biodiesel. Perkiraan kebutuhan metanol mencapai 2–2,5 juta ton per tahun dan sebagian besar masih harus impor.
Ketergantungan ini, katanya, mengurangi manfaat penghematan devisa yang sering sebagai salah satu keunggulan program biodiesel.
Berbagai tantangan
Andi Novianto, Analis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)-Kementerian Perekonomian, mengakui, ada tiga tantangan utama dalam penerapan B50. Yakni, ketersediaan bahan baku, kesiapan sarana dan prasarana serta kebutuhan insentif dari pungutan ekspor turunan produk sawit.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan 15,6 juta kiloliter bahan baku fame untuk B40. Andi perkirakan bisa lebih banyak lagi ekstensifikasi sawit yang berisiko banyak masalah sosial dan lingkungan.
Sisi lain, Pertamina yang menyalurkan hampir 80% biodiesel dengan 132 SPBU juga akan menjadi basis distribusi B50 tetapi kapasitas terpasang saat ini baru untuk 22 juta kiloliter.
“Kalau kita butuh fame lebih dari itu, butuh mengembangkan kapasitas kilang yang paling cepat dua tahun pembangunannya,” kata Andi.
Penggunaan minyak sawit untuk biodiesel praktis akan mengurangi ekspor yang berdampak pada penurunan penerimaan BPDP.
Kondisi itu, katanya, harus ada penyelarasan dengan tujuan awal kebijakan biodiesel yang terrancang sejak 2006, yakni untuk menambah devisa, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, penurunan emisi dan potensi surplus solar.
“Perlu dipastikan hasil uji jalan secara teknis mesin dapat menerima. Jadi perlu pembangunan sarana dan prasarana, diversifikasi bahan baku biodiesel, pengaturan kuota CPO agar tidak terjadi konflik dengan kuota pangan dan industri serta peningkatan produktivitas sawit,” katanya.
Mengenai subsidi biodiesel, Andi bahkan menyatakan ada tiga lapis subsidi karena harga solar juga mendapat subsidi Rp1000 perliter.
“Jadi mungkin bukan double subsidy lagi, tapi triple,” ujarnya.
Rekomendasi dan masukan?
Perbaikan paling ampuh, kata Yayan, justru yang paling tidak menarik perhatian, yaitu, intensifikasi kebun yang ada agar menghasilkan panen lebih banyak per hektar. Langkah ini, katanya, menyumbang 61% perolehan reformasi.
Hal lain, katanya, pemilik kendaraan pun ikut membayar biaya di balik kap mesin karena sebagian besar kendaraan diesel di jalanan Indonesia untuk bauran 20-30% biodiesel.
Kajian ini merekomendasikan, reformasi kebijakan biodiesel sekarang, karena bauran sudah melampaui titik aman. Selain itu juga harus melibatkan pekebun mandiri dalam rantai pasok dan biaya peremajaan kebun.
“Dana sawit harus digunakan untuk meningkatkan panen secara maksimal, bukan untuk pembukaan lahan,” kata Yayan.
Perlu peremajaan kebun tua dengan produktivitas rendah karena sawit dari lahan yang ada meringankan tekanan anggaran, harga pangan dan hutan.
Opsi lain, katanya, mengganti bahan baku sawit dengan minyak jelantah. Perhitungan konservatif Traction, Indonesia membuang 2,1 juta kiloliter minyak jelantah per tahun. Ini bisa memasok sekitar 10% bauran nasional.
Pabrik biodiesel dapat mengolah dengan tahapan perlakuan tambahan dan kelebihan dapat ke bahan bakar penerbangan dan pelayaran.
“Penggunaan bahan baku dari limbah akan menurunkan permintaan minyak sawit tanpa menyentuh hutan maupun pangan.”
Untuk itu, Rafika katakan, perlu evaluasi manfaat ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai trade-off, termasuk biaya impor bahan baku dan peluang ekspor CPO yang hilang.
Ke depan, pengembangan biodiesel memerlukan diversifikasi bahan baku melalui riset dan inovasi, serta perbaikan tata kelola dan penguatan sistem sertifikasi keberlanjutan.
Implementasi sertifikasi ISPO untuk biodiesel baru akan efektif pada 2027. Namun, tingkat adopsi ISPO di kalangan pekebun rakyat masih rendah hingga ada risiko manfaat program lebih banyak oleh perusahaan-perusahaan besar.
Selain itu, Rafika menyarankan, perlu arahkan hilirisasi tidak hanya pada biodiesel, juga pengembangan bioekonomi yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
Reformasi mekanisme fiskal juga menjadi agenda penting. Saat ini, insentif biodiesel terutama diberikan kepada badan usaha untuk menutup selisih HIP biodiesel dan solar.
“Sedang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh produsen sawit maupun konsumen akhir.”
Rafika sepakat pasokan bahan baku harus bebas dari deforestasi, penghitungan emisi secara menyeluruh di sepanjang rantai pasok, keberlanjutan fiskal BPDP harus terjaga. Juga, perlu bangun sistem measurement, reporting, and verification (MRV) secara transparan, akuntabel, dan kredibel.
*****
Kredit
Comments are closed.