Indonesia terus berupaya menyelaraskan potensi lautnya yang melimpah dengan kenyataan pahit di lapangan. Angka konsumsi ikan yang masih tertinggal jauh dari Jepang, ancaman perubahan iklim nyata, hingga jeratan kemiskinan para nelayan menjadi persoalan untuk yang menuntut perhatian. Rocky Pairunan, Manajer Limbah Plastik dan Laut World Resources Institute (WRI) Indonesia, mengatakan, rendahnya konsumsi ikan di Indonesia tak lepas dari akses terhadap sumber daya laut yang tidak merata. “Kita tidak bisa menolak kebenaran bahwa sebagian besar orang Indonesia tinggal di pegunungan,” ujar Rocky dalam dalam Konferensi International Young Environmental Scientists (YES), di Jakarta belum lama ini. Dia bilang, makanan biru adalah produk yang sangat mudah rusak (perishable). Di negara tropis yang panas, ikan segar bisa berubah menjadi limbah dalam hitungan jam jika tidak tertangani dengan benar. Di sinilah letak hambatan utamanya: investasi rantai dingin (cold chain) yang mahal. Setiap intervensi teknologi untuk menjaga kesegaran ikan akan tercermin pada harga jual. Akibatnya, protein laut yang berkualitas seringkali menjadi barang mewah bagi masyarakat di pedalaman. Roikhanatun Nafi’ah, CEO Crustea mengatakan, hal yang sering terlupakan adalah fakta bahwa 90% industri perikanan dan akuakultur Indonesia digerakkan oleh pemain skala kecil. Mereka adalah nelayan dengan kapal tradisional dan petambak udang dengan kolam tanah. Namun, merekalah yang paling rapuh. Mereka kerap terjepit di antara keterbatasan modal dan minimnya akses teknologi. Dalam konteks akuakultur, Nafi’ah menyoroti biaya operasional yang mencekik dan produktivitas yang rendah. “Tanpa oksigen yang stabil, ikan dan udang akan mati. Namun, banyak petambak kecil tidak memiliki akses listrik, apalagi teknologi aerasi yang efisien,” katanya. Crustea mencoba…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.