Pada peringatan 10 tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB 2286, negara-negara harus menjunjung tinggi dan memperkuat perlindungan terhadap perawatan medis dalam konflik bersenjata.
Sepuluh tahun lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2286 tentang perawatan kesehatan dalam konflik bersenjata. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan 10 tahun lalu. Hari ini, kita tidak menandai sebuah pencapaian, kita menandai sebuah kegagalan.
Karena kekerasan yang memengaruhi fasilitas medis, transportasi, dan personel terus berlanjut tanpa henti. Dampak buruk yang ingin dicegah oleh resolusi ini tidak berkurang. Justru terus berlanjut dan, dalam banyak konteks, semakin intensif.
Sebagai kepala Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Médecins Sans Frontières (MSF) bergabung dengan komunitas internasional lainnya dalam mengeluarkan seruan mendesak untuk bertindak.
Setiap hari di garis depan krisis paling dahsyat di dunia, tim kami menyaksikan konsekuensi bencana ketika kesucian layanan kesehatan dilanggar. Rumah sakit hancur lebur, ambulans mengalami keterlambatan dan hambatan, dokter, perawat, dan pasien terlalu sering terjebak dalam serangan yang mengakibatkan kematian dan cedera.
Pasien meninggal karena luka yang sebenarnya dapat diobati. Perempuan terkadang terpaksa melahirkan tanpa perawatan yang memadai. Seluruh komunitas kehilangan akses ke layanan penyelamatan jiwa.
Ketika layanan kesehatan tidak lagi aman, itu tanda peringatan paling jelas bahwa aturan dan norma yang dimaksudkan untuk membatasi dampak buruk perang sedang runtuh. Ketika rumah sakit dan mereka yang memberikan perawatan diserang, kita tidak hanya menghadapi krisis kemanusiaan, tapi juga darurat kemanusiaan.
Negara dan semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mematuhi aturan yang melindungi perawatan kesehatan. Kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional (IHL) untuk “menghormati dan memastikan penghormatan dalam segala keadaan.
Kewajiban mengharuskan negara tidak hanya untuk mematuhi aturan-aturan sendiri. Tapi juga untuk menggunakan semua pengaruh yang mungkin untuk memastikan negara-negara lain dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melakukan hal yang sama.
Rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB yang menyertai Resolusi 2286 tetap menjadi peta jalan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti bagi negara-negara. ICRC, WHO, dan MSF siap hadir di wilayah konflik, dengan keahlian medis dan kapasitas operasional untuk mendukung negara-negara dalam menerapkan langkah-langkah penting ini.
Kami juga mengingat Resolusi Majelis Kesehatan Dunia 65.20, yang diadopsi pada tahun 2012, yang memperkenalkan dokumentasi dan pelaporan sistematis tentang serangan terhadap layanan kesehatan oleh WHO. Memperkuat pelaporan yang konsisten dan transparan sangat penting untuk membangun basis bukti, memberikan informasi untuk pencegahan dan respons, serta mendukung akuntabilitas.
Untuk menegakkan dan memajukan tuntutan Resolusi 2286 bahwa semua pihak dalam konflik bersenjata sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. Ini untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap semua tenaga medis dan tenaga kemanusiaan yang secara eksklusif terlibat dalam tugas-tugas medis.
Semua pihak melindungi sarana transportasi dan peralatan mereka, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya. Hal ini juga untuk mencegah satu dekade lagi memburuknya norma dan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan yang memengaruhi perawatan kesehatan di lingkungan konflik. Untuk itu, kami menyerukan kepada semua negara untuk segera menerapkan langkah-langkah berikut:
-Menerjemahkan komitmen yang ada ke dalam tindakan konkret untuk mengimplementasikan Resolusi 2286 dan secara aktif mempromosikan upaya positif, termasuk hasil dari alur kerja inisiatif Hukum Humaniter Internasional Global tentang pencapaian perlindungan yang berarti bagi rumah sakit;
-Mengintegrasikan perlindungan layanan kesehatan ke dalam doktrin angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, aturan keterlibatan, dan panduan operasional untuk memberikan efek praktis pada kewajiban Hukum Humaniter Internasional;
-Meninjau, memberlakukan, dan memperkuat hukum domestik untuk melindungi layanan kesehatan dalam konflik bersenjata;
-Mengalokasikan sumber daya keuangan, teknis, dan operasional yang memadai untuk menerapkan langkah-langkah yang melindungi layanan kesehatan dan mendorong penghormatan terhadap penyediaannya;
-Menggunakan segala cara yang tersedia untuk memengaruhi pihak lain yang terlibat dalam konflik – termasuk pihak-pihak yang didukung negara dalam bentuk apa pun – agar mematuhi kewajiban mereka untuk melindungi layanan kesehatan;
-Melakukan investigasi yang cepat, transparan, dan tidak memihak terhadap serangan terhadap layanan kesehatan dan mendukung upaya untuk memastikan akuntabilitas sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku;
-Melaporkan secara teratur dan transparan mengenai pelaksanaan Resolusi 2286, termasuk kemajuan, tantangan, praktik baik, dan pelajaran yang dipetik untuk mendukung implementasinya secara penuh.
Sepuluh tahun lalu, komunitas internasional menegaskan kembali bahwa hukum perang harus dihormati dan bahwa yang terluka dan sakit, serta mereka yang merawatnya, harus dilindungi. Saat ini, fasilitas kesehatan terus rusak atau hancur. Petugas medis dan pasien masih terjebak dalam serangan yang mengakibatkan kematian dan cedera. Itu bukanlah kegagalan hukum. Itu adalah kegagalan kemauan politik.
Kami mendesak para pemimpin dunia untuk bertindak dan menunjukkan kepemimpinan politik yang dibutuhkan untuk mengakhiri kekerasan ini. Pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi korban perang.
Comments are closed.