Presiden Prabowo Subianto baru melakukan pergantian beberapa jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup berganti ke Mohammad Jumhur Hidayat. Berbagai organisasi masyarakat sipil meragukan penunjukan menteri baru ini antara lain karena meski dikenal sebagai aktivis buruh, Jumhur tidak memiliki rekam jejak kuat di isu lingkungan. Pidato pertamanya saat serah terima jabatan, 29 April lalu, penuh kontradiksi dan memicu kekhawatiran pegiat lingkungan. Pasalnya, dia menegaskan pembangunan dan industri harus tetap berjalan, termasuk industri ekstraktif. Dengan catatan, eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh melebihi batas. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini bahkan blak-blakan tidak akan memusuhi oligarki. Justru, katanya, harus rangkul oligarki dalam mengatasi permasalahan lingkungan. “Enggak seperti itulah [memusuhi oligarki]. Harusnya bersama oligarki memperbaiki bumi. Tidak ada vis-a-vis, lawan-lawan, enggak, kita sama-sama memperbaiki, kecuali yang sudah bandel banget,” katanya. Dia yakin presiden dan DPR secara politik mendukung KLH. Investasi dan angkatan kerja, katanya, tidak akan banyak terganggu proses perbaikan atau penyempurnaan kebijakan dalam upayanya memastikan rule of law berjalan baik. “Kita punya teman-teman yang pro kepada itu.” Hanif Faisol, Wamenko Pangan (kiri) dan Jumhur Hidayat, Menteri LH berfoto usai serah terima jabatan. Foto: Yulia Adiningsih/Mongabay Indonesia. Tuai kritik Imam Shofwan, Kepala Jaringan Komunitas di Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pesimis dan skeptis terhadap Jumhur. Pidato Menteri Lingkungan Hidup anyar yang mengatakan akan menyelamatkan bumi bersama oligarki membuatnya sulit membayangkan masa depan perlindungan lingkungan. Selama ini, justru oligarki aktor yang paling banyak menyumbang kerusakan, seperti deforestasi dan penambangan di pulau-pulau kecil yang mengancam lingkungan dan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.