Sebagai salah satu sentra penghasil tuna di Indonesia, Maluku Utara (Malut) masih menghadapi berbagai persoalan. Dari sulitnya mengakses BBM bersubsidi, hingga penempatan rumpon yang mengganggu dan menyulitkan para nelayan kecil. Pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) tuna Malut ke-XIV awal Agustus mengungkap hal itu. Selain berbagai persoalan, agenda yang mempertemukan para stakeholder perikanan itu juga hasilkan sejumlah rekomendasi, terutama perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi dan tata kelola penempatan rumpon. Supriyanto Ali, nelayan tuna Desa Sangowo, Pulau Morotai, meminta pemerintah segera mencari solusiterkait persoalan rumpon dan BBM bersubsidi. Pasalnya, keputusan pemerintah mengurangi kuota BBM bersubsidi berimbas langsung pada aktivitas para nelayan. “Kuota BBM bersubsidi kami berkurang pada 2026. Padahal bagi nelayan tuna skala kecil, BBM sangat menentukan kelangsungan operasional. Kami berharap forum ini dapat menghasilkan solusi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” katanya dalam pertemuan itu. Salman Adam, nelayan tuna dan Ketua Koperasi Nelayan Sigaro Malaha, Ternate juga mengatakan, pengurangan kuota BBM kontras dengan kebutuhan nelayan saat ini. Pasalnya, saat jarak melaut makin jauh, nelayan justru kian sulit mendapat BBM. Dia ceritakan, pada 2015, dengan menggunakan perahu bermesin 15 PK, dia hanya perlu 25-50 liter BBM untuk memancing tuna di perairan sekitar Ternate yang berjarak 2-3 mil. Kini, dengan BBM 100 liter, terkadang tak cukup untuk operasional pergi-pulang karena jarak makin jauh. “Menangkap tuna tongkol dan cakalang saat ini bisa 30-40 mil laut dari Ternate. Jadi, semakin jauh dari sebelumnya,” katanya. Menurut dia, banyak nelayan anggota operasi juga keluhkan hal sama. Di Ternate, harga BBM bersubsidi jenis pertalite Rp10.00 per…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.