Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat koordinasi bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia pada 7-8 Februari 2026 di Malang, Jawa Timur.
Agenda ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi setelah Rapat Pleno PBNU yang memulihkan kepengurusan hasil Muktamar Ke-34 NU di Lampung.
Rais Syuriyah PBNU Prof M Nuh mengatakan, rencana rapat koordinasi tersebut telah disampaikan kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf serta Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
“Tanggal 7 Februari akan ada rapat koordinasi dengan PW-PW se-Indonesia. Informasi ini juga kami sampaikan kemarin, baik kepada Gus Yahya selaku Ketua Umum maupun kepada Pak Waketum Amin Said Husni,” ujar Prof Nuh di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (29/1/2026). .
Ia menjelaskan, Rapat Koordinasi PWNU se-Indonesia itu akan diselenggarakan di Malang dan dirangkai dengan peringatan 100 Tahun Masehi NU yang digelar oleh PWNU Jawa Timur pada 8 Februari 2026.
“Sekaligus juga dilanjutkan dengan acara 100 Tahun Masehi NU yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur. Karena itu, kami mengundang panjenengan semua, baik para pengurus wilayah maupun keluarga besar PBNU, untuk rawuh di Malang tanggal 7 Februari,” katanya.
Menurut Prof Nuh, keputusan Rapat Pleno PBNU yang telah diambil sebelumnya membuat tidak ada lagi keraguan terkait legalitas organisasi dalam menjalankan agenda-agenda besar NU ke depan.
“Semuanya sekarang sudah tidak ada ambiguitas tentang legalitas. Itu yang kemarin menjadi pikiran. Kalau ada acara besar tapi legalitasnya masih dipertanyakan, tentu tidak bagus,” tegasnya.
Ia menyebut, percepatan pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno dilakukan agar seluruh kegiatan NU ke depan dapat berjalan dengan tenang dan tertib.
“Oleh karena itu, beliau mengambil kebijakan agar hal-hal ini dipercepat. Supaya kegiatan-kegiatan berikutnya bisa sama-sama enak dan nyaman,” lanjutnya.
Prof Nuh menambahkan, setelah Rapat Pleno, aktivitas PBNU kembali berjalan normal sesuai dengan Surat Keputusan Pergantian Antarwaktu (PAW) tahun 2024.
“Bahasanya beliau, kita mulai lagi beraktivitas di PBNU ini dengan normal kembali, sesuai dengan SK PAW tahun 2024. Sekjen kembali kepada Bapak Saifullah Yusuf,” ujarnya.
Selain itu, struktur kepengurusan lainnya juga dikembalikan seperti semula.
“Kiai Zulfa kembali sebagai Wakil Ketua Umum bidang keagamaan, Prof Nizar sebagai Wakil Ketua Umum. Sekretaris, bendahara dan unsur lainnya juga kembali seperti sebelumnya. Semuanya dijalankan dengan senang hati, tanpa ganjaran apa pun,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut diambil demi kemaslahatan, kebersamaan dan keutuhan Nahdlatul Ulama.
“Kita ingin sekali lagi demi kemaslahatan, demi kebersamaan, demi keutuhan Nahdlatul Ulama. Tugas-tugas ke depan masih jauh lebih besar,” katanya.
Nuh menyatakan bahwa polemik internal yang sempat terjadi kini telah diakhiri melalui mekanisme organisasi.
“Alhamdulillah, hari ini polemik, perbedaan pandangan, dan seterusnya, dengan rapat pleno ini kita nyatakan selesai,” ujarnya.
Ia berharap Rapat Koordinasi PWNU se-Indonesia dapat menjadi momentum membuka lembaran baru bagi NU ke depan.
“Mari kita bersama-sama membuka lembaran baru ini, agar keberkahan terus bertambah dan Nahdlatul Ulama melangkah ke depan dengan lebih kuat,” pungkasnya.
Sebelumnya, PBNU menyepakati sejumlah keputusan penting. Salah satunya adalah meninjau kembali hasil Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 dan memulihkan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.
Rapat pleno juga menerima pengembalian mandat KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU serta memulihkan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung yang telah diperbarui melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Selain itu, PBNU memutuskan meninjau kembali sejumlah surat keputusan organisasi yang diterbitkan tanpa kelengkapan tanda tangan struktural serta melakukan perbaikan tata kelola organisasi, termasuk administrasi dan keuangan, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Comments are closed.