Saban Tahun Berangkatkan Ratusan Ribu Jemaah, Mengapa Produk Haji Indonesia Malah Dipasok Thailand dan China?

8 Agustus 2026 14.00 WIB • 2 menit

Penyelenggaraan ibadah haji saban tahun selalu identik dengan pemenuhan kewajiban spiritual dan peningkatan kualitas pelayanan jemaah.

Dengan kuota rutin berkisar 220.000 jemaah Indonesia per tahun, perputaran uang yang mengalir di dalam ekosistem ini menyentuh angka yang sangat fantastis. Sayangnya, potensi ekonomi raksasa tersebut sejauh ini belum dimaksimalkan secara terstruktur untuk mendatangkan manfaat kembali ke tanah air.

Kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar nilai tambah ekonomi haji justru dinikmati oleh negara-negara non-Muslim seperti China dan Thailand. Kedua negara tersebut bertindak sebagai pemasok utama berbagai kebutuhan fisik jemaah, mulai dari perbekalan konsumsi, perlengkapan kain, hingga suvenir ibadah.

Fenomena kebocoran ekonomi (leakage) ini menyebabkan triliunan rupiah dana yang dikeluarkan jemaah asal Indonesia menguap begitu saja di luar negeri tanpa memberikan dampak signifikan bagi pelaku industri dan UMKM dalam negeri.

“Ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan ekosistem haji guna meningkatkan layanan sekaligus memanfaatkan potensi ekonominya agar tidak ‘hangus’ di luar negeri,” kata Ketua Tim Peneliti Riset Haji BRIN Abdul Jamil.

Anatomi Kebocoran Ekonomi dan Inefisiensi Transportasi

Pemetaan riset yang digagas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) membedah rantai kebocoran dana haji dari hulu ke hilir. Selain masalah pasokan produk olahan pangan dan kebutuhan harian, sektor transportasi udara menjadi salah satu titik yang menyumbang inefisiensi biaya cukup besar.

Penerbangan haji kerap dihadapkan pada masalah klasik loss-benefit berupa fenomena pesawat yang terbang tanpa penumpang pada rute pemulangan atau pemberangkatan awal. Penerbangan returning empty ini menguras efisiensi anggaran yang seharusnya dapat ditekan.

Di samping itu, sektor layanan kesehatan seperti pelaksanaan tes kesehatan, pengadaan vaksinasi, hingga ketersediaan pasokan obat-obatan jemaah menyimpan nilai bisnis besar yang perlu ditata ketat tata kelolanya.

Pembangunan Kampung Haji Indonesia seluas 80 hektare di Mekkah yang ditargetkan rampung pada 2029 menjadi strategi untuk mengunci rantai pasok produk lokal secara mandiri di Arab Saudi.

“Kita harus menghitung berapa persen kebocoran ekonomi kita di mana produk haji justru dipasok oleh negara non-muslim seperti China atau Thailand, padahal Indonesia punya potensi menyuplai kebutuhan tersebut,” kata Kepala Pusat Riset Hukum BRIN Nawawi.

Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat (evidence-based policy), BRIN menggelar Program Riset Indonesia Strategis (PRIS) yang berlangsung selama dua tahun. Penelitian skala nasional ini melibatkan 1,120 jemaah haji tahun 2026 yang tersebar di 14 embarkasi di seluruh Indonesia.

Riset ini menggabungkan pendekatan survei lapangan dan wawancara mendalam bersama eksportir, asosiasi KBIHU, penyedia jasa logistik, hingga pelaku UMKM lokal. Kerangka riset terdiri dari empat dimensi utama, yakni pelayanan inti ibadah, industri pendukung, manajemen pengelolaan keuangan haji oleh BPKH, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Data hasil analisis riset ini akan diproyeksikan sebagai pijakan utama bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam merumuskan regulasi yang mampu mengamankan nilai tambah ekonomi haji bagi kesejahteraan nasional.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News