Jakarta, Arina.id –Senat Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi Todd Blanche, mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, sebagai Jaksa Agung AS pada Sabtu (8/8/2026) waktu setempat.
Blanche sebelumnya telah menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Jaksa Agung AS. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, dia merupakan pengacara pribadi Trump dan mendampingi sang presiden dalam sejumlah perkara pidana.
Senat AS yang saat ini dikuasai tipis oleh Partai Republik mengesahkan pencalonan Blanche dengan perolehan suara 50-49. Dua senator Republik, Susan Collins dan Lisa Murkowski, bergabung dengan anggota Partai Demokrat untuk menolak pencalonan tersebut.
Hasil pemungutan suara itu menunjukkan tingginya sensitivitas politik di balik penunjukan Blanche sebagai kepala Departemen Kehakiman AS.
Mengutip AFP, Blanche mengatakan dirinya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan Trump untuk memimpin Departemen Kehakiman.
“Saya sangat berterima kasih kepada Senat karena tetap bekerja hingga larut untuk menyelesaikan proses ini. Kepada para pelayan publik yang berdedikasi di Departemen Kehakiman, terima kasih atas kerja Anda setiap hari untuk menegakkan hukum dan menjaga negara kita tetap aman,” tulis Blanche melalui akun X.
Trump sebelumnya menyebut Blanche sebagai sosok “bintang”. Di bawah kepemimpinan Trump, sejumlah lembaga pemerintah AS yang secara formal memiliki independensi menghadapi perubahan dalam hubungan dengan Gedung Putih.
Penunjukan Blanche sejak awal mendapat penolakan dari kubu Demokrat. Mereka menilai Trump berupaya menjadikan Departemen Kehakiman sebagai instrumen politik.
“Jaksa agung seharusnya menjadi pengacara bagi rakyat,” kata Senator Dick Durbin, anggota Demokrat senior di Komite Kehakiman Senat, Selasa.
“Blanche terus bertindak sebagai pengacara pribadi presiden, memperlakukan Departemen Kehakiman seperti firma hukum yang hanya melayani satu klien—presiden,” lanjutnya.
Sempat Terancam Gagal Disahkan
Sebelum pemungutan suara, muncul keraguan apakah Gedung Putih mampu meyakinkan sejumlah senator Republik yang masih menentang pencalonan Blanche. Tanpa dukungan mereka, proses pengesahan akan sulit dilakukan mengingat tipisnya keunggulan Partai Republik di Senat.
Salah satu persoalan utama berkaitan dengan rencana pembentukan dana senilai 1,8 miliar dolar AS yang disebut Trump ditujukan bagi korban penuntutan yang dipolitisasi.
Dana tersebut berpotensi mencakup para perusuh yang menyerbu Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Aksi tersebut merupakan upaya menggagalkan pengesahan Joe Biden sebagai presiden setelah memenangkan pemilu 2020 atas Trump.
Persoalan lainnya adalah proposal yang memberikan kekebalan kepada Trump dari pemeriksaan pajak.
Blanche kemudian meredakan penolakan dari internal Partai Republik melalui perintah tertulis pada akhir pekan. Dalam perintah tersebut, dia membatalkan apa yang disebut sebagai “dana anti-persenjataan politik”.
Blanche juga menyatakan kesepakatan mengenai kekebalan pemeriksaan pajak yang melibatkan Trump, dua putra tertuanya, dan Trump Organization hanya berlaku secara retroaktif untuk tahun-tahun pajak sebelumnya, bukan untuk pelaporan pajak pada masa mendatang.
Dikaitkan dengan Kampanye “Pembalasan” Trump
Blanche telah menjabat sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung sejak Trump memecat Pam Bondi, tokoh yang juga dikenal sebagai loyalis politiknya, pada April 2026.
Sejak saat itu, Blanche menjadi salah satu figur yang dikaitkan dengan apa yang disebut Partai Demokrat sebagai kampanye “pembalasan” Trump terhadap lawan-lawan politiknya.
Blanche juga mendapat kritik dari para korban Jeffrey Epstein terkait penanganan publikasi berkas penyelidikan mengenai terpidana pelaku kejahatan seksual tersebut. Epstein diketahui pernah memiliki hubungan dekat dengan Trump.
Sebelum bergabung dengan Departemen Kehakiman, Blanche menjadi pengacara Trump dalam persidangan di New York terkait dugaan pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa Stormy Daniels.
Dia juga menjadi bagian dari tim pembela hukum Trump dalam dua perkara federal yang diajukan oleh penasihat khusus Jack Smith.
Perkara pertama berkaitan dengan tuduhan Trump menangani dokumen rahasia secara tidak semestinya setelah meninggalkan Gedung Putih. Perkara kedua menyangkut tuduhan upaya membatalkan hasil pemilihan presiden 2020.
Kedua perkara tersebut dihentikan setelah Trump memenangkan pemilu presiden AS 2024.
Comments are closed.