● MBG akan beroperasi lagi Senin 13 Juli 2025 mendatang.
● Pemerintah berjanji akan memperbaiki seluruh sistem MBG.
Browse Posts● Perbaikan sistem MBG harus dilakukan mengingat banyak ancaman lain yang membebani APBN termasuk subsidi BBM.
Setelah dihentikan sementara kurang lebih sebulan terakhir, program Makan Bergizi Gratis akan kembali berjalan per Senin 13 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.
Kita mungkin realisasi janji pembenahan program ini dari pemerintah. Sebab, selain tata kelola, pelaksanaan program ini sudah terjerat kasus dugaan korupsi. Apalagi, anggaran jumbo senilai ratusan triliun rupiah tersebut juga membebani keuangan negara.
Sesungguhnya masih banyak ruang pembenahan yang bisa dilakukan. Ada metode pengadaan yang dapat diterapkan dan mampu menyelamatkan puluhan triliun rupiah tanpa mengorbankan kualitas gizi.
Salah satu alternatif solusinya adalah metode lelang kombinatorial untuk memilih calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Read more: Darurat krisis: Pemerintah perlu dan bisa memangkas anggaran MBG hingga Rp200 triliun
Sistem lelang yang baik memberikan kepastian dan efisiensi semua pihak
Salah satu akar masalah MBG selama ini adalah perencanaan yang amburadul dan minim sentuhan bukti akademis, misalnya terkait alternatif terbaik dalam operasional. Padahal, Indonesia memiliki banyak ahli manajemen rantai pasok dan pakar ilmu pengambilan keputusan.
Yang terjadi pada MBG bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Sistem ini sejak awal dibajak oleh pemburu rente.
Indonesia tidak perlu meraba-raba mencari solusi. Kita bisa menengok studi kasus Cili, yang memiliki program serupa bernama Programa de Alimentación Escolar (PAE). Diinisiasi sejak 1964, program ini menjadi salah satu program makan sekolah tertua dan tersukses di Amerika Latin.
Layaknya MBG, Cili menjadikan sekolah sebagai titik distribusi dan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia makanan bergizi. Untuk mengatasi kerumitan logistik, Cili menerapkan model pengadaan lelang kombinatorial sejak tahun 1999.
Sistem ini berbeda dengan sistem konvensional, yakni pemerintah mematok harga makanan secara kaku, misalnya Rp15 ribu per porsi. Sistem sekarang tidak mengindahkan jumlah porsi dan wilayah yang bisa dipegang mitra.
Read more: Darurat krisis: Pemerintah perlu dan bisa memangkas anggaran MBG hingga Rp200 triliun
Sementara dalam lelang kombinatorial, calon mitra bersaing memberikan tawaran harga terbaik secara tertutup dalam satu putaran. Sementara menu dan spesifikasi gizi sudah ditentukan pemerintah. Keunikannya, sistem ini membolehkan mitra mengajukan penawaran harga untuk sebuah “paket” yang berisi kombinasi beberapa wilayah sekaligus.
Sistem lelang kombinatorial di Cili efektif menekan biaya pengadaan melalui sinergi skala ekonomi dan kepadatan wilayah. Mari kita bayangkan ilustrasi implementasinya, misalnya di wilayah Jawa Barat.
Sebagai contoh, seorang mitra secara proaktif menawarkan diri untuk melayani lima kecamatan berdekatan (Coblong, Cidadap, Sumur Bandung, Bandung Wetan, dan Cibeunying Kaler). Karena lokasinya berdekatan dan volumenya besar (misalnya 15 ribu porsi), biaya operasional bisa lebih ditekan sehingga mitra harus menawarkan diskon kepada negara. Mereka bisa mengajukan harga turun menjadi Rp13.800 per porsi untuk seluruh area dalam paket tersebut.
Diskon ini sangat masuk akal. Mitra bisa menghemat biaya operasional melalui pemusatan dapur, rute distribusi searah, dan belanja bahan baku partai besar atau grosir langsung ke petani.
Pada akhirnya, sistem matematika akan memilih kombinasi penawaran calon mitra yang memberi total biaya paling murah bagi negara. Jika tawaran Rp13.800 ini terbukti paling efisien, mitra tersebut berhak memenangkan tender dan diumumkan ke publik.
Dengan kompetisi berbasis data riil ini, pemerintah tidak perlu memborong dengan harga standar yang kaku. Pemerintah bisa membedakan efisiensi operasional nyata dari sekadar manipulasi harga.
Hemat puluhan triliun, melindungi UMKM, dan menutup celah korupsi
Meski mendorong efisiensi skala besar, sistem lelang ini tetap menjaga keadilan sosial. Untuk mencegah monopoli industri besar, pemerintah bisa menetapkan batas maksimal wilayah yang boleh dimenangkan oleh satu mitra.
Sebuah mitra, misalnya, tidak boleh memegang lebih dari tujuh unit wilayah. Sisa kuota wilayah operasional kemudian didistribusikan kepada pelaku UMKM dan koperasi lokal di daerah masing-masing.
Penerapan pengadaan berbasis sains terbukti menghemat kas negara hingga 8% di Cili. Jika efisiensi 8% ini diterapkan pada anggaran MBG kita yang mencapai Rp335 triliun, maka penghematannya bisa mencapai Rp26 triliun. Sebuah jumlah yang bisa direalokasi untuk menaikkan gaji guru honorer atau membangun jembatan bagi anak-anak di daerah terpencil.
Sistem semacam ini pun sangat ampuh menutup celah korupsi dan praktik “bagi-bagi jatah” proyek. Alasannya sangat sederhana, penentuan pemenang tender tidak lagi bergantung pada lobi-lobi di ruang tertutup atau kedekatan politik dengan pejabat, melainkan dihitung murni secara matematis dengan komputer yang transparan.
Read more: MBG jadi program predatoris: Korbankan guru honorer dan siswa penyintas bencana
Dengan mekanisme kompetisi berbasis data yang terbuka dan bisa dikawal oleh siapa saja ini, para pemburu rente kehilangan “ruang gelap” untuk membajak program demi keuntungan pribadi.
Jika sistem tata kelola ini segera dibenahi, tidakkah program ini akan benar-benar menjelma menjadi investasi peradaban yang transparan, dan bukan sekadar beban fiskal?
Beban anggaran dan ketimpangan distribusi
Program MBG sebenarnya tidak bisa dikatakan buruk. Secara spesifik, MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi bagi kelompok rentan guna menurunkan angka stunting nasional.
Sayangnya, pelaksanaan MBG saat ini menyedot dana fantastis sekitar Rp1 triliun per hari, yang turut berkontribusi pada memburuknya perekonomian nasional.
Besarnya anggaran ini juga belum dibarengi keadilan distribusi. Data menunjukkan 62,9% manfaat program ini justru dinikmati masyarakat kelas atas, sementara kelompok termiskin hanya menerima 1,1%.
Secara geografis, 58,9% program terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal krisis gizi buruk lebih parah di kawasan Timur Indonesia. Di sekolahpun, guru yang seharusnya fokus mendidik malah terbebani tugas membagikan dan membersihkan sisa makanan siswa.
Besar harapan kita agar pemerintah memperbaiki penyaluran program ini. Setidaknya, manuver politik Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang memangkas alokasi APBN MBG tahun 2027 mendatang menjadi Rp174 triliun perlu diapresiasi.
Namun penghematan di tahun ini juga perlu dilakukan mengingat potensi pembengkakan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak dunia terus menghantui.
Comments are closed.