● Kebijakan kontroversial membuktikan lingkaran penasihat presiden saat ini minim kepakaran.
● Penasihat yang homogen rawan terjebak dalam bias pemikiran kelompok dan pragmatisme politik.
Browse Posts● Presiden membutuhkan tim penasihat independen yang berani mengoreksi demi mencegah kegagalan kebijakan.
Negara tampak kian kehilangan kompas. Publik dapat merasakannya dari pelemahan ekonomi, ketidakpastian pasar, kebijakan yang membingungkan, serta pemadaman listrik yang belakangan terjadi.
Publik acap kali menyoroti presiden sebagai aktor utama di balik berbagai persoalan yang melanda Indonesia. Namun, kita juga patut bertanya: siapa yang sesungguhnya berada di balik proses pengambilan keputusan—terutama di lingkaran presiden?
Mereka yang mengelilingi presiden sangat menentukan apa yang dipikirkan presiden. Begitu pun bagaimana cara presiden berpikir melalui berbagai masukan, nasihat, serta berbagai pandangan yang memengaruhi pengambilan keputusan.
Orang-orang inilah yang disebut sebagai brain trust—sekelompok orang yang menjadi penasihat (baik secara formal dan informal), teman diskusi dan bertukar pandangan yang berperan krusial sebagai sumber pengetahuan bagi presiden dalam kesehariannya menjalankan tugas.
Read more: Strategi agar ilmuwan tidak mudah frustrasi ketika terlibat dalam proses kebijakan publik
Mereka berfungsi menyediakan opsi kebijakan dan penyeimbang sudut pandang dalam sebuah isu publik. Keberadaan brain trust membantu pemimpin negara mengurangi blind spot (titik buta suatu kebijakan), menyediakan analisis dan prediksi yang hampir tidak terpikirkan oleh banyak pihak, hingga menguji validitas argumen dan asumsi yang dipegang oleh kepala negara.
Kenyataannya, pemimpin hebat hampir selalu dikelilingi penasihat yang hebat.
Mengatasi masalah dengan ‘brain trust’ yang tepat
Pelajaran dari beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) menunjukkan bagaimana presiden dapat membuat kebijakan yang tepat di tengah keadaan genting.
Presiden Franklin D. Roosevelt, misalnya, berhasil menghadapi krisis depresi besar (the great depression) dengan dukungan brain trust yang mumpuni.
Read more: Kuatnya budaya ‘yes-man’ di sekitar Prabowo, kualitas kebijakan publik dipertaruhkan
Ia mengumpulkan para ekonom, ahli hukum, pakar administrasi publik dan ilmuwan politik dalam lingkaran terdekatnya.
Berkat dukungan dan kompetensi tim tersebut, kepemimpinannya sukses menghasilkan kebijakan New Deal, untuk mereformasi keuangan, regulasi, serta pembangunan infrastruktur selama 1933-1939.
Hasilnya, AS selamat dari krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern.
Begitu pun di Chili pada era 1970-an ketika krisis ekonomi hebat melanda karena hiperinflasi yang mencapai 600%.
Pemerintahnya pun memanfaatkan sekelompok brain trust yang berisi ekonom muda dalam menghasilkan kebijakan yang menekan inflasi secara drastis dan memicu pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan “El Ladrillo”.
Pendapatan per kapita negara pun meningkat karena stabilitas perekonomian dalam jangka panjang—turut dikenal dengan “The Miracle of Chile”.
Bagaimana dengan Indonesia?
Lingkaran brain trust presiden saat ini secara formal terdiri dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Dewan Penasihat Presiden.
Wantimpres misalnya, saat ini diisi oleh eks tentara dan politikus senior, purnawirawan, dan pengusaha. Masih sedikit representasi pakar baik dari kebijakan publik, politik dan pemerintahan, tata negara, administrasi publik, serta otonomi daerah maupun desentralisasi.
Padahal, keberagaman keahlian sangatlah penting untuk memastikan keputusan pemerintah berbasiskan macam-macam bukti yang sahih.
Selain itu, banyaknya figur purnawirawan militer/kepolisian dan birokrat era terdahulu berpotensi membawa gaya kepemimpinan dan pendekatan manajemen krisis gaya lama.
Mereka bisa memiliki keterbatasan dalam memahami dinamika politik modern, seperti politik digital, gerakan sosial berbasis siber, serta tuntutan transparansi publik mutakhir.
Read more: Bagaimana kebenaran ilmiah bisa saja berubah
Sementara anggota yang berlatar belakang politikus partai atau mantan pejabat eksekutif cenderung memiliki konflik kepentingan sehingga nasihat mereka berisiko bias atau kurang objektif.
Meskipun beberapa anggota memiliki gelar sarjana hukum, tetapi mereka bukanlah pakar atau praktisi hukum tata negara murni—seperti mantan hakim Mahkamah Konstitusi atau ahli hukum legislasi.
Konsekuensinya, Wantimpres akan kesulitan memberikan penilaian dini (early warning) yang presisi mengenai dampak konstitusional dari suatu kebijakan, potensi terjadinya tumpang tindih regulasi, atau risiko gugatan hukum terhadap Peraturan Pemerintah/Undang-Undang yang sedang dirancang oleh Presiden.
Hal ini juga tampak dari beberapa kebijakan yang tidak dirancang dengan baik, menuai kontroversi publik, yang akhirnya dibatalkan tak lama setelah berlaku.
Orang terdekat minim kepakaran
Di luar lembaga resmi seperti Wantimpres, terdapat juga mereka yang dekat dengan presiden sebelum pemilu 2024. Mereka, yang kini menempati jabatan strategis di Istana, memiliki lebih banyak akses menemui presiden dan mendampingi kepala negara di berbagai acara maupun kunjungan luar negeri.
Sayangnya, orang-orang ini tidak berlatar belakang ilmuwan, peneliti, ataupun atau guru besar (profesor) aktif dari universitas. Minimnya basis kepakaran membuat rekomendasi kebijakan yang menjadi absen dari ketajaman akademis (academic rigour) dan berisiko kurang memiliki landasan teoretis kuat, metodologi riset ketat, serta analisis data empiris objektif.
Selain itu, pertimbangan yang diberikan sering kali lebih bersifat pragmatis ataupun populis (seakan berpihak pada rakyat) ketimbang berbasis sains (evidence-based policy).
Pandangan seragam yang rawan bias
Keberadaan brain trust yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kepakaran anggotanya, tetapi juga oleh keberagaman perspektif yang mereka bawa.
Lingkaran presiden yang terlalu homogen, sangat loyal, atau enggan mengkritik pemimpin berisiko terjebak dalam groupthink—situasi ketika keinginan menjaga kesepakatan lebih diutamakan daripada menguji kualitas keputusan.
Read more: Pentingnya komunitas analis kebijakan: kekuatan penyeimbang koalisi gemuk Prabowo-Gibran
Kondisi ini sering diperparah oleh confirmation bias, yakni kecenderungan hanya menerima informasi yang menguatkan keyakinan yang sudah ada dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Akibatnya, kegagalan kebijakan lebih berisiko terjadi karena berbagai potensi tantangan dan alternatif keputusannya tidak dibahas secara memadai.
Karena itu, seorang presiden tidak hanya membutuhkan penasihat yang loyal. Mereka seharusnya memiliki keberanian untuk mengatakan, “kebijakan ini keliru,” dalam proses perumusan kebijakan untuk mencegah risiko meluas apabila berlaku.
Sejarah menunjukkan bahwa krisis besar tidak pernah diatasi oleh seorang pemimpin seorang diri. Keberhasilan presiden tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinannya, tetapi juga oleh kemampuan menghimpun para ahli yang berani menguji gagasan, menawarkan alternatif, dan mengoreksi keputusan.
Di tengah tantangan ekonomi dan tata kelola yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan lebih dari sekadar kepemimpinan yang kuat. Presiden membutuhkan brain trust yang kompeten, beragam, dan independen.
Pada akhirnya, kualitas lembaga kepresidenan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang-orang yang mengelilingi dan berani menyampaikan kebenaran kepada pemimpinnya.
Comments are closed.