Jakarta, NU Online
Pemerintah Spanyol mengumumkan secara resmi menarik secara permanen duta besarnya dari Israel, Ana Salomon, menyusul meningkatnya kekhawatiran atas perluasan konflik di Timur Tengah.
Keputusan tersebut dipublikasikan pada Selasa (10/3/2026) di buletin resmi Spanyol setelah disetujui oleh Dewan Menteri atas usulan Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares.
Ana Salomon telah menjabat sebagai duta besar Spanyol untuk Israel sejak Juli 2021 tetapi dipanggil kembali untuk konsultasi pada September 2025 di tengah perselisihan diplomatik.
Reuters melaporkan, Ana Salomon pernah dipanggil kembali ke Spanyol pada September 2025 terkait langkah-langkah Spanyol yang melarang pesawat dan kapal membawa senjata ke Israel dari pelabuhan atau wilayah udaranya karena Israel masih menyerang Gaza. Hal itu kemudian dikecam oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, sebagai tindakan anti-Semit.
Sementara itu, Kedutaan Besar Spanyol di Tel Aviv akan dipimpin oleh seorang kuasa usaha.
“Kementerian luar negeri mengonfirmasi penarikan duta besar untuk Tel Aviv, yang dipanggil kembali untuk konsultasi ‘tanpa batas waktu’, sehingga kedutaan Spanyol di Tel Aviv berada di bawah kepemimpinan seorang kuasa usaha, pada tingkat yang sama dengan kedutaan Israel di Madrid,” kata sumber tersebut dalam Middle East Eye, dikutip Kamis (12/3/2026).
Saat ini, Spanyol dan Israel tidak memiliki duta besar, karena duta besar Israel sebelumnya juga telah meninggalkan jabatannya pada 2024.
Terpisah, keretakan diplomatik antara Spanyol dan Israel telah meningkat sejak Israel mulai melancarkan genosida di Gaza pada Oktober 2023. Spanyol merupakan salah satu dari sedikit pemerintah Eropa yang secara konsisten mengutuk perilaku Israel dalam genosida di Gaza.
Spanyol juga mengakui negara Palestina pada Mei 2024 yang mendorong Israel untuk menarik duta besarnya dari Madrid. Lalu pada 2025, Spanyol melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk menggunakan pelabuhan atau wilayah udara Spanyol.
Keretakan tersebut semakin meningkat ketika Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menolak bergabung dengan Board of Peace (BoP/Dewan Perdamaian) Presiden AS Donald Trump untuk mengelola Gaza pada Januari 2026. Sanchez menyebut BoP sebagai pelanggaran hukum internasional dan menolak pengecualian Otoritas Palestina di dalamnya.
Kemudian ketegangan kembali meningkat beberapa pekan terakhir saat terjadi perang AS-Israel terhadap Iran. Sanchez mengkritik keras kampanye militer tersebut sebagai ilegal. Ia bahkan menolak mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer di Spanyol selatan jika digunakan untuk menyerang Iran.
Keputusan itu lantas memicu perselisihan publik dengan Trump. Trump menuduh Spanyol tidak ramah dan mengancam akan memutuskan perdagangan dengan negara itu setelah Madrid menolak akses Washington ke pangkalan-pangkalan tersebut.
Menanggapi ancaman Trump, dalam pidato yang disiarkan televisi awal bulan Maret, Sanchez membela posisi Spanyol.
“Satu tindakan ilegal tidak dapat dibalas dengan tindakan ilegal lainnya, karena begitulah awal mula bencana besar umat manusia,” kata Sanchez, Rabu (4/3/2026).
“Seringkali, perang besar meletus akibat serangkaian peristiwa yang lepas kendali, disebabkan oleh kesalahan perhitungan, kegagalan teknis, atau keadaan yang tidak terduga,” tambahnya
Sanchez mengimbau agar Spanyol belajar dari sejarah dan tidak bermain-main dengan nasib jutaan orang.
“Spanyol mendukung prinsip-prinsip pendirian Uni Eropa. Spanyol mendukung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Spanyol mendukung hukum internasional dan oleh karena itu mendukung perdamaian dan hidup berdampingan secara damai antarnegara,” pungkasnya.
Comments are closed.