Jakarta, NU Online
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Sudaryono menekankan bahwa BGN akan dikelola secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan program strategis nasional tersebut.
“Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance (tanpa toleransi) untuk praktik-praktik korupsi dan copet-copetan,” kata Sudaryono usai dilantik sebagai kepala BGN di Istana Negara di Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Sebagai langkah awal, Sudaryono menyatakan akan membenahi tata kelola internal BGN agar seluruh proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program berlangsung secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai transparansi mutlak diperlukan karena anggaran MBG berasal dari uang rakyat dan harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus tepat sasaran untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia sebagai penerima manfaat program.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya (rekaman atau arsip). Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang,” ujarnya.
Sudaryono juga memastikan penyelesaian setiap persoalan di lingkungan BGN akan mengacu pada mekanisme kelembagaan yang berlaku. Ia menolak adanya penyelesaian masalah melalui jalur informal ataupun kedekatan pribadi.
Menurutnya, seluruh proses tindak lanjut maupun pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang, yang gelap, di private room, restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang,” kata Sudaryono.
Selain memperkuat tata kelola, Sudaryono mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Program MBG. Ia menyatakan BGN membuka diri terhadap kritik, saran, maupun laporan apabila ditemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Masukan tersebut, menurutnya, akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan.
“Kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua. Ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Comments are closed.