Jakarta, Arina.id—Survei Nasional yang dirilis Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka masih tergolong tinggi, meski sejumlah catatan terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi perhatian.
Dalam survei yang dilakukan pada 2–8 Maret 2026 terhadap 1.220 responden, tingkat kepercayaan publik tercatat mencapai 75,1 persen. Sementara itu, kepuasan personal terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 74,9 persen, dan kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum sebesar 74,1 persen.
Peneliti Utama Poltracking, Masduri Amrawi menyebut capaian ini cukup kuat di tengah berbagai tekanan global, termasuk dinamika geopolitik yang berpotensi menurunkan ekspektasi publik.
“Temuan ini menarik karena di tengah situasi global yang tidak menentu, tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah masih relatif tinggi,” ujarnya dalam paparan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Program Prioritas Prabowo–Gibran secara daring, Senin (13/4).
Salah satu faktor utama yang mendorong kepuasan publik adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 23 persen responden menyebut program ini sebagai alasan utama kepuasan terhadap pemerintah. Bahkan, dalam daftar program paling bermanfaat, MBG menempati posisi teratas dengan 36,5 persen, jauh di atas subsidi upah (11 persen), layanan kesehatan gratis (9,6 persen), KIP (8,6 persen), dan KIS (7,2 persen).
Namun demikian, MBG juga menjadi catatan penting. Meski tingkat pengetahuan publik terhadap program ini sangat tinggi (88,9 persen), tingkat kepuasan hanya mencapai 55,5 persen.
Masduri menilai kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan komunikasi publik serta perbaikan implementasi program di lapangan.
“Artinya, pemerintah perlu meningkatkan strategi komunikasi sekaligus memperbaiki catatan pelaksanaan program MBG agar tingkat kepuasan bisa lebih optimal,” jelasnya.
Selain MBG, kepuasan publik juga didorong oleh sejumlah faktor lain, seperti bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran (13,8 persen) serta persepsi terhadap kepemimpinan Prabowo yang tegas dan berwibawa (10,2 persen).
Dalam aspek kinerja sektoral, mayoritas publik menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan umat beragama (77,8 persen), persatuan bangsa (69,4 persen), serta keamanan nasional (66,9 persen). Stabilitas ini dinilai turut mendukung kondisi ekonomi dan politik nasional.
Kelompok Terdidik Lebih Kritis
Survei juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan pendidikan. Responden dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung lebih puas dibandingkan kelompok berpendidikan tinggi.
Tingkat kepuasan tercatat sebesar 78,1 persen pada kelompok tidak lulus SD hingga lulusan SD, 75,8 persen (SMP), 69,8 persen (SMA), dan 68,4 persen pada diploma hingga sarjana.
“Kelompok berpendidikan tinggi relatif lebih kritis terhadap kinerja pemerintah,” kata Masduri.
Peneliti Poltracking lainnya, Ahmad Zia Fitrahuddin menambahkan hasil survei ini menjadi sinyal kuat adanya legitimasi politik dan modal sosial bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan agenda kebijakan ke depan.
“Memasuki tahun kedua, pemerintah perlu memperkuat eksekusi program dan menjawab ekspektasi publik agar stabilitas kinerja tetap terjaga,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya beberapa langkah perbaikan, antara lain: Pertama, penguatan implementasi kebijakan. Program populis maupun strategis perlu diperkuat, terutama program MBG yang menjadi prioritas masyarakat.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Hal ini penting agar berbagai program prioritas yang dijalankan dapat dipahami dengan baik, membentuk persepsi positif, serta meningkatkan popularitas program. Selain itu, komunikasi antarlembaga dan transparansi data juga perlu ditingkatkan sebagai respons terhadap kelompok masyarakat yang lebih kritis.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat fokus pada isu domestik, khususnya yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting dari hasil survei sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan.
“Data survei ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih stabil. Yang terpenting, manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, serta mencakup 38 provinsi di Indonesia.
Comments are closed.