Dengarkan artikel ini:
Angka ekonomi boleh terus menanjak, tetapi mengapa dompet rakyat justru terasa makin tipis? Di tengah optimisme Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Indonesia menghadapi fenomena vibecession: ketika grafik terlihat sehat, tetapi publik merasa hidup semakin berat. Jangan-jangan, yang sedang tumbuh bukan hanya ekonomi, melainkan juga jarak antara angka pemerintah dan kenyataan warga.
Pertengahan 1997, jauh sebelum rupiah ambruk dan bank-bank besar limbung satu demi satu, para pejabat ekonomi di Indonesia dan Asia punya satu jargon favorit yang terus diulang di setiap forum resmi: fundamental ekonomi kita kuat. Kalimat itu diucapkan dengan yakin, di depan investor, di depan pers, di depan parlemen. Angka yang mereka pegang waktu itu memang tidak keliru. Pertumbuhan tinggi, cadangan devisa terjaga, investor asing masih antre membeli surat utang.
Yang mereka lewatkan bukan statistik, melainkan sesuatu yang jauh lebih rapuh dan lebih dulu retak, yaitu rasa aman warga biasa, yang diam-diam sudah keropos jauh sebelum krisis itu resmi diumumkan dunia. Warga tidak punya akses ke rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atau proyeksi triwulanan. Yang mereka punya cuma harga di warung, dan harga itu sudah bicara lebih dulu.
Hampir tiga dekade berselang, jargon serupa terdengar lagi, dari kantor yang sama, hanya wajah dan gaya bicaranya berbeda. Purbaya Yudhi Sadewa duduk di kursi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani sejak September 2025, membawa latar belakang insinyur ITB yang menempuh doktor ekonomi di Purdue dan sempat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan selama lima tahun.
Sejak hari pertama, Purbaya rajin membagikan kabar baik lewat angka. Triwulan demi triwulan, ia menyebut ekonomi Indonesia sudah “keluar dari kutukan pertumbuhan lima persen,” lalu menaikkan target ke kisaran 5,6 hingga 6 persen sepanjang 2026, dengan cita-cita jangka panjang menuju 8 persen pada 2029. Ia menunjuk data manufaktur, penjualan mobil, dan indeks PMI yang kembali ke level ekspansi sebagai bukti mesin ekonomi mulai dipanaskan kembali.
Semua angka itu kemungkinan besar benar. Tapi kebenaran statistik dan kebenaran yang dirasakan warga adalah dua hal yang bisa hidup di dunia berbeda, dan jarak antara keduanya punya nama sendiri sejak 2022: vibecession, gabungan dari “vibe” dan “recession” yang pertama kali dilempar Kyla Scanlon lewat buletinnya untuk menggambarkan paradoks di Amerika Serikat, saat data makro membaik namun rasa was-was publik justru memburuk. Indonesia hari ini punya versi lokalnya sendiri, dan Purbaya, tanpa bermaksud, sedang jadi tokoh utamanya.
Angka Menghangat, Dompet Mengering
Di atas kertas, cerita Purbaya cukup rapi. Di lapangan, ceritanya jauh lebih kusut. Survei kepercayaan konsumen terus melorot sepanjang setahun terakhir, sub-indeks ketersediaan pekerjaan dan ekspektasi pendapatan sama-sama memerah, sementara riset Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah Indonesia justru menyusut. Bank-bank melaporkan fenomena yang sudah punya julukan sendiri di linimasa: makan tabungan, ketika simpanan yang seharusnya jadi bantalan malah dipakai menutup belanja harian karena gaji tidak lagi cukup.
Sementara itu kebijakan datang bertubi. Wacana PPN naik ke 12 persen, potongan gaji untuk Tapera, biaya kuliah yang melambung lewat skema Uang Kuliah Tunggal, ditambah kecemasan pasokan CPO domestik akibat ambisi biodiesel B50 yang bisa mengungkit harga minyak goreng, semuanya menumpuk di pundak kelompok yang sama, yaitu kelas menengah yang terlalu mampu untuk dapat bansos tapi terlalu pas-pasan untuk menabung dengan tenang. Media sosial merekam kegelisahan itu lebih cepat daripada BPS merilis rilis resminya, dan nada pemberitaan soal kelas menengah belakangan didominasi kekhawatiran, bukan optimisme.
Di titik ini, mudah untuk menuduh Purbaya berbohong. Tapi tuduhan itu meleset dari sasaran. Yang terjadi bukan kebohongan, melainkan sesuatu yang lebih dekat dengan apa yang pernah dibahas Jürgen Habermas soal krisis legitimasi negara modern: ketika institusi terus-menerus menyodorkan bukti kinerja untuk membangun kepercayaan, namun bukti itu diukur dengan bahasa yang tidak lagi dipahami, atau dipercaya, oleh warga yang mestinya diyakinkan.
Angka pertumbuhan menjadi semacam mata uang legitimasi yang nilainya terus disetor pemerintah, sementara publik diam-diam menolak menerimanya sebagai alat tukar yang sah. Pierre Bourdieu punya istilah untuk momen semacam ini: misrecognition, saat satu pihak menganggap sebuah ukuran sebagai kebenaran objektif, sementara pihak lain mengalaminya sebagai bahasa asing yang justru menandai jarak kelas, bukan menjembataninya.
Kereta Melaju, Gerbong Ditinggal
Ada gambaran yang pas untuk situasi ini, dipinjam dari kereta fiksi dalam film Snowpiercer. Di gerbong masinis paling depan, semua indikator menyala hijau, suhu mesin stabil, kecepatan optimal. Di gerbong paling belakang, penumpang kelaparan dan berebut tempat, sementara pengumuman dari depan terus menegaskan bahwa kereta dalam kondisi sangat baik. Pengumuman itu tidak salah secara teknis. Justru karena tidak salah, ia terdengar makin menyakitkan bagi yang di belakang.
Purbaya, dalam banyak kesempatan, berbicara seperti masinis yang yakin dengan panel kontrolnya. Ia benar bahwa PMI manufaktur kembali ekspansif, benar bahwa penjualan mobil naik, benar bahwa triwulan kedua 2026 tumbuh 5,29 persen di tengah gonjang-ganjing harga minyak dunia.
Soal ini Antonio Gramsci sebenarnya sudah memetakan pola lamanya, jauh sebelum ada kereta atau kementerian keuangan: kelompok berkuasa tidak selalu perlu memaksa rakyatnya percaya, cukup membangun konsensus lewat narasi yang tampak masuk akal dan berulang.
Masalahnya, konsensus semacam itu hanya bertahan selama pernyataan-pernyataan itu bertemu dengan pengalaman hidup yang mengonfirmasinya. Begitu warga merasa dompetnya berkata lain dari yang disampaikan menteri, konsensus itu retak, dan yang tersisa bukan kepercayaan, melainkan sinisme yang diam-diam menumpuk.
Jadi Bumerang
Ironi paling tajam justru muncul di sini. Semakin sering Purbaya mengulang angka optimis, semakin besar pula ruang yang ia beri pada pihak yang berseberangan dengannya secara politik. Vibecession, di mana pun ia muncul, selalu jadi kabar buruk bagi petahana dan berkah bagi oposisi, karena oposisi tidak perlu repot membantah data BPS satu per satu. Mereka cukup bertanya satu hal sederhana ke warga: hidupmu benar-benar lebih baik dari lima tahun lalu, atau cuma grafiknya yang naik? Pertanyaan itu tidak butuh riset ekonometrik. Hanya butuh rasa lapar yang jujur.
Yang lebih pelik, Purbaya sendiri sebetulnya paham betul cara kerja persepsi ini, sebagai bekas kepala LPS yang tugasnya justru menjaga rasa aman publik terhadap sistem keuangan, bukan menjaga rasa aman pasar modal. Ironisnya, begitu pindah kursi ke Kementerian Keuangan, bahasa yang ia pakai berubah drastis, dari bahasa yang menenangkan nasabah kecil menjadi bahasa yang menenangkan investor besar dan lembaga rating, dibangun dari persentase dan proyeksi, bukan dari sesuatu yang dipahami warung dan pasar becek. Di sinilah ilusi itu sebenarnya berdiri, bukan pada angka yang dipalsukan, tapi pada asumsi bahwa kepercayaan publik bisa dibangun ulang lewat pengulangan target, seolah warga akan ikut optimis kalau saja mendengar angka enam persen, lalu delapan persen, cukup sering diucapkan.
Sejarah 1997 mengajarkan sesuatu yang jarang dikutip lengkap: krisis tidak datang karena angkanya salah, melainkan karena orang yang berkuasa berhenti mendengar bunyi retak di bawah kaki mereka sendiri. Purbaya barangkali sedang berdiri di titik yang sama, memegang kalkulator yang benar, sambil berdiri di atas lantai yang mulai bergetar pelan. Pertanyaannya bukan lagi apakah pertumbuhan Indonesia akan menembus enam persen tahun ini. Pertanyaannya, jika angka itu tercapai persis seperti yang ia yakini, akankah ada cukup banyak warga yang masih peduli untuk merayakannya? (S13)
Comments are closed.