Jakarta, NU Online
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak dan ketidakpastian global yang kian kompleks. Meski tekanan eksternal meningkat, perekonomian nasional dinilai masih memiliki ketahanan yang relatif baik.
Menurut Juda, dinamika global saat ini ditandai oleh meningkatnya rivalitas geopolitik dan persaingan dalam penguasaan sumber daya alam strategis. Sejumlah negara bahkan mulai menggunakan pembatasan akses terhadap mineral kritis sebagai instrumen diplomasi sekaligus alat keamanan nasional.
Di sisi lain, perbedaan arah kebijakan moneter antarnegara semakin melebar. Kondisi tersebut terjadi ketika suku bunga global masih bertahan pada level tinggi, sementara banyak negara menghadapi keterbatasan fiskal.
“Utang yang meningkat selama pandemi kini mulai jatuh tempo dan harus dibiayai ulang dengan bunga yang lebih mahal,” ujarnya dalam Dialog Nasional Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di Jakarta pada Kamis (5/3/2026).
Juda juga menyoroti risiko perubahan iklim yang berpotensi menurunkan produktivitas berbagai sektor ekonomi. Pada saat yang sama, percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital mendorong transformasi besar, namun juga memunculkan potensi disrupsi di berbagai bidang.
Dalam situasi tersebut, ia menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang baik di tengah tekanan global.
“Kebijakan kepentingan global dan termasuk risiko untuk kembali. Semua mengalami perkembangan ekonomi global dan juga dampaknya kepada ekonomi,” katanya.
“Di tengah tantangan-tantangan global yang kita hadapi. Fundamental ekonomi Indonesia ini masih kuat dan masih resilient. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,11 persen,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Juda menjelaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang agar tetap stabil meskipun menghadapi tekanan global, termasuk fluktuasi harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.
“APBN kita itu memang didesain pertama, prinsip prudent. Kemudian disiplin. Ketiga, fleksibel. Prudent dan disiplin, kita memastikan bahwa defisit kita di bawah persen persen, tepatnya capai 2,92 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40 persen. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang, 60 persen,” katanya.
Ia menambahkan, prinsip fleksibilitas memungkinkan pemerintah memanfaatkan cadangan fiskal sebagai bantalan untuk merespons guncangan ekonomi global, baik yang berdampak pada belanja maupun penerimaan negara.
“Saat ini, belanja APBN difokuskan pada konsumsi pemerintah serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ucap Juda.
Meski berbagai tekanan global masih membayangi, Juda menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen guna menghindari jebakan negara berpendapatan menengah.
“Itu mengapa pemerintah punya cita-cita yang punya target yang challenging. Ya itu delapan persen. Mengapa 8 persen? Karena itu untuk menghindari middle income threat. Jebakan penduduk, jebakan income yang di middle atau tengah. Kita tidak bisa menjadi negara medioker,” ujar Juda.
Comments are closed.