“Dilarang memasuki, melakukan aktivitas, dan memanfaatkan tanah ini.” Begitu plang yang terpasang di sejumlah titik permukiman di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Nurhayati Nanlessy menyeret papan plang larangan itu. Dia bersama beberapa perempuan Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, protes karena ada plang larangan itu. Harita Nickel, perusahaan tambang dan pabrik pengolahan bijih nikel di Pulau Obi ini menyiapkan lokasi baru pemukiman untuk warga Kawasi. “Torang cabu itu karena torang tara mau direlokasi. Apapun alasannya, kampung ini tara bisa dipindahkan atas nama apapun,” kata Nurhayati kepada Mongabay akhir November 2025. “Jadi yang harus pindah adalah perusahaan, bukan torang yang so hidup ratusan tahun sejak nenek moyang.” Sebulan kemudian, Nurhayati bersama puluhan warga berbondong-bondong memasang spanduk protes “penolakan relokasi Desa Kawasi ke tempat lain” di beberapa tempat. Mereka kukuh menjaga kampung dari perluasan kawasan industri yang berstatus proyek strategis nasional (PSN) ini. “Torang akan tetap melawan sampai titik darah penghabisan. Tanah leluhur ini akan torang pertahankan,” tambah Nurhayati. Perlawanan warga Kawasi menjadi potret kecil dari buntut hilirisasi nikel di Maluku Utara. Sepanjang 2025, Mongabay mencatat wilayah Maluku Utara–yang menjadi salah satu episentrum hilirisasi nasional–mengalami krisis ekologis dan sosial berkepanjangan. Cerita hilangnya ruang hidup, krisis air bersih, pencemaran sungai dan laut, kecelakaan kerja, hingga kriminalisasi warga adat yang menolak tambang nikel terus berulang. Konflik makin sering terjadi di tengah ekspansi besar-besaran tambang dan industri pengolahan nikel, dengan kebijakan hilirisasi yang digadang-gadang untuk transisi energi global. Kawasan industri nikel di Halmahera. Foto: Irfan Maulana/Mongabay Indonesia Ekspansi kerusakan…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.