Perlawanan masyarakat Aceh terhadap tambang emas ilegal menguat. Warga di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dan Pasie Raya, Aceh Jaya, menilai maraknya kegiatan melanggar hukum tersebut menyebabkan terjadinya krisis ekologi dan sosial yang selama bertahun dibiarkan tanpa penanganan serius. Puluhan warga dari tiga desa di Kecamatan Tangse, pada Sabtu (27/12/2025), memburu pelaku tambang liar yang dianggap merusak hutan di kawasan tersebut. Massa yang berasal dari Gampong Pulo Mesjid I, Gampong Pulo Mesjid II, dan Gampong Neubok Badeuk, menyisir pegunungan selama tujuh jam berjalan kaki, sekitar 20 kilometer. Mereka menilai, kegiatan itu dapat mengundang bencana dan memicu terjadinya banjir bandang sebagaimana yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh, akhir November 2025. “Kami marah, karena rusaknya hutan bukan saja berdampak bagi desa kami, tapi juga seluruh Kecamatan Tangse,” ujar Sulaiman, perwakilan warga yang ikut penyisiran. Ilustrasi warga Kabupaten Nagan Raya mendulang emas secara tradisional di sungai pada Januari 2026. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia Teuku Fatwa, anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Tangse (Fokusmata), menegaskan aksi kolektif warga Tangse bukan luapan emosi sesaat. Ini respons rasional atas kegagalan negara melindungi ruang hidup rakyat dan lingkungan. “Ini bentuk kesadaran kritis masyarakat atas kerusakan ekologis yang terus dibiarkan. Kawasan Tangse memiliki fungsi penting sebagai penjaga sistem hidrologi dan kesuburan tanah yang menjadi penghidupan masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan,” ujarnya, Senin (5/1/2026). Berdasarkan pantauan masyarakat, sekitar 20 unit ekskavator beroperasi di sejumlah titik tambang ilegal. Penolakan warga memiliki dasar historis kuat. Masyarakat telah lama menyepakati bahwa wilayah Krueng (sungai) Ineng, Krueng Buko, dan Krueng Kawa merupakan kawasan tertutup bagi…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.