Reforma agraria yang Pemerintah Indonesia janjikan dari masa ke masa sebatas retorika. Layaknya dramaturgi, pemerintah hanya sibuk menebar janji dengan kebijakan yang dianggap untuk mencapai reforma agraria. Kenyataannya, konflik agraria terus mengalami peningkatan. Masyarakat harus berjuang mendapatkan hak atas tanah, berhadapan dengan korporasi bahkan pemerintah dan berbenturan dengan aparat yang menjadi penjaga. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan, setahun terakhir rezim Prabowo Subianto berkuasa bukanlah masa transisi menuju keadilan. Melainkan masa pengukuhan konsesi bagi para elit di atas penderitaan petani dan masyarakat adat. Kebijakan agraria pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, katanya, menampilkan paradoks kekuasaan. Ironisnya, sebelum menjadi presiden, Prabowo pernah menulis buku “Paradoks Indonesia dan Solusinya”. Alih-alih membongkar paradoks itu, pemerintahan yang dia pimpin justru melestarikan secara sadar. Ibarat pedal gas yang ditekan, katanya, rezim ini terus melaju kencang, tetapi ke arah yang keliru. “Justru semakin menjauhkan cita-cita ataupun bahkan janji politik tentang agenda reforma agraria,” katanya, belum lama ini di Jakarta. Jalur salah ini, katanya, adalah pilihan politik yang tetap mempertahankan struktur agraria yang timpang. Alih-alih redistribusi tanah kepada petani kecil, pemerintah justru memberikan karpet merah kepada korporasi skala besar melalui berbagai skema investasi. Janji reforma agraria yang termaktub dalam Asta Cita, terutama poin kedua dan keenam dia nilai hanya hiasan retorika tanpa implementasi yang menyentuh akar masalah struktural. Petani dari Deli Serdang menangih janji penyelesaian konflik lahan dengan PTPN II di Jakarta. Foto: KPA Kian meningkat Data KPA, sepanjang 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Terjadi 341 letusan konflik agraria, melonjak 15% dibandingkan 2024. Konflik ini…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.