Meneruskan semangat Kartini itu melanjutkan cara berpikirnya. Bukan sekadar meniru penampilannya dan terjebak pada seremoni.
Contoh masalah ketidaksetaraan yang muncul dalam keseharian yaitu dalam kerja domestik. Perempuan masih dianggap punya kodrat. Takdir perempuan misalnya pandai memasak, punya anak, merawat anak, dan cakap merias diri.
Padahal, kodrat itu ketika manusia tidak bisa mengubah sesuatu karena itu pemberian Tuhan. Sementara dalam kerja-kerja domestik enggak ada kodrat. Yang ada adalah perannya bisa dipertukarkan dengan laki-laki.
Perempuan selama ini dianggap wajib mengurus rumah tangga. Padahal, laki-laki juga bisa melakukan itu. Berbagi peran sebagai solusi.
Ironisnya, domestifikasi perempuan dipertebal oleh perayaan Hari Kartini yang lekat dengan acara masak-memasak, dandan, dan mengenakan kebaya. Perayaan itu seolah membentuk imajinasi bahwa perempuan yang sesuai dengan semangat Kartini adalah yang pintar memasak, berdandan, dan mengenakan kebaya.
Padahal, Kartini bukan orang yang pandai berdandan dan bukan orang yang menjunjung tinggi adat istiadat. Substansi perjuangan Kartini adalah mencapai kesetaraan dan kemanusiaan.
Contoh “Surat-surat Kartini” menyebutkan penghormatan terhadap keberagaman. Kartini juga mengkritik perilaku orang beragama yang dogmatis. Misalnya dia menyebut orang-orang hanya membaca Quran tanpa memahami maknanya. Dia juga menolak diskriminasi berbasis warna kulit.
Kartini menggugat feodalisme di Jawa saat menulis surat kepada sahabatnya yang seorang Belanda. Dalam film “Kartini”, pemberontakan dia terhadap feodalisme Jawa juga tergambar.
Misalnya, dia tidak suka berjalan ngesot dan membungkuk. Kartini juga menolak dipanggil sebagai Raden Ajeng. Makanya dia minta “Panggil Aku Kartini Saja” seperti dalam novel Pramoedya Ananta Toer. Itu menggambarkan Kartini menjunjung tinggi kesetaraan manusia.
Kita tidak perlu anti memakai kebaya dan sanggul. Tapi kita perlu lebih kritis pada rezim Orde Baru Soeharto yang menghancurkan gerakan perempuan. Termasuk, mereduksi pemikiran Kartini yang progresif dengan cara sekadar seremoni.
Penghancuran gerakan perempuan itu kini diteruskan rezim Prabowo-Gibran melalui pemerintahan otoriter, militeristik, dan meminggirkan perempuan. Contohnya rezim Prabowo melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal perkosaan massal perempuan Tionghoa pada Mei 1998.
Guru Besar Emeritus Kehormatan yang fokus pada kajian Gender dan Hubungan Perempuan Sesama Jenis Lintas Budaya Fakultas Ilmu Sosial dan Perilaku Universitas Amsterdam, Saskia Eleonora Wieringa, menyatakan penghancuran tubuh perempuan terjadi sejak Soeharto berkuasa.
Pemimpin Orde Baru ini menghapus Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Sejak saat itu, Soeharto tidak hanya menghancurkan Gerwani, tapi semua gerakan perempuan yang independen.
Selama 32 tahun memimpin, Soeharto menghancurkan peran perempuan cerdas dan terkemuka yang tampil di berbagai konferensi internasional. Sesudah Orde Baru berkuasa hingga kini, perempuan cerdas masuk lagi. Tapi hanya jadi konco wingking (teman di belakang). Perempuan cerdas hilang dari dunia internasional.
Menguatnya militerisme membahayakan perjuangan isu-isu gender. Indonesia mundur dalam emansipasi perempuan. Dalam pemerintahan yang militeristik, militer punya peran besar dalam berbagai kekerasan.
Saskia menunjukkan berbagai riset, saat militer berkuasa maka angka kekerasan cenderung naik. Ia mengatakan tatkala tentara berkuasa, kebebasan sipil makin ditekan. Gerakan perempuan yang menentang tentara menghadapi bahaya.
Kultur kekerasan dan maskulinitas makin menguat dalam negara yang otoriter. Gerakan perempuan harus menentang budaya kekerasan dan maskulinitas yang muncul dari kalangan tentara. Tapi, perjuangan itu akan makin sulit. Semoga kita bisa meneruskan gagasan pembebasan Kartini yang masih perlu jalan panjang.
Shinta Maharani, Koordinator Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Comments are closed.