[OPINI] Quo Vadis Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

CISDI

TL;DR

Indonesia mengalami perlambatan pencapaian SDGs, terutama di sektor kesehatan.
Lemahnya kolaborasi lintas sektor, kurangnya pelibatan masyarakat sipil, serta dinamika politik dan geopolitik global menghambat kerja sama internasional dan implementasi kebijakan berkelanjutan.
Masa depan SDGs Indonesia bergantung pada kemauan politik untuk menjalankan reformasi fiskal pro-kesehatan, penguatan layanan primer berbasis digital, dan penerapan pendekatan kesehatan di segala kebijakan.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia melambat, termasuk di bidang kesehatan. Indonesia memang mengalami beberapa tren positif, antara lain meningkatnya cakupan populasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga menurunnya angka rasio kematian ibu.

Kendati demikian, muncul tantangan lain: merosotnya cakupan imunisasi dasar lengkap serta peningkatan tajam jumlah pengidap Tuberkulosis (TB). Indonesia juga masih memiliki banyak pekerjaan rumah atas melonjaknya prevalensi penyakit tidak menular (PTM), tingginya prevalensi perokok, angka obesitas, hingga kasus TB.

Sejatinya interseksionalitas dalam isu kesehatan mampu mengatasi seluruh masalah kesehatan tersebut. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan menaikkan pendapatan sebesar 10 persen. Kenaikan pendapatan memberikan efek limpahan yang berdampak pada peningkatan kunjungan prenatal, pemeriksaan anak usia 0-5 tahun, dan kemungkinan peningkatan vaksinasi anak.

Terbentur Beragam Hambatan

Berkelanjutan di Indonesia. Sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun sejak pemerintah mendeklarasikan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pertama kali . Namun kerja-kerja kolaborasi dari berbagai pihak belum berhasil mengakar dan membudaya di Indonesia.

Padahal, peran organisasi masyarakat sipil dan non-state actors justru kerap kali disebutkan dalam berbagai dokumen pembelajaran. Pengakuan terhadap masyarakat sipil sangat krusial, meski mereka belum sepenuhnya diakui dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, faktor-faktor eksternal yang cukup penting diperhatikan ialah dinamika politik dan geopolitik global yang menghambat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di tingkat internasional, kerja sama antar-negara tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa negara tarik ulur menyepakati mekanisme konsensus dalam forum High Level Political Forum (HLPF) dalam berbagai isu kemanusiaan serta menghambat kerja sama.

Di sisi lain, terdapat penolakan terhadap skema perdamaian tanpa peperangan di forum HLPF 2025 yang berbahaya dalam konteks geopolitik serta menghambat potensi kerja sama internasional.

Masa Depan Pembangunan Kesehatan

Dalam Sustainable Development Report 2025 yang disusun Sustainable Development Solutions Network (SDSN), tercatat hanya dua dari 17 tujuan SDGs Indonesia yang dinilai “on track”, yakni mengentaskan kemiskinan dan pendidikan berkualitas. Sementara, enam tujuan dinilai “moderately increasing” dan sembilan tujuan sisanya dinilai “stagnating”.

Kesehatan, sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pilar sosial termasuk yang dinilai “moderately increasing”. Indonesia cukup aktif mendukung dan menandatangani deklarasi politik tentang kesehatan dalam Sidang Umum PBB, misalnya Political Declaration on Antimicrobial Resistance (AMR), Political Declaration on Fight Against Tuberculosis, Political Declaration on Universal Health Coverage (UHC), dan yang terbaru Political Declaration on Pandemic Prevention, Preparedness and Response (PPPR).

Umumnya, deklarasi politik yang didukung di forum internasional bisa bernilai tinggi jika pemerintah mampu menerjemahkan komitmen di dalamnya ke dalam peta jalan atau strategi nasional dalam bentuk undang-undang atau peraturan presiden.

Komitmen ini juga perlu dilengkapi dengan alokasi sumber daya, mekanisme monitoring-evaluasi, serta mengambil langkah-langkah fiskal yang konkret (seperti insentif, pajak, atau green/health-oriented budgeting).

Tiga Skenario di Depan Mata

Mengadopsi kerangka kerja skenario European Parliament (2023), kita dapat memproyeksikan nasib Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kesehatan Indonesia menuju 2030 ke dalam tiga kemungkinan:

Skenario pertama adalah Business as Usual. Dalam skenario ini, pembangunan tetap terpusat pada pertumbuhan ekonomi ekstraktif jangka pendek. Dampaknya, angka kepesertaan JKN akan terus mendekati 100 persen. Tetapi kualitas pelayanan dan pemerataan fasilitas akan tetap timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta antara kota dan desa.

Skenario kedua adalah Sustainability as a Modest Priority. Pemerintah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun dengan implementasi cherry-picking. Pemerintah memilih indikator yang paling mudah dicapai dan bernilai populis secara politik. Skenario ini memunculkan program-program ramah lingkungan yang hanya berstatus window dressing. Skenario ini juga berpotensi menciptakan stagnasi. Masalah struktural seperti gizi buruk, Tuberkulosis, dan angka kematian ibu (AKI) tidak akan terselesaikan selama akar determinan sosialnya, seperti kemiskinan dan sanitasi, tidak ditangani.

Skenario ketiga adalah Sustainability as a Driver of Wellbeing and Growth. Ini adalah skenario ideal ketika keberlanjutan menjadi motor penggerak setiap kebijakan. Konsep Governance for Health—perencanaan kebijakan dengan memperhatikan isu kesehatan—diimplementasikan, memastikan setiap sektor (ekonomi, infrastruktur, pendidikan) berorientasi pada peningkatan taraf kesehatan masyarakat.

Pentingnya Kemauan Politik

Agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak berakhir sia-sia, skenario ketiga harus dipaksakan terjadi melalui sejumlah reformasi kebijakan yang radikal. Pertama, reformasi fiskal yang pro-kesehatan harus segera diwujudkan. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) wajib terlaksana secara proporsional dan transparan khusus untuk program promotif-preventif kesehatan.

Pemerintah juga harus berani menerapkan instrumen pajak untuk produk berisiko tinggi, seperti cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), yang hasilnya dikembalikan untuk mendanai intervensi gizi dan pengendalian penyakit tidak menular. Kedua, penguatan layanan kesehatan primer harus diiringi revolusi digital yang benar-benar terintegrasi. Puskesmas bukan sekadar tempat mengobati orang sakit, melainkan pusat edukasi dan skrining masyarakat. Terobosan ini memerlukan integrasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang komprehensif serta menghilangkan beban input data ganda bagi tenaga kesehatan.

Ketiga, adopsi konsep Health in All Policies dalam regulasi negara. Peraturan korporasi harus direvisi sehingga tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) tidak lagi sekadar sumbangan sukarela, melainkan investasi wajib yang dipetakan secara spasial untuk memenuhi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menghadapi sisa waktu dari lima tahun ini, kemauan politik (political will) adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Jika kita terus mempertahankan pendekatan seremonial, terfragmentasi, dan mengabaikan determinan sosial, maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hanya akan diabadikan sebagai setumpuk dokumen laporan yang rapi, namun gagal menyelamatkan nyawa dan mengangkat derajat kesehatan jutaan rakyat Indonesia.

*Artikel opini yang dimuat Deduktif sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Isi, pandangan, argumen, dan data yang disampaikan dalam tulisan tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Deduktif. Redaksi tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari pemuatan artikel opini tersebut.