Jakarta, NU Online
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melalui Muhammad Isnur menyatakan bahwa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Aksi Indonesia Bangkrut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Isnur menanggapi keterlibatan personel TNI dalam pengamanan Aksi Indonesia Bangkrut yang berlangsung di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Aksi yang semula direncanakan digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI) itu bergeser ke kawasan sekitar Thamrin setelah adanya blokade aparat keamanan.
“Dalam negara demokrasi, mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparatur sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada,” katanya kepada NU Online, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Isnur, dalam sistem demokrasi, penanganan unjuk rasa pada dasarnya merupakan ranah aparat sipil dan penegak hukum yang memiliki mandat untuk menjaga ketertiban umum.
“Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta adalah kebijakan yang keliru,” jelasnya.
Selain itu, Isnur menyoroti pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS. Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian publik.
“Dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara,” katanya.
“Karena itu, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas,” sambungnya.
Pantauan NU Online pada Jumat (12/6/2026) menunjukkan puluhan anggota TNI dan Polri menghadang massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan kelompok masyarakat sipil yang hendak menuju Bundaran HI.
Sejumlah massa aksi sebelumnya telah berkumpul di sekitar Bundaran HI. Sekitar pukul 14.30 WIB, mereka bergerak menuju Jalan MH Thamrin untuk bergabung dengan massa aksi BEM UI yang lebih dahulu dihadang aparat keamanan.
“Buka, buka, buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga,” teriak sejumlah peserta aksi yang meminta aparat membuka blokade.
Berdasarkan seruan aksi yang diterima NU Online, massa menilai Indonesia memiliki sumber daya yang besar, tetapi kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara merata. Mereka juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih dihadapi sebagian masyarakat.
Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Comments are closed.