Jakarta, Arina.id—Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bakal menggelar aksi bertajuk Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada 22-24 Juni 2026. Aksi tersebut akan dilaksanakan secara serentak di lebih dari 300 titik di berbagai wilayah Indonesia.
“Sahabat-sahabat PMII di seluruh Tanah Air, panggilan sejarah kembali memanggil kita. Menumpuknya rapor merah dan ketidakjelasan arah kebijakan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran menuntut peran nyata kita sebagai agen pengontrol sosial,” tulis PMII dalam Instagram @PMIIofficial.
PB PMII juga menginstruksikan seluruh kader dari Sabang sampai Merauke untuk satu komando menggelar aksi tersebut.
Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat akan menjadi titik utama pelaksanaan aksi. Massa dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Sekretariat PB PMII, Jalan Salemba Tengah, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju lokasi aksi pada pukul 14.00 WIB.
“Mari kita buktikan bahwa dzikir, pikir, dan amal saleh kita tidak hanya berputar di ruang komisariat, tapi bergetar nyata mengawal hak-hak rakyat, tegaknya Pasal 33 UUD 1945, serta kesejahteraan guru,” tulis PMII.
Diketahui, salah satu tuntutan yang disuarakan massa aksi adalah penegakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara berdaulat.
Massa aksi menilai, pasal tersebut menjadi dasar bagi terwujudnya sistem perekonomian yang berkeadilan dan memastikan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, massa aksi juga mendorong dilakukannya reshuffle dan efisiensi struktur kabinet agar selaras dengan kompetensi serta kewenangan masing-masing pejabat. Selain itu, massa aksi juga menuntut reset terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembubaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Berikut adalah enam tuntutan PB PMII dalam Aksi Evaluasi Total Kabinet Merah Putih;
1. Tegakkan amanat Undang-Undang Pasal 33 secara berdaulat.
2. Kembalikan kepercayaan publik.
3. Perkuat kemandirian ekonomi nasional.
4. Reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan otoritas.
5. Reset BGN, bubarkan KDMP.
6. Sejahterakan guru.
Comments are closed.