Pemerintah Indonesia menjalin mutual recognition agreement (MRA) dengan sejumlah organisasi sertifikasi proyek-proyek pengurangan emisi. MRA ini akan mengusung mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/ VCM). Tujuannya, memacu perdagangan karbon di sektor teknologi dan energi terbarukan, yang hingga September 2025, terbilang lesu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bilang, seturut perkembangan tersebut, pemerintah akan memfasilitasi skema pasar karbon sukarela melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 98 tahun 2021. Soalnya, sebagai regulasi yang menerjemahkan artikel 6 Perjanjian Paris, Perpres 98 tahun 2021 belum mengatur skema perdagangan karbon sukarela. Bhima Yudhistira menyebut, VCM merupakan sistem carbon offset (pengimbangan) di luar mekanisme bursa suatu negara. Karena sifatnya sukarela, maka transaksi karbon dilakukan dengan sistem desentralisasi. Perusahaan penghasil emisi diperkenankan biayai proyek konservasi untuk kurangi emisi karbon. Torry Kuswardono, Direktur eksekutif Yayasan Pikul mengatakan, perdagangan karbon lewat VCM tidak sungguh-sungguh bisa turunkan emisi. Hal ini sesuai dengan laporan the guardian yang menyebut kredibilitas proyek VCM yang buruk. Pemerintah menggenjot mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/ VCM) lewat mutual recognition agreement (MRA) dengan sejumlah organisasi sertifikasi proyek-proyek pengurangan emisi. Masyarakat sipil pun skeptis dan menilai perdagangan karbon ini problematik. Sejak peluncuran September 2023, perdagangan karbon dalam negeri stagnan. Situasi serupa masih terjadi ketika pemerintah resmikan perdagangan karbon luar negeri, Januari 2025. Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup, bilang, dari sekitar 2,5 juta ton CO2e sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor teknologi dan energi terbarukan, transaksi mandek di kisaran 1 juta ton CO2e. Berkembangnya VCM turut pengaruhi kondisi itu. Skema…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.