Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #69
PinterPolitik.com
Pukul 09.12, sedan hitam berhenti di halaman Kementerian Pertahanan. Laksamana Dong Jun turun. Sjafrie Sjamsoeddin menyambutnya di tangga. Lagu kebangsaan 2 negara berkumandang bergantian, lalu keduanya memeriksa pasukan kehormatan. Sebelum masuk ke gedung, mereka berhenti di depan patung Soekarno dan memberi hormat.
Patung itu tidak bergerak. Ia sudah lama menyaksikan tamu yang terus berganti di halaman yang sama.
Sore harinya, meja lain disiapkan di Gedung Pancasila. Sugiono dan Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif. Keempat menteri kemudian duduk bersama dalam dialog 2+2 yang kedua. Delegasi Tiongkok menutup hari itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta menyiapkan 3 meja dalam 1 hari. Keramahan bukan hal baru dalam hubungan ini. Mekanisme itulah yang baru.
Satu kalimat Wang Yi perlu dibaca ulang. Menurutnya, mekanisme 2+2 dengan Indonesia adalah yang pertama dibentuk Tiongkok di dunia pada tingkat menteri.
Beijing berhubungan lebih lama dengan Pakistan dan lebih erat dengan Rusia. Mekanisme tetap di tingkat menteri justru dibentuk lebih dahulu bersama Jakarta. Kalimat itu terdengar sebagai penghormatan Tiongkok kepada Indonesia. Isinya petunjuk tentang seberapa jauh hubungan ini hendak dibawa.
Selama ini kita menakar hubungan Indonesia dengan Tiongkok memakai satuan yang mudah dihitung: nilai perdagangan, arus modal, jumlah smelter, panjang rel. Satuan itu tidak lagi memadai. Pertanyaannya bukan berapa banyak uang Tiongkok yang tertanam di Indonesia, melainkan berapa banyak keputusan strategis Indonesia yang kini memiliki kaitan tetap dengan Beijing.
Albert Hirschman melihat persoalan itu 80 tahun lalu. Dalam National Power and the Structure of Foreign Trade, ia membedakan 2 akibat perdagangan. Akibat pertama menambah kemakmuran. Akibat kedua melahirkan pengaruh, dan pengaruh itu muncul ketika satu pihak lebih sulit mengganti mitranya daripada pihak lain.
Kekuasaan tidak lahir dari besarnya angka. Ia lahir dari sulitnya mencari pengganti.
Ketergantungan dan biaya keluar bukan hal yang sama. Ketergantungan mengukur kebutuhan hari ini. Biaya keluar mengukur harga meninggalkannya besok.
Pada 21 Agustus, Sjafrie menyampaikan sesuatu yang lebih keras daripada seluruh pernyataan bersama hari itu. Indonesia dan Tiongkok akan membangun pabrik bersama yang memproduksi amunisi, misil, dan roket, disertai kemungkinan alih teknologi. Pindad menjadi pihak Indonesia, dan pelaksanaannya ditargetkan paling lambat berjalan pada 2027. Pertukaran prajurit diperluas sampai tingkat bintara dan tamtama, tidak berhenti di jajaran perwira.
Kesepakatan dapat dibatalkan dengan surat. Pabrik tidak.
Pemerintah menyatakan tujuannya justru sebaliknya. Alih teknologi diminta agar Indonesia sanggup memproduksi sendiri apa yang selama ini dibeli. Bila itu terjadi, pabrik memang memerdekakan, dan tesis ini gugur pada kasus pertahanan. Ujinya terletak pada apa yang berpindah. Kemandirian lahir bila yang diserahkan adalah kemampuan merancang. Ia tidak lahir bila yang diserahkan hanya kemampuan merakit, sementara rancangan, komponen inti, dan sertifikasi mutu tetap dipegang pihak yang sama.
Para ekonom menyebut gejala ini ketergantungan jalur. Paul David menjelaskannya melalui papan ketik QWERTY. Susunannya bukan yang paling efisien, tetapi ia bertahan karena jutaan jari telanjur terlatih, dan biaya melatih ulang melampaui keuntungan susunan yang lebih baik. Doktrin militer bekerja serupa. Perwira dapat dipindahkan dengan satu keputusan. Kebiasaan yang tertanam pada bintara dan tamtama bertahan jauh lebih lama.
Kerja sama sipil bergerak lebih senyap, dan justru di sanalah uangnya besar. Perdagangan kedua negara mencapai 167 miliar dolar Amerika Serikat, dan keduanya menyebut angka itu belum mencerminkan potensi. Jakarta dan Beijing menghidupkan kembali mekanisme di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, serta menjajaki mekanisme baru di bidang kecerdasan buatan. Pengembangan satelit komunikasi bersama masuk ke dalam agenda.
Setiap bentuk kerja sama itu punya biaya keluar yang berbeda. Pembangkit listrik masih dapat dibeli kembali. Kereta cepat Jakarta-Bandung, yang pembiayaannya belum tuntas, tidak dapat dikembalikan kepada siapa pun. Standar teknologi tidak diperjualbelikan, ia diwariskan.
Tidak satu pun dari daftar itu membuktikan Indonesia telah terkunci. Pemasoknya masih lebih dari satu, dan pintu keluarnya masih terbuka. Daftar itu menunjukkan tempat tagihan kelak ditulis, bukan tagihan yang sudah jatuh tempo. Tidak ada yang membaca meterannya selagi angkanya masih kecil.
Politik bebas aktif lahir di dunia yang tersusun dari blok. Mohammad Hatta merumuskannya pada 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja KNIP dengan satu kiasan: Indonesia harus mendayung di antara 2 karang. Inti pidato itu bukan penolakan terhadap kekuatan besar, melainkan penolakan menjadi objek.
Dunia yang tumbuh sekarang tidak lagi tersusun dari blok semata. Ia tersusun dari jaringan. Henry Farrell dan Abraham Newman menamai mekanismenya pada 2019: jaringan tidak pernah rata. Ia mengeras di simpul tertentu, dan siapa yang menguasai simpul menguasai lalu lintas yang melewatinya. Modal memiliki simpul. Teknologi memiliki standar.
Negara dapat berdiri di luar blok dan tetap berada jauh di dalam jaringan.
Apakah Beijing sudah menguasai simpul semacam itu di Indonesia belum terbukti. Pertanyaan itu belum pernah diperiksa.
Bahasa resmi Beijing memberi isyarat tentang cara ia membaca hari itu. Wang Yi menyatakan kerja sama dengan Indonesia melampaui arti bilateral dan akan menjadi teladan di kawasan. Ia mengajak kedua negara meneruskan Semangat Bandung dan Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai. Pilihan kata itu tidak kebetulan. Semangat Bandung tumbuh dari keyakinan bahwa bangsa yang baru merdeka menolak menjadi milik siapa pun. Keyakinan itu kini dikutip kembali di kota tempat patung perumusnya berdiri di halaman.
Menyimpulkan bahwa Indonesia bergeser ke Beijing terlalu tergesa-gesa. Indonesia masuk BRICS tahun lalu, menandatangani kesepakatan dagang dengan Washington, dan menerima kursi di Board of Peace bentukan Donald Trump. Peneliti CSIS Pieter Pandie menilai Jakarta masih jauh lebih condong ke Washington.
Prabowo tampaknya membaca ruang itu sebagai kekuatan, dan pembacaan itu masuk akal. Semakin banyak pihak yang datang, semakin luas ruang tawar Jakarta. Arsitektur pintu masuk sedang dibangun dengan cermat. Memperbanyak mitra menambah pilihan untuk masuk. Kemampuan untuk keluar tidak ikut bertambah dengan sendirinya.
Semua itu bermuara pada satu dokumen. Kedua negara memulai penyusunan Rencana Aksi 2027-2031, pengganti Rencana Aksi 2022-2026. Penyusunan itu berjalan seiring Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Jakarta dan Rencana Lima Tahun Ke-15 di Beijing. Kedua sistem perencanaan mulai berdetak pada irama yang sama. Kalender yang bertemu belum tentu mengikat. Ikatan lahir bila rencana itu mengunci urutan pengerjaan, pembiayaan, dan pemasok Indonesia.
Arsitektur pintu keluar belum pernah dihitung sebagai satu angka. Klausul pemutusan mungkin ada di dalam kontrak, tetapi biayanya tidak pernah dijumlahkan.
Ketergantungan yang paling sulit dikenali tidak pernah datang melalui paksaan. Ia tumbuh ketika hubungan berjalan begitu baik sehingga tidak seorang pun merasa perlu memikirkan jalan pulang.
Kemerdekaan bukan semata kemampuan menolak. Kemerdekaan adalah harga yang harus dibayar ketika penolakan itu benar-benar diucapkan.
Hitungan itu tidak berlaku khusus terhadap Tiongkok. Ia harus dikenakan pula kepada Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan siapa pun yang kelak menempati simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tanpa pengganti yang tersedia pada setiap hubungan, banyaknya sahabat sekadar memperindah daftar.
Cara menerapkannya tidak menuntut lembaga baru, hanya satu pertanyaan tambahan di meja yang sudah ada. Sebelum perjanjian besar ditandatangani, biaya keluar darinya perlu dihitung dan dicantumkan dalam dokumen yang sama. Manfaat selalu dihitung di muka. Biaya keluar hampir tidak pernah.
Rencana Aksi 2027-2031 masih berupa naskah. Di sanalah pertanyaan itu paling murah diajukan, dan di sana pula ia paling mudah dilupakan.
Sore itu, sedan hitam meninggalkan halaman Kementerian Pertahanan. Bendera diturunkan. Pasukan kehormatan dibubarkan.
Patung Soekarno tetap berdiri di tempatnya, memandang halaman yang kini kosong.
Ia pernah memimpin bangsa yang menolak dipaksa memilih. Masa berikutnya menuntut kepiawaian yang lebih senyap: memastikan pintu keluar tetap ada, dan harganya sudah terbaca sebelum dibutuhkan.
*********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.
Comments are closed.