Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Ketika perwira bersenjata memilih pena, yang dipertaruhkan bukan sekadar kebebasan berpendapat. Wahyu Suryodarsono dan Kunto Arief Wibowo memperlihatkan paradoks profesionalisme militer, menjaga institusi justru kadang menuntut keberanian mempertanyakan arah.
Dalam imajinasi publik, seorang perwira lazimnya hadir dengan seragam, komando, dan disiplin yang tegas. Namun, sesekali sejarah memperlihatkan sosok yang memilih instrumen berbeda, pena. Atau saat ini papan ketik yang fungsinya serupa dengan pena di masa lalu
Tidak bergerak melalui derap sepatu, melainkan melalui barisan gagasan. Di titik itulah nama Kapten Lek. Wahyu Suryodarsono dan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menemukan relevansinya.
Kontroversi yang muncul setelah artikel “Hipermiliterisasi Program Sipil” karya Wahyu menghilang dari ruang digital bukan semata persoalan sebuah tulisan yang tak lagi dapat diakses karena ditarik oleh sang penulis.
Yang jauh lebih menarik adalah fakta bahwa kritik tersebut datang dari dalam tubuh militer sendiri. Seorang perwira aktif TNI AU justru mengajukan pertanyaan yang selama ini lebih sering disuarakan akademisi sipil, tentang sampai di mana batas sehat pelibatan militer dalam ruang sipil.
Dalam teori hubungan sipil-militer, seperti yang juga dikutip Wahyu, Samuel P. Huntington melalui The Soldier and the State menjelaskan bahwa profesionalisme militer justru bertumpu pada diferensiasi fungsi.
Militer menjadi kuat bukan karena hadir di semua sektor, melainkan karena unggul pada fungsi pertahanan negara. Ketika batas-batas institusional menjadi kabur, profesionalisme perlahan berubah menjadi perluasan peran yang tidak selalu sejalan dengan efektivitas organisasi.
Kegelisahan serupa tampak dalam tulisan Wahyu. Ia tidak mempersoalkan disiplin, loyalitas, atau patriotisme sebagai nilai.
Yang dipersoalkan adalah ketika nilai-nilai tersebut diimpor secara utuh ke ruang sipil dan menjadi satu-satunya ukuran profesionalisme. Pada titik itu, kritik dianggap gangguan, kepatuhan menjadi tujuan, dan keberhasilan direduksi menjadi kosmetika administratif yang memuaskan atasan.
Fenomena tersebut sejatinya beririsan dengan konsep militarization by stealth yang diperkenalkan Cynthia Enloe. Serupa, kacamata ini juga dikutip oleh Wahyu.
Militerisasi tidak selalu datang dalam bentuk tank di jalanan atau pengambilalihan kekuasaan, melainkan sering hadir secara senyap melalui normalisasi bahasa, budaya, dan pola pikir hierarkis yang perlahan dianggap wajar dalam kehidupan sipil.
Oleh karena itu, kehebohan yang muncul bukan sekadar akibat substansi tulisan Wahyu, melainkan karena publik melihat sesuatu yang jarang ditemukan, seorang perwira yang menggunakan otoritas intelektualnya untuk mengingatkan risiko institusional yang mungkin muncul dari kebijakan negara.
Dalam lanskap politik modern, sosok seperti ini merupakan anomali yang semakin langka, meski dalam diskursus yang berkembang, para perwira dengan jalan pikiran progresif ini disebut cukup banyak.
Pena Profesional
Apa yang dilakukan Wahyu sebenarnya memiliki akar panjang dalam tradisi militer profesional.
Di Amerika Serikat, perwira aktif maupun purnawirawan kerap terlibat dalam diskursus publik mengenai kebijakan pertahanan, tata kelola pemerintahan, hingga relasi sipil-militer.
Jenderal H.R. McMaster menulis kritik mendalam mengenai kegagalan pengambilan keputusan strategis dalam Perang Vietnam. Jenderal James Mattis dikenal luas melalui refleksi intelektualnya tentang kepemimpinan dan strategi.
Bahkan, para perwira di lembaga pendidikan militer seperti West Point secara rutin menghasilkan artikel akademik yang mengkritisi kebijakan negara tanpa dianggap sebagai ancaman terhadap institusi.
Contoh lain saat Sgt. 1st Class Eddie B. Jackson, seorang instruktur aktif di Department of Military Instruction, menulis artikel berjudul “The Army Doesn’t Effectively Mentor Noncommissioned Officers. It Needs to Start.”
Judulnya sendiri sudah cukup frontal: ia secara terbuka menyatakan bahwa Angkatan Darat tidak efektif dalam melakukan mentoring terhadap NCO senior dan kemudian menawarkan kritik serta perbaikan. Artikel itu diterbitkan melalui Army University Press.
Tradisi tersebut lahir dari pemahaman bahwa profesionalisme militer bukan hanya soal kemampuan bertempur, tetapi juga kapasitas berpikir kritis. Seorang perwira ideal bukan sekadar operator kekuatan, melainkan penjaga akal sehat institusi.
Indonesia sesungguhnya memiliki jejak serupa. Jenderal Agus Wirahadikusumah adalah contoh penting. Ia dikenal berani mengkritik praktik-praktik internal yang dianggap menghambat reformasi TNI pasca-Orde Baru.
Kritiknya kerap menimbulkan resistensi, tetapi justru memperkuat reputasinya sebagai reformis.
Agus Widjojo juga memperlihatkan karakter yang sama. Dalam berbagai tulisan dan forum akademik, ia konsisten mendorong profesionalisasi TNI serta penegasan supremasi sipil.
Baginya, militer yang kuat bukan militer yang menguasai semua sektor, melainkan militer yang dihormati karena kompetensinya.
Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sejak masih menjadi perwira dikenal sebagai figur yang aktif menulis dan berpikir strategis.
Jalur intelektual itu membentuk citranya sebagai perwira yang mampu menjembatani dunia militer dan pemerintahan sipil.
Dalam konteks inilah Wahyu dapat dibaca. Ia bukan pengecualian yang muncul dari ruang hampa.
Eksistensinya kini seolah merupakan bagian dari tradisi kecil namun penting, yakni tradisi perwira intelektual yang melihat loyalitas tidak sebagai kepatuhan membuta, melainkan keberanian menjaga kualitas institusi melalui gagasan.
Demokrasi Dewasa
Jika Wahyu merepresentasikan kritik terhadap perluasan logika militer ke ruang sipil, maka Kunto Arief Wibowo beberapa tahun sebelumnya mengangkat kegelisahan dari arah yang berbeda.
Melalui tulisan Etika Menuju 2024, Kunto menyoroti kemerosotan kualitas komunikasi politik dan kegagalan sebagian aktor politik dalam mendewasakan ruang publik.
Putra Panglima ABRI ke-9 dan Wapres ke-6 RI Try Sutrisno itu bahkan mengingatkan bahwa apabila fungsi-fungsi sipil tidak berjalan sebagaimana mestinya, muncul risiko yang dapat mendorong militer “maju mengambil posisi”.
Kalimat terakhir itu menjadi bagian paling sering dikutip. Namun yang kerap luput adalah frasa penutupnya, “semoga itu tidak terjadi.”
Di situlah paradoks menarik muncul. Baik Wahyu maupun Kunto sesungguhnya sedang berbicara tentang hal yang sama, yaitu pentingnya institusi sipil yang sehat.
Wahyu mengingatkan bahaya ketika ruang sipil terlalu banyak mengadopsi logika militer.
Sementara Kunto mengingatkan bahaya ketika institusi sipil gagal menjalankan fungsinya sehingga menciptakan kekosongan yang berpotensi mengundang intervensi.
Keduanya berangkat dari premis berbeda, tetapi bertemu pada titik yang sama: negara yang kuat membutuhkan institusi sipil yang matang dan militer yang profesional.
Dalam kerangka teori institusionalisme, stabilitas demokrasi tidak lahir dari dominasi satu institusi atas institusi lain.
Ia lahir dari keseimbangan fungsi. Parlemen menjalankan representasi. Partai politik menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik. Birokrasi menjalankan pelayanan publik. Militer menjalankan pertahanan negara.
Ketika masing-masing instrumen memainkan partiturnya sendiri, negara bergerak seperti orkestra yang harmonis.
Namun, ketika satu instrumen berusaha memainkan seluruh nada, yang muncul bukan simfoni, melainkan kebisingan.
Karena itu, sosok seperti Wahyu dan Kunto menarik bukan karena kontroversi yang mengiringinya, melainkan karena keberanian mereka memasuki ruang yang jarang disentuh perwira, ruang refleksi publik.
Mereka mengingatkan bahwa profesionalisme tidak selalu berbunyi dentuman senjata. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih bertahan lama.
Sebuah pena. Dan dalam sejarah banyak bangsa, pena sering kali menjadi senjata yang paling setia menjaga kewarasan institusi. (J61)
Comments are closed.