Dengarkan artikel ini:
Prabowo memilih memimpin dari “menara gading” bernama Hambalang, jauh dari hiruk-pikuk Istana dan sorotan publik. Di balik kabinet gemuk dan rantai komando berlapis, keputusan politik justru makin terkonsentrasi di ruang-ruang yang tak selalu terlihat kamera. Tapi, ketika terlalu banyak suara disaring sebelum sampai ke puncak, siapa yang memastikan sang Presiden masih mendengar suara rakyat?
Paris, akhir tahun 1837. Kritikus sastra Charles-Augustin Sainte-Beuve menulis tentang seorang penyair yang menghilang dari hiruk-pikuk salon dan mimbar politik ibu kota. Namanya Alfred de Vigny. Dikecewakan perang, cinta, dan panggung sastra yang dianggapnya penuh kepalsuan, Vigny mengunci diri di rumahnya, menolak debat publik, menulis puisi dari ruang sunyi yang nyaris tak tersentuh dunia luar. Sainte-Beuve menyebut tempat persembunyian itu tour d’ivoire: Menara Gading.
Dua abad kemudian, frasa itu masih hidup, meski maknanya bergeser jadi sindiran: orang yang menjauh dari kenyataan sambil mengaku peduli padanya. Akademisi yang mengunci diri di ruang kuliah. Pejabat yang bicara dari balik meja tanpa pernah turun ke lapangan. Menara gading, dalam bayangan kebanyakan orang, adalah tempat pelarian.
Tapi ada satu jenis menara yang dibangun bukan untuk lari dari kekuasaan, melainkan untuk menjalankannya. Dan Indonesia, hari ini, sedang dipimpin dari salah satu menara itu.
Padepokan di Kaki Gunung
Pekan-pekan setelah HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto nyaris tak terlihat di Istana Merdeka. Alih-alih memimpin rapat dari Jakarta, dia memanggil satu per satu menterinya ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor — tempat yang sejak lama dia sebut padepokan.
Rapat maraton berlangsung berhari-hari di sana, bukan di ruang kerja kepresidenan yang biasa dipakai para pendahulunya. Mensesneg Prasetyo Hadi, ketika ditanya wartawan, hanya menjawab santai: Presiden memang terbiasa bekerja dari mana saja.
Bagi yang pernah masuk ke rumah itu, jawaban itu masuk akal. Ruang kerja Prabowo di Hambalang bukan kantor biasa. Ada rak-rak penuh buku tua berbahasa asing, keris, tombak, pedang peninggalan zaman kerajaan, dan potret Soekarno serta Jenderal Sudirman menunggang kuda di dinding belakang meja kerjanya. Separuh perpustakaan, separuh markas, separuh museum pribadi seorang purnawirawan jenderal. Di sanalah dia menerima tamu, menyusun strategi, dan — kini — memutuskan arah kebijakan sebuah negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa.
Jokowi dikenal lewat blusukan: turun ke pasar, ke got, ke rumah warga. Prabowo memilih arah sebaliknya. Dunia yang datang ke mejanya, bukan meja yang turun ke dunia. Ini bukan sekadar selera pribadi. Ini cara kerja yang dia bawa dari dunia militer, tempat komando disusun di ruang tertutup sebelum dieksekusi di lapangan terbuka.
Seratus Delapan Pasang Mata
Kabinet Merah Putih beranggotakan 108 orang — tujuh menteri koordinator, 41 menteri, puluhan wakil menteri, dan sejumlah pejabat setingkat menteri. Sekilas ini kabinet gemuk yang lazim dikritik sebagai pemborosan anggaran dan akomodasi politik semata. Peneliti CSIS, Arya Fernandes, bahkan menyebut kabinet ini salah satu yang terbesar dalam dua dekade terakhir, dan menilai arah pemerintahan Prabowo-Gibran justru makin tersentralisasi, bukan makin terbuka.
Ukuran besar itu punya logika sendiri. Setiap kementerian non-koordinator wajib melapor ke salah satu dari tujuh menteri koordinator, yang pada gilirannya melapor langsung ke Presiden. Struktur berlapis ini pernah disebut kabinet panoptikon — meminjam istilah filsuf Michel Foucault soal menara pengawas yang bisa memantau banyak orang tanpa perlu hadir secara fisik di setiap sudut. Prabowo tidak harus berkeliling ke 41 kementerian untuk tahu apa yang terjadi di sana. Menara koordinasi itu bekerja untuknya, siang dan malam, tanpa dia perlu meninggalkan Hambalang.
Bagi pengkritik, ini gejala sentralisasi kekuasaan gaya lama. Bagi Prabowo sendiri — dan sejumlah pengamat yang membaca latar militernya lebih jernih — ini jawaban atas problem yang jauh lebih tua dari pemerintahannya: birokrasi yang lambat, berbelit, gampang bocor.
Ilmuwan politik Marcus Mietzner pernah menulis bahwa upaya menanamkan disiplin komando militer ke tubuh birokrasi sipil adalah respons terhadap sistem yang dianggap korosif dan tidak efektif. Retret kepala daerah yang digelar Prabowo sejak awal masa jabatannya, yang dia sebut sendiri sebagai “the military way,” adalah versi sipil dari doktrin serupa: kecepatan mengambil keputusan mengalahkan kenyamanan berdebat panjang.
Dalam kerangka Max Weber tentang negara, kekuasaan yang efektif membutuhkan otoritas yang jelas dan rantai komando yang tidak gampang macet. Ketika tekanan datang serentak — fiskal yang menyempit, ketidakpastian global, kebutuhan swasembada pangan dan energi — birokrasi yang mengutamakan musyawarah panjang bisa jadi kemewahan yang tak selalu sanggup dibeli negara berkembang.
Panggung Depan, Ruang di Belakang
Kritik terhadap gaya komunikasi Prabowo tidak pernah benar-benar reda. Masduki, Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia, tahun ini menyoroti pola yang disebutnya denial — keengganan mengakui kekeliruan data secara terbuka — serta minimnya ruang dialog. Dia mencontohkan pertemuan dengan ratusan guru besar yang berujung pidato delapan jam tanpa sesi tanya jawab. Mahasiswa BEM UI bahkan menyamakan kecenderungan pemusatan kekuasaan ini dengan corak pemerintahan era Soeharto.
Tuduhan itu tidak sepenuhnya keliru, tapi mungkin belum lengkap. Presiden yang tampil tegas dan pelit kata di depan kamera belum tentu sedang berhenti berdialog. Ada yang menyebutnya panggung depan dan panggung belakang: Prabowo menampilkan ketegasan di ruang publik untuk menjaga kesan stabilitas dan kepastian, sementara negosiasi sesungguhnya dengan para menteri, purnawirawan senior, dan sesekali akademisi berlangsung jauh dari sorotan kamera, di ruang yang memang tak dirancang untuk konsumsi publik.
Di titik ini, argumen soal menara gading menemukan bentuknya yang paling jujur. Prabowo bukan menghindari dialog. Dia memindahkannya ke ruang yang hanya bisa dia kendalikan sepenuhnya.
Tapi menara yang dirancang untuk melihat segalanya menyimpan kelemahan yang jarang disadari penghuninya sendiri: segala sesuatu yang naik ke puncak sudah melewati tangan orang lain lebih dulu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, lewat surat terbuka bulan lalu, menyarankan Prabowo mengangkat staf khusus yang tugasnya justru membawa kabar buruk setiap hari — semacam pembisik yang berani, karena laporan yang sampai ke istana atau ke Hambalang terlalu sering hanya berisi kabar yang menyenangkan telinga presiden. Istilah lamanya sederhana: asal bapak senang.
Di sinilah letak paradoks sesungguhnya. Menara yang dibangun untuk mengawasi semua orang bisa berubah jadi ruang paling terisolasi dari kebenaran — bukan karena penghuninya arogan, tapi karena struktur itu sendiri menyaring apa yang boleh naik. Ini risiko bawaan setiap sistem komando yang disusun terlalu rapi, dari istana-istana kerajaan lampau sampai ruang kerja bergaya markas.
Vigny, sang penyair menara gading, cepat atau lambat tetap menerbitkan puisinya. Dia tahu betul, sekokoh apa pun dinding yang dia bangun untuk menjauh dari dunia, karyanya baru berarti kalau ada yang membacanya di luar sana. Menara boleh menjaga jarak dari keramaian, tapi mercusuar hanya berguna kalau cahayanya benar-benar sampai ke laut.
Pertanyaan yang tersisa bukan soal apakah Prabowo layak memerintah dari Hambalang, dari balik struktur kabinet berlapis, atau dari panggung belakang yang tak pernah difilmkan kamera. Pertanyaannya, sejauh mana cahaya dari menara itu benar-benar sampai ke tempat rakyat berdiri — sebelum ada yang keburu tersesat dalam gelap, menunggu keputusan yang tak kunjung terdengar. (S13)
Comments are closed.