• Bencana rob membagi risiko bahaya yang berbeda bagi tiap gender.
• Laki-laki menanggung keselamatan kerja, perempuan terbeban masalah keuangan domestik.
• Kebijakan adaptasi iklim membutuhkan data terpilah gender agar adil.
Di sebuah kampung nelayan di pesisir Kota Pekalongan, warga terbiasa membungkuk setiap kali masuk rumah. Bukan karena sopan santun, tapi karena jarak lantai ke langit-langit rumah warga semakin dekat.
Read more: Lika-liku nelayan Demak atasi banjir: dari meninggikan rumah hingga bermigrasi
Setiap rob datang, warga harus menambah tanah, pasir, dan batu untuk meninggikan lantai rumah mereka. Penurunan muka tanah di Pekalongan tercatat 2,1-11 sentimeter per tahun sepanjang 2015-2020, salah satu laju penurunan tanah tercepat di Indonesia.
Di kota batik ini, rob bukan lagi bencana sesekali, melainkan rutinitas bulanan bertahun-tahun.
Bappenas memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di kawasan pesisir bisa menembus Rp100 triliun per tahun, dengan proyeksi total tembus Rp1.300-2.000 triliun pada 2029. Pesisir utara Jawa menyumbang sekitar 27% PDB yang berisiko karena menampung 60% industri nasional.

Selama ini, narasi perubahan iklim dan gender di Indonesia berhenti pada satu kesimpulan: perempuan lebih rentan. Itu benar, tapi tidak lengkap.
Riset kami yang baru saja terbit menemukan kondisi yang lebih rumit: banjir tidak membuat perempuan lebih menderita secara seragam, melainkan menata ulang risiko dan siapa yang menanggungnya, tergantung peran gender dan jenis pekerjaan tiap orang.
Laki-laki juga menanggung risiko, hanya berbeda bentuknya
Selama Juli – Oktober 2023, kami tinggal di dua kampung di Kota Pekalongan yang sama-sama rutin tergenang rob, tapi bertumpu pada mata pencaharian berbeda: satu kampung nelayan, satu lagi kampung perajin batik di pinggir sungai Bremi. Sesuai etika riset, kami tidak menyebutkan nama kampung tersebut.
Di kampung nelayan, laki-laki menghabiskan waktu berjam-jam menangkap ikan di lahan bekas sawah padi yang terendam permanen sejak 2010. Mereka memilih menangkap ikan liar tanpa alat pelindung, karena tak mampu menyewa tambak yang lebih aman.
Dua warga bercerita kepada kami tentang dua tetangga mereka, semuanya laki-laki, yang meninggal karena kedinginan dan kelelahan setelah semalaman memasang bubu di area terendam.

Di kampung batik, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja mencelup kain meski air menggenangi lantai kerja. “Ya sudah, kalau banjir tiga bulan, ya kita kerja begitu saja (di ruang produksi yang tergenang), sudah biasa,” kata salah satu perajin laki-laki.
Perempuan lebih banyak terpapar risiko saat mengerjakan pekerjaan domestik dalam rumah. Saat air rob masuk hingga 30-40 sentimeter, aktivitas memasak, mengasuh anak, dan membersihkan rumah tetap berjalan di tengah genangan berwarna dan berbau limbah batik.
Apa akibatnya? Banyak anak mengalami gatal-gatal dan ruam kulit. Mereka bahkan bisa absen sekolah berminggu-minggu karena jalan menuju sekolah terendam.

Siapa pegang uang, siapa yang berutang
Salah satu temuan paling mencolok dalam riset kami adalah soal keuangan rumah tangga.
Di kedua kampung, laki-laki menyerahkan sebagian penghasilan ke istri untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka tetap memegang kendali atas sisa uang, termasuk untuk rokok dan pengeluaran yang tak selalu disepakati bersama.
Ketika uang belanja tak cukup akibat biaya tambahan pascabanjir, perempuanlah yang harus mencari pinjaman. Sering kali mereka berutang dari rentenir informal yang di kampung tersebut disebut bank tongol. “Lebih baik berutang daripada anak-anak kelaparan,” kata salah seorang ibu kepada kami.
Ada juga warga laki-laki yang menyalahkan perempuan karena “gampang tergiur uang” saat berutang tanpa berunding dulu dengan suami. Padahal, perempuanlah yang paling sering terdesak keadaan karena bertanggung jawab memastikan dapur tetap mengepul.
Pekerjaan perempuan juga dihargai lebih rendah. Perempuan buruh batik dibayar sekitar Rp25 ribu per hari untuk melipat dan menjahit kain. Sementara laki-laki menerima Rp75 ribu untuk tugas yang dianggap lebih berat, seperti mencelup dan mewarnai.
Tugasnya berbeda, tapi selisihnya mencolok: pekerjaan perempuan yang menuntut presisi tinggi tetap dilabeli “kerja ringan” karena bisa dikerjakan sambil mengurus rumah. Alasan ini tampak netral, tapi sebenarnya melanggengkan ketimpangan upah yang sudah ada jauh sebelum rob datang.
Perempuan bertahan, tapi ruang geraknya terbatas
Perempuan di kedua kampung bukan sekadar korban pasif atau tak berdaya. Mereka berusaha mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah, berjualan lewat platform daring, dan menjadi pengelola utama Program Keluarga Harapan (PKH).
Sayangnya, dana PKH sebesar Rp900 ribu umumnya habis untuk kebutuhan mendesak, bukan pelatihan kerja atau modal usaha yang bisa mengubah nasib jangka panjang.
Laki-laki lebih banyak terlibat dalam kerja kolektif membangun tanggul darurat. Pekerjaan ini memberi mereka kendali atas infrastruktur dan pengambilan keputusan adaptasi di kampung.
Dengan kata lain, laki-laki beradaptasi dengan mengubah lingkungan fisik, sedangkan perempuan beradaptasi dengan mengelola apa yang tersisa di rumah tangga.
Keduanya bentuk ketangguhan, tapi hanya salah satunya yang selama ini diakui sebagai kepemimpinan dalam adaptasi iklim.
Read more: Alasan tanggul laut raksasa pantura bukan solusi yang dibutuhkan masyarakat
Pentingnya mengenali risiko
Temuan ini penting bukan untuk memperdebatkan siapa yang “paling menderita,” melainkan untuk menunjukkan bahwa kebijakan adaptasi iklim yang responsif gender perlu memperhitungkan kedua sisi sekaligus.
Program pemberdayaan ekonomi perempuan perlu diperluas, dan distribusi bantuan bencana layak dirancang ulang agar tidak menambah beban perempuan pengasuh.
Data perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029, harus memuat data terpilah gender: siapa paling terpapar risiko kerja, siapa paling terjerat utang informal, dan siapa menanggung risiko yang selama ini dianggap “sudah semestinya begitu.”
Selama Pekalongan dan kota pesisir utara Jawa lainnya terus tenggelam tiap tahun, rob tidak akan berhenti menata ulang peran dalam rumah tangga pesisir.
Pertanyaannya bukan lagi siapa paling rentan, melainkan bagaimana kebijakan bisa mengakomodasi bahwa risiko itu terbagi secara tidak adil di antara semua orang yang tinggal di sana.





Comments are closed.