● Objektivitas jurnalisme bukan berarti bebas sudut pandang atau kritik.
● Makna objektivitas juga dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam produksi berita.
Browse Posts● Objektivitas harus menjaga akurasi tanpa menjadi alat membatasi kritik media.
Dalam acara “Presiden Prabowo Menjawab”, Prabowo menekankan bahwa media harus objektif saat menanggapi pertanyaan Najwa Shihab.
Pernyataan itu menarik, terutama ketika disampaikan di tengah meningkatnya kritik terhadap gaya kepemimpinan Presiden yang dinilai publik semakin tidak ramah terhadap suara kritis.
Namun, siapa yang menentukan seperti apa media yang objektif itu?
Pertanyaan ini relevan ketika hubungan pemerintah dan media kembali menjadi sorotan.
Mungkin “objektif” terdengar seperti kata yang netral. Padahal, dalam sejarah jurnalisme, maknanya jauh lebih rumit.
Objektif bukan berarti tanpa sudut pandang
Gagasan objektivitas dalam jurnalisme berkembang dari tradisi pemikiran yang menekankan pentingnya fakta yang dapat diamati dan diverifikasi.
Dalam perkembangan jurnalisme modern, objektivitas kemudian menjadi salah satu standar profesional untuk membedakan berita dari propaganda dan opini partisan.
Namun, objektivitas bukanlah perkara sederhana.
Bayangkan seorang jurnalis meliput demonstrasi. Ia harus memilih siapa yang diwawancarai, pertanyaan apa yang diajukan, data mana yang dimasukkan, dan konteks apa yang dianggap penting.
Bahkan, menentukan judul berita saja sudah merupakan proses memilih perspektif.
Itulah mengapa objektivitas tidak lagi tepat dinilai sebagai sekadar netralitas atau sikap tanpa keterlibatan. Sejumlah pemikir jurnalisme seperti Bill Kovach dan Tom Rosenstiel berpendapat bahwa objektivitas tidak terletak pada jurnalisnya, melainkan pada metode kerjanya: disiplin verifikasi, pengecekan fakta, dan keterbukaan terhadap koreksi.
Jadi, objektivitas bukan berarti “jangan kritis”. Justru, jurnalis bisa sangat kritis selama kritik tersebut dibangun dari fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Read more: 2025: Tahun kelam bagi pers dan ilmu pengetahuan akibat pemerintah
Objektivitas adalah arena perebutan makna
Standar objektivitas tidak hidup di ruang kosong. Pakar komunikasi Robert Hackett dan Yuezhi Zhao menunjukkan bahwa objektivitas dalam jurnalisme bukan hanya seperangkat aturan teknis. Ia juga merupakan seperangkat gagasan dan praktik yang menentukan bagaimana berita dibuat, siapa yang dianggap sebagai sumber yang kredibel, serta bagaimana sebuah isu dibingkai dalam ruang publik.
Dengan kata lain, objektivitas juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuatan untuk mendefinisikan apa yang dianggap objektif.
Misalnya, ketika pemerintah mengatakan sebuah pemberitaan “tidak objektif”, apa yang sebenarnya mereka maksud? Apakah beritanya mengandung fakta yang keliru? Sumbernya tidak diverifikasi? Ada informasi yang sengaja disembunyikan?
Atau perkataan itu muncul karena hal lain: karena pertanyaan wartawan terlalu tajam? Karena narasinya terlalu kritis? Karena pemberitaan membuat pemerintah terlihat buruk?
Ketiganya tentu berbeda.
Riset tentang objektivitas bahkan menunjukkan bahwa konsep ini memiliki banyak kemungkinan makna: bisa berarti tidak memasukkan opini pribadi, memberi representasi yang adil, menguji klaim semua pihak secara skeptis, atau menyediakan fakta dan konteks yang cukup bagi publik.
Oleh karena itu, mengatakan “media harus objektif” sebenarnya belum selesai. Kita masih harus bertanya: objektif yang bagaimana dan dengan standar apa?
Indonesia punya sejarah panjang soal ini
Hubungan antara pers dan kekuasaan sudah lama dipengaruhi oleh cara pemerintah mendefinisikan peran pers. Pada masa Orde Baru, misalnya, gagasan tentang pers yang “bebas dan bertanggung jawab” berjalan berdampingan dengan tuntutan agar pers mendukung stabilitas dan pembangunan.
Kajian tentang sistem pers Indonesia juga menunjukkan bagaimana konsep pers bebas dan bertanggung jawab ditempatkan dalam hubungan antara pemerintah, pers, dan masyarakat.
Pelajarannya tentu bukan menganggap semua tuntutan terhadap objektivitas pasti merupakan bentuk represi. Justru, bahasa tentang pers yang “baik”, “bertanggung jawab”, atau “objektif” perlu dibaca dalam konteks hubungan kekuasaan yang menyertainya.
Hal ini terasa semakin relevan di era media sosial. Bagi kita yang terbiasa mendapatkan berita dari TikTok, Instagram, YouTube, atau X, kita mungkin sering melihat satu peristiwa yang sama diceritakan dengan cara yang sangat berbeda. Satu akun menyebutnya kritik, akun lain menyebutnya propaganda. Satu pihak menyebutnya fakta, sedangkan pihak lain menyebutnya framing.
Di tengah kondisi seperti ini, objektivitas justru semakin penting. Tetapi objektivitas harus dimaknai sebagai proses yang dapat diperiksa, bukan label yang bisa diberikan oleh pihak berkuasa.
Read more: Makna kiriman kepala babi: Pesan politik yang mengancam kebebasan pers di Indonesia
Objektivitas bukan alat penguasa membatasi kritik
Ketika penguasa meminta media untuk objektif, kita tidak perlu buru-buru menolak tuntutan tersebut. Media memang harus akurat, melakukan verifikasi, memberi konteks, dan membuka ruang bagi pihak yang relevan untuk merespons.
Publik juga berhak bertanya siapa yang menentukan bahwa sebuah pemberitaan sudah objektif atau belum.
Jika “objektif” berarti berita harus berbasis fakta dan dapat diuji, standar tersebut justru harus dipertahankan.
Namun, jika “objektif” perlahan berubah menjadi tuntutan agar media tidak terlalu kritis, tidak selalu mempertanyakan kebijakan, atau tidak terus-terusan membuat penguasa merasa tidak nyaman, maka persoalannya sudah bergeser dari etika jurnalistik menjadi pengerahan kekuasaan.
Objektivitas seharusnya membantu jurnalisme mendekati kebenaran, bukan menjadi tameng untuk melindungi siapa pun dari pertanyaan sulit. Sebab dalam demokrasi, media yang objektif bukanlah media yang selalu terdengar nyaman bagi pemerintah.
Media yang objektif adalah media yang membuat semua pihak—termasuk pemerintah—bersedia diuji oleh fakta.
Comments are closed.