Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Ambiguitas soal siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan sebuah kekuatan politik sering dibaca sebagai cara menjaga stabilitas. Tapi sejarah, dari Makedonia kuno hingga Menteng hari ini, punya cerita lain: ambiguitas itu justru bisa jadi masalah.
Tiga ratus tiga puluh dua tahun sebelum masehi, seorang penakluk sekarat di Babilonia ditanya siapa yang layak mewarisi kerajaannya yang membentang dari Yunani hingga India. Jawabannya, menurut catatan sejarawan kuno, hanya tiga kata: toi kratistoi — untuk yang terkuat. Aleksander Agung wafat tanpa menunjuk pewaris tunggal. Dalam waktu kurang dari lima dekade, kerajaan yang nyaris tak tertandingi itu koyak di tangan jenderal-jenderalnya sendiri, dalam rangkaian perang saksesi yang dikenang sejarah sebagai Perang Diadochi — salah satu perang saudara paling berdarah dalam sejarah kuno.
Sesuatu yang menyerupai pola ini tampak sedang berlangsung di tubuh PDI Perjuangan hari ini. Usia Megawati yang telah melewati tujuh puluh sembilan tahun, belum adanya kesepakatan terbuka soal siapa penerusnya, dan sejumlah riak yang belakangan mengemuka ke publik, menempatkan partai ini pada titik yang secara teoretis paling rentan menghadapi persoalan semacam ini — bukan karena kepemimpinan tunggal itu sendiri keliru, melainkan karena pola ini baru benar-benar termanifestasi ketika sebuah figur sentral yang lama berkuasa mulai mendekati fase akhir kepemimpinannya.
Golkar mengalaminya begitu Soeharto lengser, ketika partai yang selama tiga dekade tampak monolitik tiba-tiba memiliki beberapa figur influencial, ketimbang figur pemersatu yang baru. Di Malaysia, UMNO mengalami pola yang nyaris identik pasca-Mahathir Mohamad: partai yang selama lebih dari dua dekade identik dengan satu figur tunggal berujung pada perpecahan faksi begitu pertanyaan suksesi tak lagi bisa ditunda. Dua preseden dari dua negara dan dua era berbeda ini menegaskan bahwa yang tengah diamati di sini bukan kutukan yang unik bagi satu partai, melainkan konsekuensi struktural yang berulang tepat pada titik ketika kepemimpinan kharismatik tunggal mendekati transisinya.
Ambiguitas Sebagai Instrumen, Bukan Kelalaian
Sosiolog Max Weber, lebih dari seabad lalu, sudah memetakan mengapa pola ini nyaris tak terhindarkan. Dalam kerangkanya soal tipe-tipe otoritas, Weber membedakan wewenang legal-rasional (melekat pada jabatan dan aturan), wewenang tradisional (melekat pada adat), dan wewenang kharismatik — yang melekat pada kualitas pribadi seorang figur, bukan pada posisi formal yang bisa dipindahtangankan begitu saja. Masalah klasik dari wewenang kharismatik, kata Weber, adalah ia amat sulit dirutinkan dan diwariskan tanpa mengubah watak dasarnya. Begitu figur itu tiada atau melemah, organisasi yang dibangunnya menghadapi kekosongan yang tak selalu bisa diisi prosedur, karena prosedur semacam itu memang belum tentu pernah benar-benar dirampungkan.
Yang menarik, ambiguitas semacam ini bukanlah kelalaian pemimpin, melainkan kalkulasi rasional. Ilmuwan politik yang meneliti kepemimpinan terpusat kerap mencatat sebuah pola: pemimpin tunggal punya insentif untuk menjaga beberapa kandidat penerus tetap bersaing secara paralel, tanpa satu pun mendapat restu penuh terlalu dini — cara mempertahankan agar seluruh kandidat tetap bergantung pada sang figur pusat, sekaligus menjaga soliditas organisasi selama mungkin. Mekanisme semacam ini tak selalu tampak sebagai keputusan personal seorang pemimpin — ia kerap sudah tertanam dalam struktur formal organisasi itu sendiri. Hak prerogatif yang lazim dimiliki ketua umum partai-partai besar di Indonesia untuk menentukan sendiri arah pencalonan, misalnya, adalah contoh bagaimana ambiguitas suksesi bisa dilembagakan secara sah dalam anggaran dasar sebuah partai — bukan sebagai penyimpangan dari aturan, melainkan justru sebagai bagian dari aturan itu sendiri.
Di titik inilah analogi Diadochi menjadi relevan bukan sebagai bumbu retorika, melainkan sebagai cermin struktural. Jawaban toi kratistoi Aleksander bekerja sempurna selama ia hidup — semua jenderalnya taat, karena taat adalah jalan teraman menuju kemungkinan menjadi yang terkuat kelak. Begitu kepastian soal masa depan kepemimpinan mulai menipis, instrumen yang sama yang menjaga ketaatan itu berpotensi berbalik menjadi pemicu benturan, karena setiap kandidat merasa perlu memperkuat posisi masing-masing lebih awal.
Sejumlah dinamika di tubuh PDI Perjuangan mungkin belakangan bisa dibaca melalui kerangka ini. Menjelang dan sesudah Pemilu 2024, sejumlah kader senior menempuh jalan berbeda dengan arah partai: Maruarar Sirait mundur secara sukarela pada Januari 2024 mengikuti arah politik Jokowi sebelum bergabung ke Gerindra, sementara Effendi Simbolon diberhentikan pada November 2024 karena dinilai membangkang dari keputusan partai soal Pilkada Jakarta. Hubungan Megawati dengan Jokowi sendiri — kader yang pernah jadi wajah keberhasilan kaderisasi PDIP — berakhir dengan pemecatan resmi Desember 2024. Pertanyaan soal regenerasi kepemimpinan juga sudah lama jadi diskusi terbuka: sejumlah pengamat, termasuk Ujang Komarudin dan Ahmad Khoirul Umam, menyebut Puan Maharani dan Prananda Prabowo berpotensi memunculkan dinamika faksi bila regenerasi tak dikelola hati-hati — kekhawatiran yang membuat PDIP sendiri pernah menegaskan tak ada persaingan di antara keduanya. Di Jawa Tengah, sempat muncul isu Komandante, terkait kader yang merasa nasib politiknya tidak jelas.
Gejala di level akar rumput ini punya penjelasannya sendiri, dan tak harus dibaca sebagai soal ketidaksetiaan personal. Partai yang dibangun di atas satu figur memang efektif menyatukan seluruh lapisan kader selama figur itu masih mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi mereka ke atas. Namun kekuatan yang sama punya titik lemah tersendiri: begitu momentum di lapangan bergerak lebih cepat dari kapasitas figur sentral untuk mengakomodasi seluruh aspirasi itu, sebagian kader di level bawah yang merasa jalur kariernya tersendat mulai mempertimbangkan pilihan lain. Ekonom Albert Hirschman pernah mencatat pola serupa dalam organisasi mana pun: ketika saluran untuk menyuarakan pendapat dari dalam terasa makin sempit, sebagian anggota akan memilih jalan keluar — bukan karena mereka berhenti peduli pada organisasi itu, melainkan karena kalkulasi rasional soal jalur mana yang saat ini paling mengakomodasi harapan mereka.
Kenapa Ambiguitas Ini Bertahan Begitu Lama?
Penting dicatat, kepemimpinan terpusat pada satu figur juga terbukti punya manfaat nyata. Figur tunggal yang kuat mempermudah soliditas pengambilan keputusan, mempercepat konsolidasi saat menghadapi tekanan eksternal, dan memberi partai identitas yang mudah dikenali publik dalam jangka pendek. Sosiolog Pierre Bourdieu, dalam kerangkanya soal medan (field) dan modal simbolik, memberi penjelasan tambahan mengapa sentralisasi semacam ini begitu sulit dilepaskan: figur tunggal yang lama berkuasa biasanya telah mengakumulasi modal simbolik yang jauh melampaui modal siapa pun di bawahnya, sehingga membagi kekuasaan lebih awal berisiko mengacaukan hierarki yang selama ini menjaga soliditas medan tersebut. PDIP sendiri tetap menjadi salah satu partai paling solid secara elektoral di Indonesia selama lebih dari dua dekade terakhir — sebuah pencapaian yang sulit dilepaskan dari sentralisasi kepemimpinan yang kharismatik, dan mungkin juga bisa menjelaskan mengapa perubahan besar dalam hierarki itu jarang diambil tergesa-gesa.
Trade-off inilah yang membuat isu ini rumit untuk disederhanakan sebagai kesalahan satu pihak. Sentralisasi yang sama yang menjaga soliditas jangka pendek adalah sentralisasi yang menunda persoalan suksesi ke titik yang lebih genting di kemudian hari — bukan karena disengaja untuk merugikan partai, melainkan karena struktur kharismatik memang secara alamiah menunda pertanyaan itu selama figur pusatnya masih dianggap tak tergantikan.
Namun, ada satu penjelasan tambahan yang layak dipertimbangkan, dan justru bisa meredam kesan bahwa PDIP secara unik lebih bermasalah dibanding partai lain: ukuran dan dominasi sebuah partai secara alami menentukan seberapa besar sorotan yang ia terima. Semakin besar dan berpengaruh sebuah kekuatan politik, semakin besar pula insentif bagi pesaing untuk menyoroti retakan yang muncul di dalamnya, sebab melemahkan kekuatan terbesar adalah langkah paling rasional dalam kalkulasi persaingan mana pun.
Ilmuwan hubungan internasional Stephen Walt, dalam kerangkanya soal balance of threat, mencatat pola serupa di level negara: aktor-aktor rasional cenderung mengarahkan perhatian dan tekanan pada kekuatan yang dianggap paling berpotensi mengubah keseimbangan, bukan pada kekuatan yang paling lemah. Logika pemberitaan media bekerja dengan cara yang tak jauh berbeda: partai dengan basis kader terbesar dan sejarah paling panjang otomatis punya lebih banyak titik yang bisa diberitakan, sehingga secara statistik lebih mungkin muncul sebagai subjek berita internal dibanding partai yang lebih kecil dan lebih jarang disorot.
Ini tidak berarti retakan-retakan yang disebutkan di atas tidak nyata — dokumentasinya bisa ditelusuri masing-masing, tapi ia mengingatkan bahwa membandingkan tingkat friksi antar partai tanpa memperhitungkan perbedaan ukuran dan eksposur media berisiko keliru menyimpulkan bahwa PDIP secara proporsional lebih rapuh dibanding partai lain, padahal yang sebenarnya terjadi bisa jadi sekadar bahwa partai yang lebih besar menghasilkan lebih banyak berita, bukan lebih banyak masalah per kapita.
Pertanyaan yang Lebih Besar dari Satu Partai
Pertanyaan yang lebih relevan untuk diajukan barangkali bukan soal siapa yang lebih diuntungkan dari dinamika di tubuh PDIP hari ini. Pertanyaan yang lebih tua dan lebih mendasar adalah: bagaimana partai-partai politik — di Indonesia maupun di negara lain — yang lahir dari, dan masih bersandar pada, figur kharismatik tunggal akan merutinkan mekanisme suksesi mereka begitu tanda-tanda pergantian generasi mulai terlihat, sebelum keadaan memaksa mereka melakukannya secara darurat dan penuh gesekan.
Sejarah mencatat bahwa kerajaan Aleksander bukan satu-satunya yang menghadapi situasi seperti ini. Republik Romawi terpecah menjadi 3 faksi usai Julius Caesar tewas. Uni Soviet mengalami perebutan kekuasaan sengit begitu Stalin wafat tanpa mekanisme suksesi yang jelas. Pola ini berulang bukan karena setiap figur sentral itu buruk sebagai pemimpin, melainkan karena struktur kepemimpinan kharismatik, di mana pun ia tumbuh dan begitu ia mendekati ujungnya, cenderung menyimpan tantangan yang sama: efektif menjaga soliditas selama sang figur berkuasa, tapi menunda — bukan menghilangkan — pertanyaan siapa penerus yang sah.
Bagi PDIP, pertanyaannya kini barangkali bukan lagi apakah masa transisi semacam ini akan datang. Pertanyaannya adalah apakah ia akan dijalani secara terencana, atau dibiarkan menemukan bentuknya sendiri — seperti yang terjadi pada jenderal-jenderal Aleksander, jauh setelah jawaban toi kratistoi berhenti terdengar seperti jawaban yang aman untuk ditunggu. (D74)
Comments are closed.