Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Bursa 2029 terasa lebih sunyi dibanding pola historisnya sendiri. Tapi kesunyian di panggung utama tak selalu berarti tak ada pertarungan—bisa jadi, perangnya cuma pindah ke ruang yang tak terlihat kamera.
Tiga tahun sebelum 2024, lembaga-lembaga survei besar rutin merilis simulasi terbuka dengan angka elektabilitas yang jelas. Tahun 2021 saja, bursa nama sudah mengerucut ke tiga besar dengan angka dua digit yang bisa dilacak publik kapan saja.
Bandingkan dengan 2026. Pada jarak waktu yang sama menuju 2029, elite-elite besar justru kompak menahan diri. Ganjar Pranowo, saat ditanya soal kans majunya, memilih menjawab dengan pertanyaan retoris: mengapa harus bicara maju lagi, ketimbang bicara soal menyelesaikan persoalan rakyat. Anies Baswedan pun serupa—jawabannya singkat, biarkan berproses, kita lihat nanti. Mahfud MD menegaskan dirinya bahkan tak lagi memiliki kendaraan partai. Pola serupa terlihat di sejumlah figur prominen lain yang sama-sama menahan diri dari manuver terbuka.
Kesenjangan pola ini mengundang pertanyaan mendasar: kenapa siklus yang biasanya berjalan predictable—elite ramai bermanuver begitu jarak ke pemilu makin dekat—kali ini justru berjalan terbalik? Salah satu jawaban yang jarang dipertimbangkan: barangkali kursi yang jadi fokus perhatian elite pada 2029 bukan lagi kursi presiden, melainkan kursi di sebelahnya.
Perang yang Berpindah Ruang
Sosiolog Pierre Bourdieu punya kerangka yang berguna di sini. Menurutnya, nilai suatu modal politik—jaringan partai, elektabilitas hasil kontestasi sebelumnya, basis massa—sangat bergantung pada kejelasan aturan main di medan tempat modal itu dimainkan. Ketika aturan main belum stabil, rasional bagi pemegang modal untuk menahan diri dulu, ketimbang menghamburkannya di medan yang formatnya belum terang.
Penjelasan itu masuk akal untuk kesunyian elite secara umum. Tapi jika petahana diasumsikan maju kembali—sebuah pola yang lazim ditemukan pada sistem presidensial dengan inkumben yang solid di berbagai negara—maka posisi calon presiden secara struktural cenderung tak lagi jadi kursi yang paling diperebutkan secara terbuka. Yang justru jadi arena kalkulasi elite adalah kursi wakil presiden, dan posisi king-maker di dalam koalisi yang menaunginya. Pertarungan semacam ini punya karakter berbeda dari pertarungan capres—dan karakter itulah yang menjelaskan kenapa ia tak pernah terlihat di panggung terbuka.
Sejarah pemilihan cawapres di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: elektabilitas publik jarang jadi faktor penentu utama. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai pendampingnya di 2009, atau ketika Joko Widodo memilih Ma’ruf Amin di 2019, keduanya bukan tokoh dengan elektabilitas tinggi di hadapan publik sebelum resmi ditunjuk. Yang menentukan pilihan itu bukan hasil survei terbuka, melainkan kalkulasi soal siapa yang paling melengkapi—baik dari sisi kompetensi teknokratis, representasi ideologis, maupun basis dukungan di segmen pemilih yang belum tergarap capres.
Riset sejumlah pengamat politik menegaskan pola ini: parpol koalisi dalam menentukan bakal cawapres tidak semata mengutamakan elektabilitas, melainkan komposisi latar belakang yang pas—ideologi, representasi wilayah, dan kemampuan menjangkau segmen pemilih yang mengambang. Ini kriteria yang jauh berbeda dari kriteria seorang capres, yang memang harus punya daya tarik personal luas ke publik untuk memenangkan kontestasi head-to-head.
Perbedaan kriteria ini membawa konsekuensi logis pada perbedaan cara bermain. Kontestasi capres membutuhkan visibilitas tinggi—safari daerah, deklarasi terbuka, unjuk elektabilitas lewat survei—karena kemenangannya ditentukan lewat suara publik secara langsung. Kontestasi cawapres justru sebaliknya: keputusannya berada di tangan segelintir elite—capres yang bersangkutan, ditambah kesepakatan parpol koalisi pengusung—bukan hasil pemilihan langsung oleh publik. Dalam kondisi seperti ini, unjuk popularitas ke publik luas bukan strategi yang relevan. Yang lebih menentukan adalah kedekatan personal, kepercayaan, dan negosiasi tertutup antar-elite yang berlangsung jauh dari sorotan kamera.
Konsep strategic ambiguity dalam studi negosiasi turut menjelaskan kenapa proses ini cenderung senyap. Begitu seorang tokoh terlalu terang-terangan menunjukkan ambisinya sebagai kandidat cawapres, posisinya justru berisiko terkunci lebih awal—capres potensial dan parpol lain akan langsung menyesuaikan kalkulasi mereka berdasarkan sinyal itu, mengurangi fleksibilitas negosiasi yang sesungguhnya lebih menguntungkan jika dijaga tetap terbuka selama mungkin. Diam, dalam konteks ini, bukan berarti pasif menunggu—melainkan cara menjaga posisi tawar tetap lentur sampai waktu yang tepat.
Sosiolog politik Michael Burton dan John Higley, lewat teori elite settlement, menawarkan penjelasan yang melengkapi gambaran ini. Menurut mereka, elite yang secara potensial berkepentingan pada posisi yang sama kerap memilih menahan diri dan membangun konsensus informal terlebih dulu, alih-alih langsung berebut secara terbuka—terutama ketika format pencalonan dan komposisi koalisi belum benar-benar mengkristal. Proses semacam ini secara alami berlangsung lewat pertemuan tertutup dan komunikasi informal antar elite, bukan lewat deklarasi atau kampanye terbuka yang bisa disaksikan publik. Kesepakatan yang terbentuk lewat jalur ini juga cenderung lebih tahan lama, karena dibangun dari negosiasi bertahap yang mengakomodasi kepentingan banyak pihak, ketimbang keputusan sepihak yang diumumkan mendadak dan berisiko memicu friksi di internal koalisi.
Ekonom Timur Kuran, lewat gagasan preference falsification, menambahkan satu lapis lagi: pernyataan rendah hati soal “tak perlu bicara maju” atau “biarkan berproses” tidak serta-merta berarti hasrat politik sudah padam. Ia bisa jadi sekadar performa yang disesuaikan dengan situasi publik saat ini, sementara kalkulasi riil berjalan lewat kanal yang jauh lebih senyap: pertemuan tertutup, komunikasi antar tim sukses lama, penjajakan personal ke berbagai poros sekaligus tanpa pernah dilabeli sebagai negosiasi.
Jika kerangka ini benar, maka kesunyian yang tampak di panggung publik hari ini bukanlah kevakuman politik sesungguhnya. Ia hanya menandakan bahwa pertarungan yang relevan sedang berlangsung di ruang berbeda—ruang lobi tertutup antar-elite, bukan ruang survei dan safari terbuka yang biasa jadi indikator kontestasi di siklus-siklus sebelumnya.
Perang yang Tak Pernah Terlihat Usai
Ada pelajaran lebih luas dari fenomena ini soal cara kita membaca gejala politik. Ketiadaan aktivitas di satu panggung sering ditafsirkan sebagai ketiadaan aktivitas secara keseluruhan—padahal yang sesungguhnya terjadi bisa jadi pergeseran panggung, bukan penghentian permainan. Sama seperti pertunjukan yang berpindah dari panggung utama ke ruang belakang, penonton yang hanya memperhatikan panggung utama akan salah menyimpulkan bahwa pertunjukannya sudah berakhir, padahal ia sekadar berlanjut di tempat yang tak terjangkau pandangan mereka.
Filsafat lama mengajarkan bahwa yang tak terlihat bukan berarti tak ada—ia hanya menuntut cara melihat yang berbeda. Dalam politik, ruang lobi yang tertutup memang secara desain tidak dimaksudkan untuk terlihat publik: itulah yang membuatnya efektif sebagai arena negosiasi. Justru karena tak ada sorotan kamera, kesepakatan bisa dibangun tanpa tekanan opini publik yang berubah-ubah, dan posisi tawar bisa dijaga fleksibel sampai saat yang paling menguntungkan untuk diumumkan.
Ada analogi lama dari dunia militer yang pas untuk menutup renungan ini: perang yang paling menentukan dalam sejarah kerap bukan yang paling ramai dentuman meriamnya, melainkan yang paling sunyi—perang intelijen, negosiasi rahasia, pergeseran aliansi yang tak pernah diumumkan sampai hasilnya sudah final. Yang tampak di permukaan sebagai gencatan senjata, kadang sesungguhnya adalah fase paling sibuk dari keseluruhan pertempuran.
Pertanyaan yang tersisa bagi publik bukan lagi soal kapan elite-elite ini akan kembali ramai bermanuver di panggung utama—karena boleh jadi mereka memang tak akan pernah kembali ke panggung itu untuk kontestasi kali ini. Pertanyaan yang lebih relevan adalah seberapa jauh publik berhak mengetahui hasil dari pertarungan yang berlangsung di ruang yang sengaja dijaga tak terlihat itu, sebelum keputusannya akhirnya diumumkan sebagai fakta yang sudah selesai dinegosiasikan jauh sebelum siapa pun sempat menyaksikannya. (D74)
Comments are closed.