Menjelang 2029, semua orang yang berharap jadi presiden berlomba tampil paling akrab dengan rakyat. Kalau panggung lebih penting dari program, di titik mana kampanye berhenti jadi politik dan mulai jadi akting?
Pilpres 2029 akan digelar di tengah komposisi pemilih yang belum pernah dialami Indonesia sebelumnya.
Data KPU per semester I 2026 catat generasi milenial dan Gen Z bersama-sama sumbang hampir 57 persen dari 214 juta pemilih terdaftar, sementara BPS catat Gen Z kini jadi kelompok generasi tunggal terbesar di populasi nasional.
Nama-nama yang santer disebut bersaing memperebutkan kursi RI-1, dari Presiden Prabowo Subianto sampai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM, sama-sama lebih dikenal lewat gaya blusukan dan konten media sosial ketimbang dokumen visi-misi. Ini pola yang lazim disebut populisme, politik yang menjual kedekatan personal dengan rakyat, bukan program.
Masalahnya, kedekatan yang dijual itu sering kali cuma LARPing, singkatan dari live action role-playing, istilah Gen-Z yang kini dipakai secara sindiran untuk siapa pun yang memerankan identitas yang bukan dirinya sepenuhnya. Politisi yang LARPing tampil sebagai orang biasa, padahal jarak kekuasaannya dengan rakyat tidak pernah benar-benar hilang.
Premis tulisan ini sederhana: ketika ideologi tidak lagi jadi pembeda, panggung dan wajah pemimpinlah yang bertarung. Inilah yang oleh ilmuwan politik Bernard Manin disebut demokrasi penonton, sistem representasi di mana pemilih memilih sosok, bukan partai atau gagasan.
Tapi apakah Gen Z, generasi yang tumbuh dengan radar anti-kepalsuan algoritma media sosial, benar-benar bisa ditipu panggung yang sama dengan generasi sebelumnya? Atau justru merekalah yang akan membongkar batas antara pemimpin otentik dan pemimpin yang sekadar berakting?
Ideologi Seragam, yang Beda Cuma Wajah
Di kebanyakan demokrasi, personalisasi politik biasanya masih dibingkai sumbu kiri-kanan: pemilih tahu kira-kira apa yang dibela seorang sosok lewat partainya. Indonesia tidak punya kemewahan itu.
Pembersihan politik pasca-1965 hapus kekuatan kiri dari peta secara permanen, dan Orde Baru lewat asas tunggal Pancasila memaksa semua partai dan organisasi memakai payung ideologi yang sama. Warisannya bertahan sampai sekarang: hampir semua kekuatan politik besar, dari partai nasionalis sampai partai berbasis massa Islam, sama-sama mengklaim diri Pancasilais.
Lewat Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan 1985, semua partai dan ormas bahkan diwajibkan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini berbeda jauh dari pengalaman demokrasi Barat yang jadi rujukan awal Manin, tempat partai buruh, partai konservatif, dan partai hijau punya basis ideologi yang jelas berbeda satu sama lain.
Kalau semua orang berdiri di titik ideologi yang nyaris sama, pembeda yang tersisa cuma satu: siapa yang tampil paling meyakinkan sebagai “orang kita”. Di sinilah kerangka demokrasi penonton Bernard Manin, dari bukunya Principles of Representative Government, jadi paling relevan.
Manin membagi sejarah demokrasi modern jadi tiga fase: parlementarisme yang mengandalkan tokoh terkemuka lokal, demokrasi partai yang terikat ideologi, dan demokrasi penonton yang berputar di sekitar figur individual yang dimediasi layar.
Di fase terakhir ini, pemilih tidak lagi setia buta pada partai, melainkan bereaksi pada penampilan pemimpin di media, mirip penonton yang menilai pertunjukan tiap malam.
Indonesia pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden makin cocok dengan gambaran ini.
Siapa pun kini bisa diusung tanpa harus punya mesin partai besar di belakangnya, asal elektabilitas personalnya cukup tinggi.
Buktinya bisa dilihat dari posisi Dedi Mulyadi. Survei Tempo Data Science akhir Agustus 2026 mencatat elektabilitasnya tembus 41-42 persen, jauh mengungguli Prabowo Subianto yang notabene presiden petahana dengan mesin Gerindra penuh, di kisaran 15 persen.
Pola serupa muncul di survei SMRC pada periode berdekatan, dengan elektabilitas Dedi di angka 35 persen berbanding 14,5 persen milik Prabowo. Akademisi Muradi dari Universitas Padjadjaran membaca gaya Dedi sebagai versi lebih rasional dan komunikatif dari blusukan ala Jokowi, sementara Prabowo dipersepsikan berjarak dan elitis.
Yang membedakan keduanya bukan program legislatif atau rekam jejak kebijakan nasional. Dedi menang panggung: video blusukannya ke selokan dan kampung kumuh membuatnya dijuluki “Gubernur Konten” oleh sesama kepala daerah.
Ini bukan berarti substansi kebijakan sudah tidak relevan sama sekali, atau bahwa politik bercitra ini sesuatu yang baru. Soekarno punya karisma podium, Soeharto punya citra Bapak Pembangunan, dan keduanya juga tahu cara tampil di depan rakyat jauh sebelum ada media sosial.
Bedanya, layar hari ini merekam dan menyebarkan tiap gestur secara instan, sehingga jarak antara panggung dan penonton nyaris hilang. Kombinasi ideologi yang seragam dan panggung yang makin personal ini membuat generasi termuda pemilih jadi sasaran utama pertarungan citra.
Tapi kalau generasi ini tumbuh dengan insting mendeteksi kepalsuan di linimasa, apa sebenarnya yang mereka cari dari sosok yang layak dipercaya? Dan bisakah kualitas semacam itu benar-benar dipentaskan, atau justru jadi satu-satunya hal yang tidak bisa dipalsukan?
Standar Baru Gen-Z: Otentisitas
Karena warna ideologi nyaris seragam, satu-satunya arena kompetisi yang tersisa adalah ketokohan: siapa yang paling meyakinkan tampil sebagai representasi rakyat kebanyakan.
Begitu kompetisi berhenti di soal ketokohan, hasilnya sudah bisa ditebak: panggung Pilpres 2029 berpotensi dipenuhi politisi yang, disadari atau tidak, LARPing sebagai orang biasa demi elektabilitas. Bukan lagi soal siapa punya gagasan paling matang, melainkan siapa paling piawai memerankan kedekatan itu di depan kamera.
Ditarik ke logika deduktif, tuntutan Gen Z pada sosok pemimpin sebenarnya sederhana meski sulit dipenuhi sekaligus. Pola yang berulang di ruang diskusi publik anak muda: otentisitas, empati dan kesediaan mendengar, arah dan visi yang jelas, integritas, serta program yang masuk akal secara teknokratik.
Masalahnya, kelima hal ini jarang datang dalam satu paket. Pemimpin yang teknokratik kerap terasa dingin, sementara pemimpin yang hangat dan dekat dengan rakyat sering minim kedalaman kebijakan.
Contoh yang paling sering dirujuk Gen Z Indonesia belakangan justru datang dari luar negeri: Zohran Mamdani. Sejak dilantik jadi Wali Kota New York pada awal 2026, sosialis demokratik ini dilihat sebagai bukti bahwa program soal keterjangkauan hidup bisa dijual dengan bahasa blak-blakan dan tidak menggurui, tanpa kehilangan urgensi kebijakan.
Pemimpin populis Indonesia yang membaca tren ini pasti tergoda meniru resepnya, dari konten personal sampai bahasa santai yang penuh empati tervisualisasi. Tapi kalau otentisitas cuma ditiru sebagai gaya dan tidak tumbuh dari keberpihakan yang konsisten, Gen Z yang literasi visualnya dibentuk linimasa penuh konten performatif biasanya yang pertama mencium baunya.
Republik LARPing cuma bertahan selama penontonnya percaya pertunjukan itu asli. Begitu generasi yang paling paham algoritma dan panggung digital mulai memisahkan akting dari keberpihakan sungguhan, demokrasi penonton akan berhenti memberi panggung gratis pada siapa pun yang cuma pandai berperan. (R100)
Comments are closed.