Balikpapan, Arina.id — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa infrastruktur energi Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) menjadi tonggak penting transformasi sektor energi nasional sekaligus penguatan kemandirian energi.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada peresmian RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
“Proyek RDMP Balikpapan adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian energi nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sekaligus menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan bagi masyarakat,” ujar Menko AHY dalam keterangannya.
RDMP Balikpapan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) dengan nilai investasi mencapai USD 7,4 miliar atau sekitar Rp123 triliun.
Proyek ini merupakan modernisasi kilang terbesar di Indonesia dan salah satu yang paling strategis di Asia Tenggara. Melalui RDMP, kapasitas pengolahan kilang meningkat signifikan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, serta meningkatkan kualitas produk BBM dari standar Euro 2 menjadi Euro 5 yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Menko AHY juga menekankan bahwa RDMP Balikpapan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Pemerintah.
Selain itu, proyek ini meningkatkan produksi LPG dari 48 ribu ton per tahun menjadi 384 ribu ton per tahun, sehingga berpotensi mengurangi impor LPG sekitar 4,9 persen.
“Kilang ini dirancang dengan kompleksitas yang lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan beragam produk bernilai tambah, seperti LPG, gasoline, hingga bahan baku petrokimia. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat industri dalam negeri,” jelas Menko AHY.
RDMP Balikpapan juga mencatat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 35 persen serta menyerap lebih dari 24.000 tenaga kerja selama masa konstruksi, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan daerah.
Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah akan terus memastikan setiap proyek infrastruktur strategis tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat, memperkuat daya saing bangsa, dan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko AHY.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan, khususnya melalui pemanfaatan energi air dan tenaga surya.
Pengembangan panel surya yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional diarahkan untuk mewujudkan kemandirian energi sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor energi.
Target tersebut diharapkan dapat dicapai dalam lima tahun ke depan, dengan ruang penyesuaian hingga enam atau tujuh tahun, selama arah kebijakan tetap konsisten.
“Saudara-saudara, ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel yang terintegrasi ke sistem kelistrikan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita impor energi dari luar. Ini sasaran kita,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam peresmian ini turut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Sugiyono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta jajaran terkait lainnya.
Proyek RDMP adalah program modernisasi kilang minyak di Indonesia (Cilacap, Balongan, Dumai, Balikpapan, Plaju) untuk meningkatkan kapasitas pengolahan, mengurangi impor BBM, dan mencapai swasembada energi. Proyek dimulai dengan kilang Balikpapan yang sudah mulai beroperasi awal 2026 setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Hal itu juga menandai era baru ketahanan energi nasional dengan target hemat devisa hingga Rp60 triliun/tahun dan penghentian impor solar mulai 2026, didukung aktivis energi dalam visi kemandirian energi bangsa.
Comments are closed.