Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Dua kader kesayangan Megawati tampil dengan wajah yang nyaris berlawanan pekan-pekan ini — satu membakar panggung dengan kritik pedas, satu lagi merajut jembatan dengan kepala dingin. Kebetulan, atau memang begitu cara Ibu Banteng menjaga rumahnya dari dua arah sekaligus?
Di satu sudut linimasa, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali muncul di sebuah podcast dengan gaya yang tak berubah sejak dia jadi Gubernur DKI Jakarta — lugas, tanpa basa-basi, dan tak segan menyentil kebijakan yang menurutnya keliru. Suaranya cepat viral, seperti biasa. Di sudut lain, nyaris di waktu bersamaan, Pramono Anung — kini Gubernur Jakarta — justru sibuk dengan hal yang jauh lebih senyap: memuji SBY soal cara mengkritik yang santun, meminta Presiden Prabowo meresmikan proyek LRT, menjaga komunikasi baik dengan menteri-menteri kabinet.
Dua kader PDIP, dua panggung, dua nada yang nyaris bertolak belakang. Yang satu membakar, yang satu mengalir tenang. Kalau dibaca sepintas, ini bisa disangka sinyal partai yang bingung menentukan arah. Tapi ada kemungkinan lain yang jauh lebih menarik untuk digali: bahwa dualisme ini bukan kebingungan, melainkan strategi yang sengaja dipelihara — sebuah rumah tangga politik yang butuh dua penjaga dengan karakter berbeda untuk menghadapi dua jenis tamu yang berbeda pula.
Membaca Politik “Avatar” Megawati
Ilmuwan politik Joseph Nye punya istilah yang pas untuk membedah situasi ini: hard power dan soft power — dua jenis instrumen kekuasaan yang bisa dipakai satu aktor secara bersamaan, tergantung siapa lawan bicaranya. Hard power bekerja lewat tekanan, kritik langsung, konfrontasi yang membuat pihak lain merasa didesak. Soft power bekerja lewat daya tarik, kepercayaan, dan kemauan pihak lain untuk bekerja sama tanpa merasa dipaksa.
Ahok, dengan gaya blak-blakannya yang sudah jadi identitas publik sejak lama, adalah personifikasi hard power PDIP. Sebagai Ketua DPP, kritiknya bukan sekadar curahan hati kader biasa — ia punya bobot institusional. Fungsinya jelas: menyalurkan kekecewaan basis akar rumput yang merasa geram melihat dinamika politik belakangan, tanpa Megawati sendiri harus turun tangan dan mengotori tangannya dengan pertikaian harian. Ahok adalah anjing penjaga yang menggonggong di depan pagar, sementara pemilik rumah tetap bisa duduk tenang di dalam.
Pramono adalah soft power yang berjalan di jalur berlawanan. Kedekatannya dengan SBY sejak 1999, perannya sebagai penyambung lidah Megawati ke berbagai kubu, dan komunikasinya yang terus terjaga dengan pemerintahan Prabowo hari ini, semuanya mengarah ke satu fungsi: memastikan PDIP tidak terisolasi dari kekuasaan, apa pun yang terjadi di ranah publik. Kalau Ahok menjaga hati basis massa, Pramono menjaga pintu-pintu elite tetap terbuka.
Dua fungsi ini, kalau dijalankan bersamaan secara sadar, sebenarnya kombinasi yang cerdik. Bismarck, arsitek diplomasi Jerman abad ke-19, terkenal dengan prinsipnya menghindari perang di dua front sekaligus — dan salah satu caranya adalah memastikan setiap front punya penanganan berbeda, bukan satu pendekatan tunggal untuk semua masalah. PDIP hari ini menghadapi tekanan yang mirip: di satu sisi ada gempuran opini publik dan basis elektoral dari ekspansi Partai Solidaritas Indonesia yang belakangan kian ekspansif ke berbagai daerah, di sisi lain ada kebutuhan menjaga hubungan baik dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Api Ahok menghadapi front pertama. Air Pramono menghadapi front kedua.
Tapi di titik inilah letak kerapuhan strategi dua front semacam ini. Ilmuwan hubungan internasional Cheng-Chwee Kuik, yang banyak meneliti bagaimana negara-negara menengah di Asia Tenggara menyeimbangkan diri di antara kekuatan-kekuatan besar, menyebut strategi menjaga dua front sekaligus tanpa memilih sisi sebagai hedging — dan hedging, menurutnya, bukan strategi abadi. Ia efektif hanya selama biaya menjaga ambiguitas masih lebih murah ketimbang risiko memilih salah satu sisi secara tegas. Begitu tekanan dari salah satu front terus menanjak, ongkos mempertahankan dua wajah sekaligus ikut membengkak — dan pada titik tertentu, mempertahankan keduanya justru jadi lebih melelahkan ketimbang menentukan sikap.
Tanda-tanda tekanan itu sudah mulai terlihat. PDIP hingga kini masih dianggap berseberangan dengan Jokowi, dan ekspansi PSI belakangan bukan lagi sekadar wacana digital, tapi sudah menyentuh ranah yang jauh lebih personal dan teritorial, termasuk ambisi menjadikan basis-basis tradisional PDIP sebagai lumbung suara baru mereka. Ketika serangan sudah menyentuh wilayah kandang sendiri, menjaga dua front dengan intensitas yang sama mulai terasa seperti mengurus dua kebakaran dengan satu ember air.
Ketika Api dan Air Harus Memilih Arah
Di sinilah pertanyaan besar mulai muncul: berapa lama dualisme api-air ini bisa dipertahankan sebelum salah satunya harus lebih dominan?
Analogi Bismarck sebenarnya punya satu prinsip inti yang sering luput dibaca: seluruh arsitektur diplomasinya dibangun dengan satu tujuan tunggal — Jerman tidak boleh bertarung penuh di dua front sekaligus. Begitu satu front memanas, langkah rasionalnya bukan membagi energi rata ke dua arah, melainkan mendinginkan satu front secepat mungkin agar seluruh kekuatan bisa dilempar penuh ke front yang paling mendesak. Sejarah militer maupun politik mencatat pola yang konsisten: kekuatan yang bertarung di dua front sekaligus nyaris selalu kalah di keduanya — bukan karena kurang kuat, tapi karena energi yang terbelah tidak pernah cukup mematikan di satu tempat pun.
Megawati, dengan pengalaman lebih dari lima dekade di panggung politik, mungkin bisa membaca logika ini dengan baik. Dan front yang tidak bisa lagi didinginkan sudah jelas terlihat: ekspansi PSI kini menyentuh ranah yang jauh lebih personal dan teritorial, termasuk ambisi menjadikan basis-basis tradisional PDIP sebagai lumbung suara baru mereka. Front ini tidak bisa diredam lewat diplomasi atau obrolan empat mata — ia hanya bisa dimenangkan lewat mesin partai dan waktu, di lapangan, bukan di ruang tertutup.
Dalam hitungan ini, bukan tidak mungkin Megawati pada akhirnya akan memilih meredam salah satu elemen itu — dan elemen yang lebih mungkin diredam justru api, bukan air. Ini bukan soal selera atau preferensi personal terhadap satu kader dibanding yang lain, melainkan konsekuensi dari kalkulasi biaya-manfaat yang sudah berlangsung sejak partai ini pertama kali menata posisinya di luar koalisi pemerintahan. Meredam konfrontasi terbuka, dalam logika ini, adalah cara memperkecil kemungkinan partai harus bertarung penuh di dua front sekaligus: menahan laju ekspansi elektoral PSI di satu sisi, sembari menjaga agar hubungan dengan petahana tidak ikut memanas di sisi lain — dua front yang, jika dibiarkan membesar bersamaan, akan menguras sumber daya politik yang sesungguhnya terbatas.
Prinsip ini sejalan dengan apa yang dalam kajian strategi sering disebut sebagai threat prioritization — kemampuan sebuah aktor politik membedakan mana ancaman yang mendesak untuk segera ditangani, dan mana yang cukup dijaga agar tetap netral. Front elektoral menuntut penanganan aktif karena sifatnya progresif — dibiarkan sehari lebih lama, basis yang direbut bisa jadi basis yang hilang permanen. Front hubungan dengan petahana justru sebaliknya: ia tidak butuh dimenangkan, cukup dijaga agar tidak berubah jadi front baru yang harus turut diperangi. Ketika satu front butuh ofensif dan front lain cukup diredam jadi status quo, rasionalitas politik hampir selalu berpihak pada opsi yang lebih murah untuk dipertahankan — dan menjaga hubungan tetap tenang, secara struktural, selalu lebih murah daripada merebut kembali wilayah yang sudah mulai direbut orang lain.
Ada preseden yang layak direnungkan dari sejarah partai berlambang banteng ini sendiri. PDIP bukan organisasi yang asing dengan kalkulasi semacam ini — sepanjang perjalanannya, partai ini berulang kali membuktikan kemampuan membaca kapan sebuah front harus dilepas dan kapan front lain harus direbut penuh, jauh sebelum lawan-lawannya sadar peta sudah berubah. Yang membedakan partai yang bertahan puluhan tahun dari partai yang timbul-tenggelam dalam satu siklus pemilu bukan soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan soal siapa yang paling disiplin memutuskan kapan suara keras itu perlu, dan kapan justru harus ditahan.
Yang menarik untuk direnungkan bukan cuma soal siapa akhirnya lebih dibutuhkan, Ahok atau Pramono. Ada pertanyaan yang lebih tua dan lebih mendasar dari itu: seberapa lama sebuah kekuatan politik bisa terus memakai dua wajah sekaligus, sebelum publik dan lawan-lawannya mulai bisa menebak kapan wajah mana yang akan tampil? Api yang terlalu sering dipadamkan kehilangan daya kejutnya. Air yang terlalu sering dibendung kehilangan arahnya. Kekuasaan yang bertahan lama, pada akhirnya, bukan yang paling pandai memainkan dua peran berlawanan — melainkan yang paling jeli membaca kapan dunia di luar dirinya sudah berubah, dan kapan saatnya salah satu wajah itu harus melangkah lebih dulu, sementara yang lain untuk sementara waktu belajar diam. (D74)
Comments are closed.