Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Indonesia memiliki satu keunikan politik: banyak politisi dan pejabatnya lahir dari organisasi mahasiswa. Mengapa kondisi ini bisa terjadi?
Ada fakta yang jarang disadari tentang Indonesia: negara ini mungkin adalah satu-satunya demokrasi besar di dunia di mana jalan menuju kekuasaan tidak selalu melewati kampus, melainkan melewati organisasi mahasiswa. Bukan FISIP UI, bukan FH UGM, bukan program pascasarjana bergengsi manapun — melainkan PMII, HMI, GMNI, dan saudara-saudaranya yang jauh lebih menentukan siapa yang akhirnya duduk di kursi menteri, di ruang sidang pengadilan, atau di lantai parlemen.
Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik kabinet pertamanya pada Oktober 2024, satu pola menarik luput dari perhatian sebagian besar analis. Nasaruddin Umar bukan hanya Guru Besar Tafsir UIN Jakarta — ia adalah produk jaringan pesantren dan ekosistem organisasi yang mengakarkan namanya jauh sebelum ia menjadi imam besar. Abdul Mu’ti bukan hanya doktor lulusan Jerman — ia adalah mantan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang dibesarkan di ekosistem IMM. Raja Juli Antoni bukan hanya pemegang PhD dari Queensland — ia pernah memimpin PP IPM, organisasi pelajar Muhammadiyah, sebelum namanya dikenal publik luas.
Prabowo sendiri menawarkan sudut pandang yang melengkapi gambar ini. Seorang perwira militer yang ditempa oleh disiplin institusi, ia memahami satu prinsip yang sama dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus atau ormek: bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ruang kuliah, melainkan dari tempaan lapangan.
Dalam tradisi militer, seseorang belajar memimpin dengan memimpin — persis seperti yang terjadi di komisariat. Bahwa kabinet yang ia bangun kemudian dipenuhi oleh mereka yang ditempa di ekosistem ormek bukan ironi, melainkan keselarasan: dua jalur pembentukan pemimpin yang berbeda rute, tapi menuju kualitas yang sama.
Lantas, mengapa ormek bisa melahirkan banyak pejabat?
Anomali di Antara Bangsa-Bangsa
Fenomena ini menjadi semakin mengejutkan ketika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Tiongkok, jalur menuju kekuasaan sangat jelas dan tunggal: masuk Tsinghua atau Peking University, lulus dengan nilai terbaik, bergabung dengan CCP sejak dini. Riset Asia Society Policy Institute pada 2025 mengkonfirmasi bahwa lebih dari 30 persen kader muda tingkat biro penuh di CCP adalah alumni Tsinghua. Xi Jinping, Hu Jintao, Zhu Rongji — semuanya dari Tsinghua. Kampus adalah negara, negara adalah kampus.
Di Jepang, pola yang sama berjalan lebih dari satu abad. Enam belas perdana menteri Jepang terdidik di Universitas Tokyo, dan di antara mereka, lima belas berlatar Fakultas Hukum. Todai adalah gerbang tunggal birokrasi Jepang yang hampir tidak berubah sejak era Meiji. Di Amerika, sepertiga presiden adalah alumni Ivy League, dan semua lima presiden terakhir mengenyam Harvard, Yale, atau Columbia.
Pola globalnya konsisten: negara-negara dengan sistem yang matang melahirkan elite dari kampus-kampus elite. Meritokrasi formal — gelar, almamater, IPK — adalah tiket masuknya.
Indonesia tidak membaca memo itu. Dan justru di situlah letak keunikannya yang sesungguhnya.
Komunitas Praktik: Mengapa Ormek Mencetak Pemimpin
Étienne Wenger, dalam karyanya Communities of Practice (1998), berargumen bahwa pembelajaran yang paling bermakna tidak terjadi di ruang kelas, melainkan di dalam komunitas praktik — kelompok orang yang berbagi kepedulian, masalah, dan hasrat atas sesuatu, lalu memperdalam pengetahuan dan keahlian mereka melalui interaksi berkelanjutan. Identitas profesional, menurut Wenger, tidak terbentuk dari gelar yang diterima saat wisuda. Ia terbentuk dari praktik bersama yang dijalani dalam komunitas yang nyata.
Ormek adalah komunitas praktik kepemimpinan yang paling konsisten di Indonesia. Tidak ada institusi lain — partai politik, kampus, bahkan militer sekalipun — yang melatih kepemimpinan dalam kondisi yang semirip ini dengan realitas kekuasaan: tanpa gaji, tanpa jabatan formal, tanpa struktur yang sudah ditetapkan dari atas. Seorang ketua komisariat PMII harus merekrut kader, mengelola konflik internal, bernegosiasi dengan birokrasi kampus, dan memobilisasi massa untuk isu yang ia percayai — semua dengan modal kepercayaan semata.
Wenger menyebut proses ini legitimate peripheral participation: seseorang masuk komunitas dari pinggiran, mengamati, berpartisipasi dalam peran-peran kecil, lalu perlahan bergerak ke pusat seiring bertambahnya kompetensi dan kepercayaan yang diberikan komunitas kepadanya. Persis seperti ini ormek bekerja. Mahasiswa baru masuk sebagai anggota biasa, lalu menjadi pengurus rayon, lalu ketua komisariat, lalu pengurus cabang — dan ketika ia akhirnya memasuki dunia birokrasi atau politik, ia sudah membawa identitas kepemimpinan yang jauh lebih terinternalisasi daripada yang bisa diberikan satu pun mata kuliah.
Inilah yang membedakan pemimpin berlatar ormek dari teknokrat murni: teknokrat bisa menganalisis masalah rakyat dengan presisi tinggi, tapi pemimpin yang terbentuk dari komunitas praktik merasakannya — karena ia pernah berdebat tentang masalah itu di rapat yang tidak ada kehadirannya dalam transkrip akademik manapun.
Sejarah Indonesia membuktikannya berulang kali. GMNI adalah inkubator awal kader nasionalis di era Soekarno. KAMI menjadi tulang punggung gerakan 1966 bukan karena siapapun merancangnya demikian, melainkan karena jaringan dan kapasitas mobilisasi yang telah dibangun bertahun-tahun mendahului momentum itu. Dan 1998 — reformasi yang paling menentukan dalam sejarah demokrasi Indonesia — tidak dimulai dari seminar akademik. Ia dimulai dari rapat komisariat, dari komunikasi antar ormek lintas kampus, dari mobilisasi menggunakan infrastruktur kepercayaan yang tidak tercatat di satu dokumen resmi manapun. Kampus menyediakan panggung; ormek menyediakan aktornya.
Bahkan hari ini, pola itu terus hidup dalam wajah yang lebih segar. Empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang menghapus presidential threshold dari Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 adalah produk Komunitas Pemerhati Konstitusi — sebuah komunitas praktik hukum konstitusional yang telah berjalan 13 tahun di kampus mereka. Mereka bukan sekadar mahasiswa yang tiba-tiba berani menggugat. Mereka adalah anggota komunitas yang telah lama mempraktikkan apa yang kemudian mereka bawa ke ruang sidang — mengikuti sebagian sidang secara online dari lokasi KKN mereka, tanpa pengacara, tanpa dana besar.
Demokrasi Pada Bentuknya Masing-masing
Pramoedya Ananta Toer, dalam tetralogi Buru-nya, menggambarkan bagaimana Minke tidak naik karena ijazah atau uang, melainkan karena ia membangun jaringan dan menemukan suaranya di ruang publik. Para pemimpin Indonesia berlatar ormek adalah Minke-Minke itu: bukan dari keluarga elite, tidak selalu punya modal ekonomi, tapi punya sesuatu yang lebih tahan lama — kepercayaan dari orang-orang yang pernah berjuang bersama mereka.
Gramsci menyebutnya intelektual organik: mereka yang tumbuh dari kelompoknya dan berbicara atas nama kepentingan kelompok itu, bukan karena ditugaskan sistem, melainkan karena memang lahir dari sana.
Namun setiap balada selalu punya nada yang lebih dalam dari sekadar pujian. Wenger sendiri mengingatkan bahwa komunitas praktik, sekuat apapun ia dalam mencetak kompetensi, tetap punya batas: ia hanya seproduktif sejauh mana komunitas itu terbuka pada anggota baru dan perspektif baru. Ormek yang paling subur adalah ormek yang tidak menutup diri — yang menerima bahwa generasi baru membawa cara berjuang yang berbeda, dan bahwa kepemimpinan yang lahir dari komunitas digital, dari gerakan lingkungan, atau dari advokasi kebijakan berbasis data, tidak kalah legitimasinya dari kepemimpinan yang lahir dari rapat komisariat.
“Negara Ormek” bukan ancaman bagi demokrasi Indonesia — dalam banyak hal, ia adalah demokrasi Indonesia dalam bentuknya yang paling jujur dan paling organik. Ia lahir bukan dari rancangan, melainkan dari kebutuhan: kebutuhan untuk melahirkan pemimpin di negara yang terlalu besar dan terlalu beragam untuk bisa diurus hanya oleh mereka yang lulus dari kampus-kampus terbaik.
Pertanyaan yang relevan untuk Indonesia hari ini bukan apakah sistem ini baik atau buruk. Pertanyaan yang relevan adalah: bagaimana komunitas praktik bernama ormek ini terus memperbarui dirinya — agar ia bukan hanya mewariskan jaringan, tapi juga mewariskan cara berpikir yang mampu merespons tantangan yang belum pernah ada di buku panduan komisariat manapun.
Jawaban atas pertanyaan itu, barangkali, sedang ditulis oleh mereka yang hari ini duduk di rapat ormek yang kita belum tahu namanya — dan yang dua puluh tahun dari sekarang, mungkin, akan memimpin negeri ini. (D74)
Comments are closed.