10 Januari 2026 at 14:57 (Updated on 11 Januari 2026 at 10:09)
Status darurat diperlukan untuk mempercepat pembersihan lingkungan, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta pemulihan akses.
Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan ketiga ini berlaku selama 14 hari, mulai 9 hingga 22 Januari 2026, menyusul belum pulihnya sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di berbagai kabupaten/kota.
Keputusan tersebut ditetapkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), usai rapat evaluasi penanganan bencana yang digelar secara daring dari Posko Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Aceh, Kamis (8/1/2026).
Mualem menyebut, perpanjangan status darurat didasarkan pada koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026. Pertimbangan utama lainnya adalah kondisi lapangan yang masih belum stabil, mulai dari wilayah yang terisolasi, keterbatasan pasokan logistik, hingga layanan publik yang belum sepenuhnya pulih.
“Masih ada daerah yang aksesnya terputus dan kebutuhan dasar warga belum terpenuhi secara optimal,” kata Mualem.
Ia menegaskan, status darurat diperlukan untuk mempercepat pembersihan lingkungan pascabencana, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat—terutama ke gampong-gampong yang sulit dijangkau.
Selain penanganan darurat, Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur vital. Ia menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan guna memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi warga.
Dalam rapat tersebut, Mualem turut meminta para bupati dan wali kota di Aceh untuk segera menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut ditargetkan rampung paling lambat pekan ketiga Januari 2026 sebagai dasar pemulihan jangka menengah dan panjang.
“Dokumen ini penting agar pemulihan tidak berjalan parsial, tapi terencana dan lebih berketahanan,” ujarnya.
Mualem juga mengajak seluruh unsur, mulai dari SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat sipil untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh.
“Kepada seluruh masyarakat yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir memastikan pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Comments are closed.