Bagi warga Kampung Adat Banceuy, keberlanjutan tidak pernah dimulai dari peta tata ruang atau laporan teknis tapi hidup dalam praktik sehari-hari.
Di Kampung Adat Banceuy, keberlanjutan tidak lahir dari proyek instan, melainkan dari pengakuan atas hak masyarakat adat, partisipasi bermakna, dan relasi setara antara manusia dan alam.
Di lereng perbukitan Subang, Jawa Barat, Kampung Adat Banceuy berdiri dengan cara yang berbeda. Bukan semata karena bentang alamnya yang hijau atau ritual adat yang masih dijalankan hingga kini, melainkan karena satu prinsip lama yang terus dipegang warganya: alam bukan sekadar sumber daya, melainkan ruang hidup yang harus dijaga bersama.
Di tengah arus pembangunan yang kerap menggerus desa-desa adat dan meminggirkan masyarakat lokal, Banceuy menawarkan kisah lain tentang keberlanjutan. Sebuah cerita yang tumbuh dari akar komunitas, tentang ekonomi yang berjalan seiring dengan adat, dan tentang relasi yang lebih setara antara masyarakat adat, negara, dan korporasi.
Secara geografis dan ekologis, Banceuy menempati posisi yang krusial. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Ruang dan Wilayah, kampung adat ini berada di Subang bagian selatan—tepatnya di Kecamatan Ciater dan Desa Sanca—yang termasuk dalam kawasan tangkapan air Sub-DAS Cipunagara.
Wilayah ini berfungsi sebagai daerah pengisian ulang sumber air tanah dalam. Fungsi tersebut diperkuat oleh kajian isotop dan pemodelan SWAT yang dilakukan Tim TIV Subang. Temuan ini menegaskan bahwa ruang hidup masyarakat adat bukan hanya bernilai budaya, tetapi juga menopang sistem ekologis yang jauh lebih luas.
Ketika kawasan seperti Banceuy rusak, dampaknya tidak berhenti di tingkat lokal. Kerusakan akan menjalar ke sistem air, pangan, hingga ekonomi regional.
Bagi warga Banceuy, keberlanjutan tidak pernah dimulai dari peta tata ruang atau laporan teknis tetapi hidup dalam praktik sehari-hari: pertanian berbasis musim, perlindungan hutan dan mata air, serta ritual adat seperti Ruwatan Bumi—sebuah ekspresi spiritual yang sekaligus berfungsi sebagai mekanisme ekologis untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam.
Tiga Pilar Keberlanjutan yang Hidup di Komunitas
Jauh sebelum program pemberdayaan hadir, masyarakat Banceuy telah menjalankan keberlanjutan berbasis tiga nilai utama: sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi. Ketiganya berjalan sebagai satu kesatuan, meski belum seluruhnya terkelola secara sistematis.
Tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan kearifan lokal, melainkan pada keterbatasan kapasitas, akses ekonomi, serta pengakuan formal. Dalam konteks inilah Danone mulai melakukan pendampingan sejak sekitar 2012 hingga kini.
Pendampingan tidak dilakukan dengan membawa model usaha dari luar, melainkan dengan memperkuat potensi yang telah hidup di dalam komunitas. Melalui Ecodev Banceuy Village Program, penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas lintas generasi serta kebutuhan praktis mulai dari keterampilan produksi, tata kelola usaha, hingga pengembangan ekowisata berbasis adat.
Hasilnya bukan sekadar peningkatan pendapatan. Yang lebih penting, tumbuh rasa percaya diri komunitas untuk mengelola masa depan mereka sendiri.
Pertanyaan kemudian muncul: sejauh mana praktik di Banceuy selaras dengan standar global tentang hak masyarakat adat?
Dalam laporan keberlanjutannya, Danone merujuk pada GRI 411: Rights of Indigenous Peoples, yang menekankan bahwa operasional perusahaan tidak boleh mengganggu hak tenurial, budaya, dan lingkungan masyarakat adat. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional lain, seperti Konvensi ILO No. 169, serta panduan sektor industri dan ekstraktif seperti ICMM Good Practice Guide on Indigenous Peoples dan Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).
Di Indonesia, menurut Ajarani Mangkujati Djandam, antropolog yang tengah menempuh studi doktoral, rekognisi terhadap Indigenous Peoples relatif lebih dikenal di kalangan perusahaan multinasional, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam. Program berbasis masyarakat adat umumnya telah terintegrasi dalam kerangka CSR dan pengelolaan dampak.
Sebaliknya, di kalangan perusahaan nasional, praktik ini masih tergolong baru. Meski demikian, dalam dua tahun terakhir mulai muncul inisiatif seperti Indigenous Peoples Impact Assessment atau IP Due Diligence, terutama ketika investor dan lembaga pembiayaan mensyaratkan kepatuhan terhadap standar keuangan internasional.
Banceuy menjadi contoh bagaimana standar global dapat diterjemahkan ke dalam praktik lokal yang kontekstual dan berakar pada komunitas.
Partisipasi Bermakna dan Ukuran Dampak
Pembeda utama antara program keberlanjutan yang substantif dan yang sekadar simbolik terletak pada proses perencanaannya. Joko Prasojo, Plant Director AQUA Subang, menyebut bahwa partisipasi bermakna menjadi fondasi utama pendampingan di Banceuy.
Perencanaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat sejak tahap awal. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau PADIATAPA menjadi landasan. Masyarakat adat tidak diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai mitra dan pemangku kepentingan utama yang berhak menyampaikan pandangan, harapan, bahkan keberatan.
Secara konkret, proses ini dijalankan melalui asesmen kebutuhan bersama, penyusunan rencana kerja partisipatif, sosialisasi yang disesuaikan dengan konteks lokal, serta penyusunan SOP internal agar aktivitas produksi tidak mengganggu keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan.
Pada 2021, Danone Indonesia menggandeng peneliti Universitas Padjadjaran untuk melakukan kajian Social Return on Investment (SROI) terhadap program Ecodev periode 2018–2021. Hasilnya menunjukkan nilai SROI sebesar 1,31 artinya setiap satu rupiah investasi menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan senilai 1,31 rupiah.
Namun keberhasilan tidak hanya diukur dengan angka. Di sektor sosial dan budaya, indikator mencakup keberlanjutan ritual adat, minimnya konflik, berfungsinya lembaga adat, serta transfer nilai kepada generasi muda. Di sektor lingkungan, indikator meliputi kualitas air, tanah, udara, keanekaragaman hayati, serta terjaganya situs budaya bernilai konservasi tinggi. Sementara peningkatan ekonomi dari wisata adat, jasa lingkungan, dan UMKM lokal dipandang sebagai dampak lanjutan bukan tujuan tunggal.
Regenerasi, Modernisasi, dan Jalan ke Depan
Modernisasi membawa tantangan tersendiri. Joko menyebut adanya pergeseran nilai di kalangan generasi muda, meningkatnya orientasi ekonomi individual, serta ancaman terputusnya regenerasi pelestari adat. Di sisi lain, aturan adat yang belum sepenuhnya terdokumentasi dan diakui secara formal berpotensi memicu ketidakharmonisan sosial di masa depan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pendampingan difokuskan pada identifikasi dan legalisasi nilai adat, dokumentasi silsilah dan norma, penguatan pendidikan lintas generasi, pengembangan pertanian berbasis adat, serta tata kelola wisata budaya yang adil. Ritual Ruwatan Bumi dijaga keasliannya, sekaligus diintegrasikan dengan aktivitas ekonomi tanpa kehilangan makna.
Dari Banceuy, satu pelajaran utama mengemuka: keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari budaya dan hak masyarakat adat. Ketika budaya dihargai, rasa tanggung jawab terhadap alam tumbuh secara organik. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan hasil dari kemampuan masyarakat menjaga ruang hidupnya.
Bagi dunia usaha, Banceuy menunjukkan bahwa program keberlanjutan tidak harus berhenti sebagai simbol. Dengan partisipasi bermakna, FPIC, dan akuntabilitas berbasis data, investasi sosial dapat berjalan seiring dengan kepentingan bisnis. Bagi pemerintah, kisah ini menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor dalam pemberdayaan desa adat.
Dan bagi publik, Banceuy menjadi bukti bahwa menjaga tradisi tidak berarti menolak perubahan melainkan memilih perubahan yang adil, berakar, dan berkelanjutan.
Di tengah krisis iklim dan ketimpangan sosial yang kian nyata, harapan itu tumbuh dari desa. Dari komunitas yang memilih menjaga adat, merawat alam, dan membangun masa depan dengan cara mereka sendiri.
Comments are closed.