● Biogas komunal bisa menjadi solusi pengelolaan sampah organik sekaligus alternatif pengganti bahan bakar elpiji.
● Namun biaya investasi di awal tidaklah murah. Perawatan dan pengelolaannya juga bukan perkara mudah.
Browse Posts● Sistem pengelolaan secara komunal bisa menjadi solusi.
Dalam sebulan terakhir, lima tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia terbakar. Bahkan, api di TPA Jatiwaringin di Tangerang baru padam setelah sebelas hari.
Api menjadi sedemikian berkobar karena TPA menghasilkan emisi gas metana dalam jumlah besar, terutama karena mayoritas sampah organik dan dikelola dengan sistem open dumping (ditumpuk terbuka tanpa penangkapan gas).
TPA termasuk kawasan rawan kebakaran karena gas yang telah bercampur dengan udara, rawan terpicu sumber panas seperti puntung rokok, bara api, atau cuaca panas.
Mengatasi persoalan sampah ini tentu harus dari produksi di hulu. Namun jalan lainnya, kita juga bisa mengatasi dengan pengelolaan sampah di hilir, salah satunya lewat pengelolaan sampah untuk biogas.
Gas metana dari sampah organik dapat digunakan untuk memasak, agar sampah tidak perlu berakhir di TPA. Gas ini bisa menjadi bahan bakar pengganti elpiji untuk kebutuhan rumah tangga.
Namun, produksi biogas juga menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari tingginya biaya investasi awal, hingga kemampuan teknis untuk pengoperasian, perawatan rutin, serta tata kelola yang baik.
Peluang dan tantangan produksi biogas
Potensi produksi biogas dari limbah sampah sangat besar di Indonesia. Rata-rata 60% sampah rumah tangga adalah sisa makanan alias sampah organik yang bisa diolah menjadi biogas.
Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, dan tiap orang menghasilkan 500 gram sampah sisa makanan per hari, maka satu keluarga bisa menghasilkan total sisa makanan 1,2kg per hari. Lalu, jika dalam satu RT terdiri dari 40 KK dengan rata-rata 4 orang/KK, maka 160 orang akan mengumpulkan sisa makanan hampir 50 kg/hari.
Pengolahan dalam instalasi biogas (digester 8m³) bisa menghasilkan gas metana yang cukup untuk menyalakan satu kompor di dapur bersama selama sekitar 6 jam atau setara dengan ukuran 2 dapur rumahan untuk hitungan 2-3 jam kebutuhan harian dapur.
Namun potensi besar ini sepaket dengan banyaknya tantangan. Pertama, studi menyebutkan bahwa masyarakat cenderung enggan mengolah sampah organik—yang umumnya basah—karena merasa jijik (yuck factor). Rasa jijik ini sebetulnya bisa diatasi dengan edukasi pemilahan sampah sisa makanan sejak awal.
Kedua, biaya investasi awal tinggi. Instalasi biogas skala individu bisa mencapai Rp10 juta. Itu pun ukurannya 4m³ yang biasa menghasilkan biogas untuk memasak selama 3 jam per hari.
Selain itu, sistem biogas memerlukan kemampuan teknis untuk pengoperasian, perawatan rutin, serta tata kelola yang baik agar pembagian tanggung jawab berjalan efektif. Untuk menjaga kestabilan produksi biogas, bahan baku pun harus kontinu.
Solusi pengelolaan berbasis komunitas
Belajar dari berbagai praktik di daerah, sejumlah tantangan di atas bisa menjadi lebih ringan jika dijalankan bersama komunitas.
Bahan baku untuk produksi biogas juga bisa lebih stabil dengan mengumpulkan sampah dari berbagai sumber perolehan sisa makanan. Selain rumah tangga, sumber lain misalnya warung, dan pasar sayur dalam satu RT bisa dijadikan prioritas.
Harga instalasi bisa ditekan jika dipasang untuk skala komunitas (RT/RW) atau dengan pendekatan community-based project.
Beban pengolahan sampah secara individu juga berkurang karena ditanggung renteng bersama, termasuk ongkos perawatan dan pengelolaan.
Daripada setiap rumah memasang instalasi biogas sendiri (sekitar Rp10 juta per rumah), warga bisa membangun satu instalasi bersama untuk satu RT/RW. Perkiraan biaya instalasi biogas komunal berkapasitas 8m³ beserta mesin pencacahnya sekitar Rp25 juta. Sumber dana dapat berasal dari duit kas desa atau urunan sekitar Rp52.100/KK/bulan.
Biaya tenaga kerja bisa dipangkas dengan memberdayakan warga sekitar. Misalnya, warga bisa menetapkan jadwal reguler bergilir untuk melakukan monitoring.
Pembangunan biogas tentu tidak selesai di tahap instalasi, perlu perawatan rutin. Biaya operasional dan pemeliharaan per tahun diperkirakan sebesar 15% (skenario konservatif) dari biaya instalasi, yaitu sekitar Rp3,75 juta, yang sebenarnya tidak besar jika ditanggung bersama.
Secara hitungan kelayakan ekonomi, investasi awal dan biaya operasional ini lebih kecil dibanding manfaat penghematan dan pendapatan tambahan dari biogas. Modal bisa kembali dalam beberapa tahun saja.
Bisa kita hitung, satu RT bisa menghemat pembelian elpiji 3 kg sekitar Rp4 juta per tahun. Serta asumsi berkurangnya biaya angkut sampah karena pengelolaan sampah mandiri mengurangi jumlah sampah yang diangkut, sebesar Rp2juta/tahun.
Manfaat lainnya, warga bisa menjual pupuk organik hasil residu biogas dengan perkiraan 1.500 kg pupuk/tahun. Jika harga jual pupuk seharga Rp1.000/kg, warga bisa berpotensi memperoleh pendapatan Rp1,5 juta/tahun.
Dengan demikian, total manfaat ekonomi dari biogas komunal bisa mencapai Rp7,5 juta per tahun. Jika dipotong dengan biaya operasional Rp3,75 juta per tahun, desa setempat masih memperoleh penghasilan bersih sekitar Rp3,75 juta/tahun. Secara teori, modal biaya instalasi awal bisa kembali dalam waktu sekitar 7 tahun.
Beberapa wilayah di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, seperti Desa Monggol, Desa Ngloro, dan Desa Nglanggeran Wetan sudah berhasil memanfaatkan teknologi digester biogas melalui integrasi limbah ternak dan sisa konsumsi rumah tangga.
Pada akhirnya efektivitas biogas komunal sangat bergantung pada sinergi beberapa faktor kunci.
Pertama, kepastian pasokan bahan baku organik yang stabil.
Kedua, urgensi pengawasan serta asistensi teknis berkala untuk mendeteksi kendala operasional sejak dini.
Ketiga, kompetensi pengguna dalam memonitor performa sistem, misalnya melalui observasi tekanan gas dan kualitas nyala api.
Terakhir, tata kelola organisasi yang transparan diperlukan, mengingat aspek pengelolaan bersama sering kali menjadi titik krusial dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur berbasis komunitas.
Comments are closed.