Bincangperempuan.com- Belakangan tren literasi Indonesia sedang membaik. Di sosial media kita mulai melihat orang memamerkan proses membaca mereka. Di beberapa sudut kota, kita makin sering melihat anak-anak muda duduk bersila di taman publik, menenteng buku fiksi atau nonfiksi, lalu membaca bersama dalam keheningan yang hangat. Tren read-in-public atau klub baca terbuka ini mendadak estetik, keren, dan dirayakan banyak orang.
Kabar baiknya, geliat di ruang publik ini sejalan dengan potret di atas kertas. Berdasarkan hasil pengukuran nasional, Indeks Budaya Literasi Nasional meningkat dari 54,29 pada 2021 menjadi 60,49 pada 2023. Sementara Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) naik dari 55,74 pada 2020 menjadi 72,44 pada 2024. Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga tumbuh dari 61,55 pada 2020 menjadi 73,52 pada 2024. Indonesia seolah-olah sedang melangkah mantap keluar dari rawa-rawa darurat membaca.
Namun, masih ada kenyataan pahit yang bersembunyi di baliknya. Mulai dari harga buku yang semakin tak terjamah kantong masyarakat kelas bawah hingga komitmen fiskal negara.
Baca juga: Menatap Sisi Gelap Kawin Kontrak dalam Novel Mawar Bukan Nama Sebenarnya
Bak Barang Mewah: Mahalnya Harga Buku di Indonesia
Membeli buku di Indonesia hari ini bukan hanya soal minat baca, tapi soal sanggup atau tidak secara finansial. Sekilas, harga buku lokal Rp70.000 sampai Rp100.000 terlihat biasa saja. Tapi kalau dibenturkan dengan rata-rata gaji pekerja yang hanya sekitar Rp3 juta-an dalam sebulan, angkanya jadi terasa sangat mahal dan bikin buku bergeser jadi barang mewah.
Biar gampang membayangkan betapa timpangnya daya beli (purchasing power) kita, coba bandingkan dengan pekerja di Amerika Serikat.
Di AS, harga buku baru berkisar 20–30 USD. Dengan rata-rata gaji 3.000–4.000 USD per bulan, seorang pekerja di sana cuma perlu menyisihkan 1 sampai 2 jam gaji hasil kerjanya untuk memboyong satu buku baru.
Di Indonesia? Dengan gaji Rp3 juta per bulan (atau sekitar Rp100 ribu per hari), seorang pekerja harus menumbalkan 8 jam atau seharian penuh kerjanya hanya demi membeli satu buku lokal. Kalau yang mau dibeli buku impor yang harganya bisa tiga hingga lima kali lipat buku lokal? Penantiannya bisa menguras upah 4 hari hingga 1 minggu kerja.
Ketika satu buku harus ditukar dengan jatah makan dua hari, wajar kalau literasi akhirnya cuma jadi kemewahan buat orang tertentu.
Benteng Terakhir yang Roboh Dipangkas Anggaran
Idealnya, ketika pasar komersial memagari akses ilmu dengan harga mahal, negara wajib hadir melalui perpustakaan publik. Perpustakaan publik dan armada perpustakaan keliling adalah benteng terakhir kesetaraan akses literasi, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan warga di daerah terpencil. Sayangnya, benteng terakhir ini justru sedang dihantam oleh kebijakan efisiensi anggaran yang brutal.
Laporan BBC memperjelas seberapa parah imbas pemangkasan ini di lapangan. Pada tahun 2026, anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dipangkas hingga nyaris setengahnya. Dari yang sebelumnya mengantongi alokasi sebesar Rp721 miliar pada 2025, angka tersebut terjun bebas menjadi Rp377 miliar untuk tahun 2026. Penutursuara kebijakan ini datang langsung dari Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI pada 16 Juli lalu. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini berdampak sangat fatal terhadap aktivitas literasi di lapangan.
Dampak pemangkasan ini bukan sekadar utak-atik angka di kertas kerja APBN, melainkan penghentian langsung fasilitas publik di tingkat tapak. Pembelian buku-buku baru untuk mengisi rak perpustakaan terpaksa terhenti. Yang lebih menyedihkan, armada perpustakaan keliling yang selama ini menjadi jembatan ilmu bagi anak-anak di pelosok daerah terancam gagal beroperasi.
Program unggulan Perpusnas pada kurun 2024–2025, yaitu pengiriman bantuan 1.000 buku per titik ke desa-desa, taman baca masyarakat (TBM), hingga lembaga pemasyarakatan (lapas), kini terpaksa digulung. Padahal, program tersebut sempat disambut antusias oleh masyarakat di berbagai daerah. Kini, imbas pengetatan anggaran yang dialami berbagai instansi sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, janji pemerataan buku itu terhenti seketika. Pernyataan tegas keluar dari Kepala Perpusnas: “Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya.”
Baca juga: Membaca Esok Jilbab Kita Dirayakan: Benarkah Semua Perempuan Punya Kemewahan untuk Merayakannya?
Target Melambung di Atas Kertas yang Rusak
Keputusan memotong anggaran literasi ini melahirkan ironi yang menggelikan. Di satu sisi, pemerintah menetapkan target-target tinggi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Perpusnas dipatok untuk melambungkan IPLM hingga angka 72,50 dan TKM ke angka 75,50 pada 2029.
Namun di sisi lain, amunisi untuk mencapai target tersebut disunat habis-habisan. Mengharapkan capaian literasi melonjak saat dananya dipotong setengah adalah ilusi teknokratis yang absurd. Aminudin Aziz secara terbuka menyampaikan keberatannya di depan DPR bahwa target-target nasional tersebut semestinya diturunkan. “Tidak mungkin dengan anggaran besar [target] tercapai, dengan anggaran kecil tetap tercapai,” tukasnya.
Pihak Perpusnas memang sempat mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp357 miliar dan disetujui oleh Komisi X DPR guna menyelamatkan program-program prioritas. Namun, nasib usulan tersebut masih menggantung di meja Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sebagai gantinya, Perpusnas kini terdorong untuk memaksimalkan platform digital seperti iPusnas, e-Resources, Indonesia OneSearch, hingga BintangPusnas Edu.
Meskipun inovasi digital patut diapresiasi, menggantungkan literasi nasional sepenuhnya pada aplikasi seluler di tengah ketimpangan infrastruktur internet daerah adalah bentuk pengabaian. Bagi anak-anak di sudut desa yang tidak memegang genggaman smartphone, perpustakaan fisik dan buku cetak adalah satu-satunya jendela pengetahuan yang tersisa.
Awal 2026 lalu, Kepala Perpusnas sempat menyuntikkan semangat dengan menyatakan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengecilkan cita-cita lembaga. “Kalau kita melihat anggaran sebagai satu-satunya penentu, maka kita akan melihat Perpusnas ini kecil. Dan kalau kita melihatnya kecil, kita pun akan bekerja kecil,” ujarnya. Narasi optimistis itu tentu perlu dihormati, tetapi kita tidak bisa terus-menerus menuntut lembaga publik bekerja ajaib tanpa bahan bakar.
Fenomena ini mempertegas bahwa pemerintah gemar memamerkan kenaikan grafik statistik literasi di panggung seminar, tetapi enggan membiayai infrastruktur fisiknya di lapangan. Ketika harga buku komersial tak terjangkau oleh daya beli mayoritas pekerja, dan negara justru memangkas anggaran perpustakaan, literasi resmi digeser ke hierarki paling bawah dalam prioritas pembangunan nasional.
Referensi:
- Irfani, F. (2026, 23 Juli). Hampir setengah anggaran Perpustakaan Nasional dipangkas – ‘Kami mati segan, hidup pun tak mau’. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c70gekd44gdo
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025, 31 Oktober). Perpusnas genjot peningkatan budaya baca dan literasi melalui program inklusi dan digitalisasi. https://perpusnas.go.id/berita/perpusnas-genjot-peningkatan-budaya-baca-dan-literasi-melalui-program-inklusi-dan-digitalisasi
Comments are closed.