Sekretariat ASEAN di Jakarta | Kaliper1/WikimediaCommons
Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dianggap perlu memperkuat kembali perannya sebagai penggagas norma, pembangun konsensus, dan penggerak pembaruan fundamental ASEAN.
Kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan agar ASEAN tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan global hingga tahun 2045. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam arsitektur regional.
Prof. Dewi Fortuna Anwar, Periset Pusat Riset Politik BRIN, dalam rilis resminya menyebut, Indonesia perlu mengambil inisiatif untuk memperkuat ketahanan regional.
“Indonesia tidak cukup hanya merespons berbagai krisis yang terjadi di kawasan, tetapi perlu mengambil inisiatif untuk memperkuat ketahanan dan arsitektur regional ASEAN,” tegas katanya.
Memperkuat Ketahanan Nasional dan Kawasan
Dalam penjelasannya, Dewi mengungkap penguatan peran Indonesia bisa dimulai dari pendekatan keamanan komprehensif yang menghubungkan ketahanan nasional dengan ketahanan kawasan. Ketahanan nasional ini mencakup stabilitas politik, pembangunan ekonomi, hingga pertahanan yang solid.
Menurunya, kedua aspek ketahanan tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus saling mendukung demi stabilitas bersama. Jika satu negara melemah, maka bisa berdampak buruk pada negara tetangganya di kawasan.
“National resilience dan regional resilience harus saling memperkuat. Ketahanan kawasan merupakan kombinasi dari ketahanan nasional setiap negara dan kerja sama regional,” ujarnya.
Tak ketinggalan, ia juga menyebut ASEAN harus waspada terhadap munculnya mata rantai terlemah atau weakest link di kawasan. Hal ini bisa dipicu oleh konflik internal maupun kegagalan negara yang berpotensi menjadi ancaman luas bagi stabilitas ASEAN.
Menghidupkan Kembali Filosofi ZOPFAN
Dalam menjaga otonomi strategis, Indonesia dapat mendorong ASEAN untuk menghidupkan kembali semangat ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality). Ketiga prinsip ini dinilai masih sangat relevan di tengah persaingan kekuatan besar dunia saat ini.
Prinsip damai (peace) tidak hanya mencakup hubungan antarnegara, tapi juga perdamaian di dalam negeri serta hubungan dengan pihak luar. Di sisi lain, aspek kebebasan (freedom) menekankan kedaulatan agar kawasan tidak menjadi arena perang proksi.
Lebih lanjut, Dewi menegaskan bahwa netralitas menjadi strategi kunci agar ASEAN tidak terseret ke dalam rivalitas kekuatan global yang merugikan. Strategi ini merupakan wujud nyata dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Indonesia juga perlu terus mendorong arsitektur kawasan yang inklusif, seperti melalui penguatan East Asia Summit (EAS). Namun, inklusivitas tersebut harus tetap diimbangi dengan penguatan sentralitas ASEAN untuk mencegah dominasi kekuatan tunggal.
Kawan GNFI, Indonesia dinilai memiliki keunikan dalam memimpin ASEAN, yaitu kemampuan memimpin tanpa bersikap hegemonik. Sebagai negara terbesar, Indonesia sering berperan sebagai pembangun konsensus dan penengah yang jujur atau honest broker.
Namun, pendekatan leading from behind dirasa sudah tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan masa depan yang kian rumit. Indonesia perlu bertransformasi menjadi pemimpin yang lebih aktif di tengah-tengah anggota lainnya.
“Indonesia perlu tampil lebih aktif dengan prinsip ing madya mangun karsa, yaitu berada di tengah untuk membangun semangat dan menginspirasi tanpa mendominasi,” jelas Dewi.
Revitalisasi ASEAN
Revitalisasi ASEAN tidak bisa hanya dilakukan secara parsial melalui respons terhadap krisis tertentu saja. Diperlukan peninjauan fundamental terhadap norma, aturan, dan kelembagaan yang ada saat ini.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Hal ini bertujuan agar organisasi tetap fit for purpose dan sejalan dengan visi ASEAN 2045.
Proses pembaruan ini harus melibatkan seluruh kapasitas nasional, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil. Selain itu, penguatan peran perempuan dalam kepemimpinan regional juga menjadi poin penting yang disoroti. Dewi bahkan mendorong agar Indonesia mencalonkan perempuan untuk posisi Sekretaris Jenderal ASEAN pada periode mendatang.
“Indonesia perlu kembali menjadi penggagas norma, pembangun konsensus, dan penggerak pembaruan ASEAN dengan kepemimpinan yang lebih aktif, inklusif, dan tetap non-hegemonik,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Comments are closed.