Pada KTT G20 2024 di Brazil, Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen akan menghentikan penggunaan energi fosil pada 2040. Komitmen ini selaras dengan kebijakan transisi energi. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih dinilai jalan di tempat. Banyak kebijakan-kebijakan transisi energi memberikan dampak negatif. Mulai dari perampasan lahan, dampak kesehatan hingga pencemaran. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batubara. Dalam RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional), upaya transisi energi pada 2030 dilakukan dengan mempensiunkan dini PLTU batubara. Alih-alih pensiun dini, pemerintah justru membangun PLTU batubara seperti PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 yang beroperasi pada 7 Oktober 2023 dan PLTU Jawa 9-10 di Cilegon yang beroperasi pada Agustus 2024. Bahkan, hingga Januari 2025, Indonesia memiliki 254 PLTU batubara. Berdasarkan data WALHI, yang dihimpun dalam laporan dampak PLTU batubara, dampak lingkungan berada pada urutan pertama. Yakni, 22 laporan. Selanjutnya diikuti dampak sosial ekonomi (21), kebijakan (14), kesehatan (12) dan lainnya. Tentu, hal ini berdampak serius pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Bagi lingkungan, penggunaan energi fosil tentu dapat merusak lingkungan melalui limbah yang dihasilkan dan hal tersebut juga dapat melepaskan emisi gas rumah kaca. Bagaimana dengan masyarakat disekitarnya? 1. Perampasan lumbung pangan hingga ancaman kesehatan warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu Para nelayan mengepung PLTU Pangkalan Susu menolak penggunaan bahan bakar batubara buat energi listrik. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia Ada sekitar 914 masyarakat yang berada di sekitar PLTU Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terdampak. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga dampak kesehatan. Warga mengeluhkan hasil tangkapan laut warga…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.