Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Kritik Fathimah Azzahra kepada BGS membuka kembali pertanyaan lama, ketika kesehatan dikelola birokrasi, apakah suara ilmu masih menjadi kompas? Di antara warisan STOVIA dan teknokrasi modern, siapa sesungguhnya berhak menentukan arah kesehatan Indonesia?
Dalam sebuah klip siniar, Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra melontarkan kritik kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atau BGS mengenai sejumlah persoalan yang bersinggungan dengan kebijakan kesehatan, terutama program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Fathimah mempertanyakan sejauh mana Kementerian Kesehatan seharusnya terlibat sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan MBG.
Menurutnya, Menkes semestinya memonitor program tersebut sebelum dieksekusi, terutama karena MBG bersinggungan langsung dengan persoalan gizi, stunting, kesehatan anak, serta efektivitas intervensi kesehatan masyarakat.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika muncul kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Ketidakhadiran Menkes dalam momentum tertentu ketika persoalan tersebut mencuat turut menjadi sorotan. Fathimah juga menyinggung latar belakang BGS yang tidak berasal dari disiplin kesehatan, sebuah persoalan yang sesungguhnya lebih besar daripada sekadar soal gelar atau profesi.
Di sisi lain, BGS memiliki citra publik yang relatif berbeda. Ia cukup aktif membagikan konten mengenai kesehatan melalui media sosial, mulai dari gaya hidup hingga tips kesehatan sehari-hari.
Komunikasi semacam ini membuat figur Menkes terasa lebih dekat dengan publik. Namun, di situlah paradoks komunikasi publik muncul.
Seorang pejabat dapat sangat komunikatif mengenai kesehatan dalam pengertian populer, tetapi publik tetap dapat mempertanyakan kedalaman keterlibatannya pada persoalan kesehatan yang jauh lebih struktural, mulai dari efektivitas kebijakan, relasi kesehatan dengan pendidikan, organisasi profesi tenaga kesehatan, hingga konsekuensi jangka panjang suatu program.
Karena itu, kritik Fathimah menarik jika tidak dibaca semata sebagai pertentangan antara seorang mahasiswa dan seorang menteri.
Di baliknya terdapat pertanyaan lebih tua, ketika negara mengelola kesehatan rakyat, siapa yang berhak berbicara, siapa yang wajib mendengar, dan sejauh mana otoritas birokrasi harus membuka pintu bagi pengetahuan yang tumbuh dari ruang akademik dan masyarakat?
“Mahzab STOVIA”
Saat Fathimah, yang notabene mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia, bersuara, aura STOVIA seolah terasa kembali.
STOVIA bukan sekadar bangunan tua atau episode romantik dalam sejarah pendidikan kedokteran Indonesia. Dari lingkungan pendidikan kedokteran itu tumbuh tradisi bahwa pengetahuan medis memiliki konsekuensi sosial.
Para mahasiswa kedokteran pada awal abad ke-20 tidak hidup dalam ruang steril yang memisahkan ilmu dari persoalan masyarakat.
Semangat tersebut kemudian menemukan salah satu momentumnya dalam kelahiran Boedi Oetomo pada 1908.
Yang penting dari warisan itu bukan sekadar organisasinya, melainkan keberanian intelektual kaum terdidik untuk melihat penyakit masyarakat sebagai persoalan yang melampaui tubuh individual.
Dalam konteks kontemporer, mahasiswa kedokteran menghadapi medan yang jauh lebih rumit. Kesehatan tidak lagi hanya berurusan dengan dokter dan pasien.
Eksistensinya bersinggungan dengan anggaran negara, rantai pasok pangan, pendidikan, teknologi, komunikasi politik, organisasi profesi, epidemiologi, bahkan persepsi publik.
Karena itu, kritik Fathimah dapat dibaca melalui konsep epistemic authority, otoritas untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Seorang menteri memiliki otoritas administratif dan politik.
Dokter memiliki otoritas profesional. Akademisi memiliki otoritas keilmuan. Mahasiswa mungkin belum memiliki kekuasaan formal, tetapi memiliki sesuatu yang sering kali justru penting dalam demokrasi: kebebasan untuk mempertanyakan asumsi yang telah dianggap mapan.
Di sinilah kritik mahasiswa menjadi sehat ketika tidak berhenti pada serangan personal. Pertanyaan tentang latar belakang BGS, misalnya, menjadi produktif apabila diarahkan kepada persoalan yang lebih substantif, bagaimana seorang pemimpin dengan latar belakang nonmedis memastikan bahwa keputusan kesehatan tetap ditopang oleh bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan suara komunitas kesehatan?
Dalam kerangka deliberative democracy, kebijakan publik yang baik tidak hanya lahir dari kewenangan formal, tetapi juga dari pertukaran alasan yang dapat diuji secara terbuka.
Kritik mahasiswa, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat menjadi semacam cermin bagi negara.
Cermin itu kadang tidak menyenangkan. Tetapi birokrasi yang hanya menyukai cermin yang memantulkan wajahnya sendiri akan perlahan kehilangan kemampuan melihat kenyataan.
Debirokrasi Kesehatan
Persoalan berikutnya adalah birokrasi. Max Weber membayangkan birokrasi sebagai mesin rasional yang bekerja melalui aturan, hierarki, kompetensi, dan pembagian tugas.
Tetapi negara modern menghadapi persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menjalankan prosedur.
Kebijakan kesehatan bersentuhan dengan manusia, sehingga selalu memiliki ruang ketidakpastian.
Konsep street-level bureaucracy Michael Lipsky membantu menjelaskan persoalan tersebut. Kebijakan negara pada akhirnya tidak berhenti di meja menteri.
Melainkan, diterjemahkan oleh dokter, tenaga kesehatan, sekolah, pemerintah daerah, pengelola program, hingga petugas lapangan. Di sanalah kebijakan bertemu kenyataan.
MBG memperlihatkan persoalan tersebut dengan sangat jelas. Di atas kertas, menyediakan makanan bergizi dapat tampak sebagai intervensi yang sederhana.
Tetapi ketika memasuki dunia nyata, pertanyaannya berlapis. Mulai dari bagaimana standar gizinya ditentukan, bagaimana keamanan pangan dijamin, bagaimana distribusi dikendalikan, bagaimana dampaknya terhadap stunting diukur, dan bagaimana kegagalan ditangani ketika terjadi?
Maka, perdebatan Fathimah dan BGS sesungguhnya dapat menjadi pintu menuju perdebatan yang jauh lebih besar mengenai de-birokratisasi pengetahuan.
Bukan berarti menghapus birokrasi, melainkan menghindarkan birokrasi dari keyakinan bahwa kewenangan administratif otomatis menghasilkan kebenaran substantif.
Di titik ini, kritik mahasiswa kedokteran memiliki arti simbolik. Fathimah tidak sedang membawa STOVIA kembali secara harfiah.
Sosok yang belakangan seolah menjadi ikon pergerakan mahasiswa itu membawa semangatnya, bahwa mahasiswa kesehatan tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk mulai mempertanyakan arah kesehatan publik.
Sementara itu, tantangan bagi BGS bukan sekadar menjawab kritik Fathimah. Tantangan sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa kementerian mampu membedakan antara komunikasi kesehatan yang mudah dikonsumsi publik dengan politik kesehatan yang membutuhkan argumentasi, bukti, koordinasi, dan akuntabilitas.
Media sosial dapat membuat seorang menteri tampak dekat. Tetapi kedekatan digital tidak selalu identik dengan kedalaman kebijakan.
Pada akhirnya, negara membutuhkan keduanya, birokrasi yang mampu bekerja dan masyarakat yang berani bertanya.
Sebab kesehatan publik tidak pernah hanya tentang siapa yang memegang stetoskop. Ia juga tentang siapa yang berani mendengarkan denyut zaman.
Dan mungkin, di antara lorong sejarah STOVIA dan gedung-gedung birokrasi modern, pertanyaan Fathimah menemukan relevansinya, apakah ilmu kesehatan akan tetap menjadi suara yang didengar negara, atau perlahan hanya menjadi ornamen ketika keputusan politik telah lebih dulu dibuat? (J61)
Comments are closed.